Ratusan petugas Satpol PP DKI Jakarta saat mengawal penggusuran di Rawajati, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.(dok/SINDOnews)


JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan kekerasan dalam proses penggusuran di Ibu Kota. Pasalnya, KPAI mendapatkan laporan kekerasan yang dilakukan Satpol PP saat menggusur rumah warga di Rawajati, Kalibata, Jakarta Selatan.

Komisioner KPAI Bidang Sosial, Maria Ulfah Anshor mengatakan, menemukan sejumlah anak termasuk balita berada ditenda darurat bekas lokasi penggusuran di Rawajati. Keberadaan anak dan balita ditenda darurat tidak menjamin keamanan dan keselamatan mereka.

Terkait hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak mendapatkan perlindungan anak, hak mendapakan pendidikan serta pemenuhan hak anak masih banyak pelanggaran. Menurut Maria, di lokasi tersebut terdapat 42 anak, di antaranya dua anak Madrasah Ibtidaiyah, 18 anak SD, 10 anak SMP, 2 anak SMA  dan beberapa balita.

Berdasarkan penuturan warga, lanjut Maria, kondisi anak pada saat penggusuran yang dilakukan Satpol PP DKI sangat memprihatinkan. Karena anak yang sakit dan mengalami trauma akibat kekerasan yang dilakukan oknum Satpol PP.

Satpol PP mengusir warga dengan memukul dan menendang, bahkan anak di bawah umur ada yang dilarikan ke rumah sakit (RS). “Keadaan tersebut sangat disayangkan, seharusnya tidak ada lagi penggusuran dengan pendekatan kekerasan, apalagi berdampak trauma pada anak sebaiknya warga juga menyadari risiko menggunakan lahan hijau di samping rel KA untuk hunian dan tempat usaha, itu berbahaya,” kata Maria Ulfah Anshor dalam rilis yang diterima Sindonews pada Jumat, 9 September 2016 kemarin.

Menurut Maria, sebagian warga memilih bertahan di lokasi penggusuran sambil berharap adanya relokasi yang dekat, dan masih di kawasan Jakarta Selatan. Pemkot Jakarta Selatan telah menyediakan fasilitas relokasi warga dari lahan tersebut ke Rusun Marunda, Jakarta Utara.

Pemprov juga menyediakan tempat alternatif usaha di Pasar Jaya Tebet dan Pasar Jambul, dan digratiskan untuk warga korban gusuran selama enam bulan pertama.

Lurah Rawajati Rudi Budijanto menjelaskan, sejumlah fasilitas lain yang diberikan Pemprov kepada korban gusuran adalah jaminan kesehatan dan pindah ke sekolah negeri secara gratis. Pengurusan administrasi akan dibantu oleh Dinas Pendidikan terkait.

(whb) Dzikry Subhanie (metro.sindonews.com ) – Sabtu,  10 September 2016

***

Penggusuran Rawajati Abaikan Hak Anak-Anak

antarafoto-penertiban-kawasan-rawajati-jakarta-010916-ym-3

Penggusuran kawasan Rawajati

Rimanews – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Sosial, Maria Ulfah Anshor, saat mengunjungi warga tergusur di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, menemukan sejumlah anak termasuk balita berada di tenda darurat yang tidak menjamin keamanan dan keselamatan mereka.

Terkait hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak mendapatkan perlindungan anak, hak mendapakan pendidikan serta pemenuhan hak anak masih banyak dilanggar.

Di lokasi tersebut, terdapat 42 anak, di antaranya dua anak Madrasah Ibtidaiyah, 18 anak SD, 10 anak SMP, 2 anak SMA  dan beberapa balita.

Berdasarkan penuturan warga, kondisi anak pada saat penggusuran oleh Satpol PP sangat memprihatinkan, di antaranya ada anak yang sakit dan mengalami trauma dikarenaka dilakukan dengan pendekatan kekerasan. Satpol PP mengusir warga dengan memukul dan menendang, bahkan anak di bawah umur ada yang dilarikan ke RS.

“Keadaan tersebut sangat disayangkan, seharusnya tidak ada lagi penggusuran dengan pendekatan kekerasan, apalagi berdampak trauma pada anak sebaiknya warga juga menyadari resiko menggunakan lahan hijau di samping rel KA untuk hunian dan tempat usaha, itu berbahaya,” kata Maria Ulfah Anshor dalam rilisnya kepada Rimanews, Sabtu (10/09/2016).

Sebagian warga memilih bertahan di lokasi penggusuran sambil berharap adanya relokasi yang dekat, dan masih di kawasan Jakarta Selatan.

Pemerintah Provinsi Jakarta Selatan telah menyediakan fasilitas relokasi warga dari lahan tersebut ke Rusun Marunda, Jakarta Utara.  Pemprov juga menyediakan tempat alternatif usaha di Pasar Jaya Tebet dan Pasar Jambul, dan digratiskan untuk warga korban gusuran selama enam bulan pertama.

“Wilayah Marunda sudah baik, karena dilewati jalur Trans Jakarta, bahkan warga bisa gratis,” kata Maria Ulfah.

Lurah Rawajati Rudi Budijanto kepada Komisioner KPAI Maria Ulfah Anshor menjelaskan, sejumlah fasilitas lain yang diberikan Pemprov kepada korban gusuran adalah jaminan kesehatan dan pindah ke sekolah negeri secara gratis. Pengurusan administrasi akan dibantu oleh Dinas Pendidikan terkait.

Dari hasil pemantauan KPAI, Maria Ulfah Anshor mendukung warga yang menerima tawaran Pemprov DKI Jakarta untuk pindah ke Rusun Marunda. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana memberikan yang terbaik untuk kepentingan anak. Maria juga mendesak warga yang bertahan di tenda darurat untuk mempertimbangkan kembali tawaran tersebu.

“Anak memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan yang layak sesuai dengan UU Perlindungan Anak,” tandasnya.

KPAI juga merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menggusur dengan kekerasan, dan menghindari anak bersentuhan langsung dari proses penggusuran karena berdampak buruk terhadap psikososial mereka.*/ rimanews.com – 10 SEP 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.259 kali, 1 untuk hari ini)