Ketua DPR Setya Novanto


JAKARTA — Aktivis Generasi Muda Partai Golkar Almanzo Bonara berharap Jaksa melakukan konfrontir kepada para saksi terkait jawaban Setya Novanto (Setnov). Bila ternyata jawaban Setnov itu tidak sesuai fakta, KPK bisa segera menahan karena memberi keterangan palsu di pengadilan.

“Kami menyarankan agar Jaksa segera mengkonfortir ulang dengan para saksi-saksi sebelumnya, agar dapat menunjukan fakta kejadian yang sebenarnya,” ujar Almanzo, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/11).

“Jika memang Setya Novanto terbukti memberikan keterangan palsu maka, maka kami mendesak KPK untuk segra melakukan proses hukum terhadap Setya Novanto,” katanya menambahkan.

Dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) yang berlangsung kemarin, Setya Novanto hadir sebagai saksi pada sidang pertama terdakwa Andi Narogong. PMPG menilai proses persidangan Setya Novanto sebagai saksi sangatlah membingungkan karena jawaban Setya Novanto pada persidangan tersebut sangat berbeda dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya.

Menjadi pertanyaan besar bagi banyak pihak, hanya keterangan Setya Novanto sendiri yang berbeda dengan keterangan saksi lainnya. “Ini patut dicurigai karena sikap Setya Novanto terlihat menyumbat proses persidang,” imbuhnya.

Melihat proses persidangan kasus KTP-el yang terus bergulir dari keterangan para saksi dan tersangka lainnya, GMPG menilai sudah tepat bagi KPK untuk segera menersangkakan kembali Setya Novanto. Ini kesempatan bagi KPK untuk menujukan kinerjanya dalam hal pemberantasan korupsi.

Agar masyarakat menjadi yakin bahwa penegakan hukum dan korupsi masih masih berlaku di negara ini. Begitu pun dengan pemerintahan Jokowi, akan dinilai berpihak terhadap pemberatasan korupsi jika kasus KTP-el ini dituntaskan. Sehingga dapat meyakinkan publik bahwa pemerintah tidak sedang melindungi para pelaku korupsi KTP-el yang sudah merugikan keuangan negara.

Sebelumnya dalam persidangan KTP-el, Jumat (3/11), Setya Novanto kerap berkilah dari seluruh pertanyaan yang diajukan hakim maupun jaksa. Setnov yang berulangkali menjawab tidak tahu, mendapat teguran dari Ketua Majelis Hakim John Halasan Butarbutar.

Rep: Amri Amrullah/ Red: Bilal Ramadhan

http://nasional.republika.co.id

***

Sidang Kasus E-KTP, Serba Lupa Ala Setnov

Ketua DPR Setya Novanto saat bersaksi di sidang kasus e-KTP untuk terdakwa Andi Narogong di PN Tipikor, Jakarta, Jumat, 3 November 2017, Foto: Kriminologi.id/Dimeitri Marilyn

Ketua DPR RI Setya Novanto menghadiri sidang lanjutan perkara korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Ketua Umum Partai Golkar itu hadir sebagai saksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 3 November 2017.

Tak banyak kesaksian ataupun informasi yang bisa diperoleh Jaksa Penuntut Umum KPK Taufiq Ibnu Nugroho dari Setnov. Sebabnya, Setnov seringkali mengaku lupa soal proyek itu. Jaksa Taufiq, misalnya, menanyakan kedekatan SetnovNovanto dengan mendiang pengusaha Johannes Marliem.

“Pernah bertemu Johannes Marliem?” tanya JPU Taufiq Ibnu Nugroho.

Pertanyaan itu dijawab singkat oleh Setya Novanto.”Tidak pernah.”

Jaksa juga menanyakan soal Johannes pernah memberikan jam tangan mewah senilai US$ 135 ribu atau setara Rp 1,6 miliar kepada tiga orang pejabat di Indonesia, termasuk Setnov. Informasi ini sebelumnya pernah disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo dari pemaparan agen Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat atau FBI.

“Soal kabar Anda mendapat jam tangan itu dari Pak Johannes Marliem, bagaimana?” tanya Jaksa Taufiq kembali.

Lagi-lagi pertanyaan itu disangkal Setnov, “Saya tidak kenal Pak Marliem itu. Gimana dia bisa kasih saya jam?”

Jaksa KPK yang pantang menyerah kembali mencecar Setnov mengenai kedekatannya dengan pengusaha yang menjadi pelaksana proyek e-KTP, misalkan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiardjo, Direktur Utama PT Sandhipala Arthapura Paulus Tannos dan Presiden Direktur PT Avidisc Crestec Interindo Wirawan Tanzil.

“Kalau begitu sedekat apa anda dengan Anang Sugiana Sudiardjo, Paulus Tannos, dan Wirawan Tanzil Pak Setya Novanto. Saya harap anda menjawab jujur,” ujar Jaksa Taufiq.

Tapi Setya Novanto menjawab semuanya dengan tidak tahu dan tidak ingat. “Tidak tahu yang mulai. Tidak Ingat. Saya jujur menjawabnya.”

Johannes adalah pengusaha yang menjadi pemasok alat perekam sidik jari atau automated finger print identification (AFIS) bermerek L-1 untuk proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri. Namun, sebelum dihadirkan sebagai saksi di persidangan kasus e-KTP, Johannes dinyatakan tewas bunuh diri di Amerika Serikat, 10 Agustus 2017.

Dalam keterangannya kepada agen FBI, Johannes mengaku pernah menyebut Setnov memiliki jam tangan mewah Richard Mille RM 011 Flyback Chronograph Felipe Massa Titanium. Harga jam itu Rp 1,6 miliar. Jam tangan tersebut hampir sama dengan jam tangan yang dipunyai Johannes, yang sama-sama bermerek Richard Mille.

Dalam surat dakwaan kasus e-KTP, Johannes disebut pernah beberapa kali memberikan uang ke pegawai Kementerian Dalam Negeri agar mendapatkan proyek e-KTP pada 2012. Dalam proyek yang diduga merugikan negara Rp 2,3 itu, Johannes menerima keuntungan sebesar US$ 16,4 juta dan Rp 32,94 miliar.

Dua bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, divonis masing-masing 7 tahun dan 5 tahun penjara. Keduanya dinilai terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan e-KTP. Selain itu, Irman diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Sementara, Sugiharto diwajibkan membayar denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

https://kriminologi.id / Dimeitri Marilyn

(nahimunkar.com)

(Dibaca 268 kali, 1 untuk hari ini)