KPK dan KPU Sudah Membusuk!!!


Ahli filsafat dan pengamat politik Rocky Gerung menanggapi tertangkapnya komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus suap yang menyeret PDIP. Juga tak berdayanya KPK untuk menggeledah kantor DPP PDIP.

“Dari awal saya sudah menduga di KPU ada permainan seperti itu,” kata Rocky Gerung di acara chanael Youtube RealitaTV, Rabu (15/1/2020).

Rocky menyebut ada pembusukan di dua institusi KPU dan KPK.

Kondisi ini menurut Rocky membuat publik makin marah dan hanya menunggu momen (percikan) yang akan membuat terjadi perubahan yang radikal.

[portal-islam.idSabtu, 18 Januari 2020 

 

***

Kocak dan Koplak! Netizen Sindir Susunan Acara Penggeledahan KPK di Kantor PDIP



[portal-islam.id]  Pekan kemarin KPK gagal geledah kantor PDIP terkait kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menyeret kader PDIP.

KPK lalu akan melakukan penggeledahan pekan depan (pekan ini).

Di sosial media netizen mentertawakan cara penggeledahan KPK.

Susunan Acara penggeledahan @KPK_RI Pekan Depan:
1. Tarian penyambutan & pengalungan bunga kepada Tim KPK
2. Sambutan DeWas ttg pemberian izin penggeledahan
3. Sambutan tuan rumah yg akan di geledah
4. Ramah tamah sajian dan hiburan
5. Acara penggeledahan
6. Penutup &pembacaan doa.

— pradipa yoedhanegara (@yoedhanegara) January 13, 2020

 

[portal-islam.idSenin, 13 Januari 2020  

***


‘Sprinlidik’ Wahyu Setiawan Bocor, ICW: Ada Orang di KPK Dengan Partai Banteng

FacebookTwitterGoogle+LinkedInShare via Email

Jakarta,– Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, mengacungkan surat perintah penyelidikan (Sprinlidik) kasus komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, dalam acara Indonesia Lawyer’s Club (ILC) pada Selasa malam, 14 Januari 2020. Ketika itu, Masinton sedang membahas ada tidaknya surat perintah untuk penyelidik yang ingin menyegel ruangan di DPP PDIP..

KPK kemudian mempertanyakan keaslian surat yang dipamerkan Masinton itu. Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan mereka tak pernah memberikan surat tersebut kepada pihak yang tidak berkepentingan.

“Kami tidak tahu itu asli atau tidak, namun secara pasti kami tidak pernah mengedarkan dan tak pernah memberikan surat penyelidikan kepada pihak yang tidak berkepentingan langsung,” kata Ali di kantornya, Jakarta, Rabu (15-1).

Dalam keterangannya pada Kamis, 16 Januari 2020, Masinton menjelaskan asal-usul surat itu sampai ke tangannya. Masinton mengklaim mendapatkan surat itu pada Selasa, 14 Januari sekitar pukul 14.00 dari seseorang yang mendatanginya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Artinya, surat itu didapat Masinton beberapa jam sebelum tampil di ILC.

“Ada seseorang yang menghampiri saya di Gedung DPR RI dengan memperkenalkan diri bernama Novel Yudi Harahap, kemudian memberikan sebuah map yang disebutkannya sebagai bahan pengaduan masyarakat kepada Anggota Komisi III DPR RI,” kata Masinton.

Menurut Masinton, setelah menyerahkan map orang tersebut langsung pergi. Masinton mengaku baru membuka map itu di ruang kerjanya. Pada saat dibuka, Masinton menyebut map itu berisi selembar kertas yang bertuliskan surat perintah penyelidikan KPK dengan nomor 146/01/12/2019, tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo.

“Setelah saya membaca surat perintah penyelidikan KPK tersebut, sejenak saya juga sempat bertanya dalam hati kenapa dokumen internal KPK bisa sampai ke pihak eksternal?” kata Masinton.

Tak lama setelah pernyataan Masinton beredar di media, pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap, turut angkat suara. Nama yang disebut Masinton mirip dengan nama Yudi, kendati tak ada kata ‘Novel’ di depan nama Ketua Wadah Pegawai KPK ini.

Yudi memastikan orang yang disebut Masinton bukan dirinya. Ia pun mengaku tak tahu apa motif dari orang yang mengaku bernama mirip dengan namanya. Yudi juga mengatakan sedang berada di luar Jakarta sejak 13 Januari 2020 untuk urusan pekerjaan.

Yudi menegaskan, dia bersedia dikonfrontir dengan Masinton apabila keterangannya dibutuhkan Dewan Pengawas KPK.

“Saya juga tidak terlibat dalam pengusutan kasus dugaan suap yang melibatkan komisioner KPU baik sebagai penyelidik atau penyidik,” kata Yudi lewat keterangan tertulis, Kamis, 16 Januari 2020.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai bocornya sprinlidik itu menunjukkan adanya orang di KPK dengan partai banteng. “Ada potensi ke arah sana,” ujar Peneliti ICW, Wana Alamsyah, saat dihubungi wartawan, Kamis (16-1).

Wana menyinggung kedekatan Ketua KPK, Firli Bahuri, dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Seusai uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK di Komisi Hukum pada September 2019 lalu, Firli pun mengakui pernah bertemu dengan Megawati.

Keduanya pernah bertemu di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, pada 1 November 2018. Saat itu, Firli masih menjabat Deputi Penindakan KPK. Ia pun mengakui adanya pertemuan tersebut meski ia juga mengatakan bahwa pertemuan itu tak sengaja.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris mengatakan akan mengevaluasi bocornya sprinlidik ini.

“Sudah tugas kami mengawasi dan mengevaluasi internal,” ujarnya.

Sumber: Tempo

 

Klikanggaran.com  M.J. Putra  17 Januari 2020 12:09

 

(nahimunkar.org)

(Dibaca 291 kali, 1 untuk hari ini)