Dugaan korupsi oleh Jokowi itu adalah kasus APBD Solo, Jawa Tengah sebesar Rp 12,4 miliar, Transjakarta Rp 1, 5 triliun, dan simpanan di rekening bank asing sebesar 8 juta dollar AS.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menindaklanjuti dugaan kasus korupsi yang melibatkan tokoh Jowo Widodo, yang sudah dilaporkan ke lembaga anti suap itu. Dugaan korupsi oleh Jokowi itu adalah kasus APBD Solo, Jawa Tengah sebesar Rp 12,4 miliar, Tarnsjakarta Rp 1, 5 triliun, dan simpanan di rekening bank asing sebesar 8 juta dollar AS.

“Ternyata KPK tidak serius menuntaskan kasus dugaan korupsi Joko Widodo sebagai calon presiden terpilih yang juga Gubernur DKI Jakarta itu. Padahal, berbagai kasus dugaan korupsi itu sudah terang-benderang, tapi KPK bungkam. Seperti kasus rekening Jokowi di 20 bank asing senilai USD 8 juta yang tidak dilaporkan ke KPK dan KPU, dugaan korupsi APBD Solo Rp 12,4 Miliar, dan kasus Trans Jakarta Rp 1,5 Triliun,” tegas Yakob Arupalaka Koordinator aksi dari relawan FKPPI dan Progres 98 di depan Gedung KPK Jakarta.

Selama ini kata Yakob, Progres 98 sudah melaporkan secara resmi dan beberapa kali teman-teman datang (unjuk rasa). Maka dari itu, pihaknya bersama seluruh elemen dan ormas akan bergerak lagi, kalau laporan-laporan ini tidak ditindaklanjuti.” Karena semua orang itu punya kedudukan hukum yang sama.” tegas Yakob.

Aksi unjuk rasa bubar setelah Johan Budi juru bicara KPK menemui 500-an aktivis tersebut dan berjanji akan segera mempelajari dan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi Jokowi tersebut. “Kami akan mempelajari dan menindaklanjuti laporan kawan-kawan,” ujar Johan Budi.

MASALAH DI SOLO

Sebelumnya Tim Advokasi Anti Kebohongan Surakarta (TANGKIS), juga mendatangi KPK untuk melaporkan kasus dugaan korupsi pada Badan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS). Salah satu tim advokasi Tangkis, Baskoro, menyatakan kasus tersebut sudah diadukan ke KPK pada tahun 2012, namun tidak mendapat respons karena dinilai belum memenuhi unsur tindakan korupsi.

“Padahal, kerugiannya sekitar Rp 12,4 miliar. Dana yang diajukan 23 miliar. Setelah diaudit oleh salah seorang konsultan program, konsultanya Jokowi (saat menjabat Wali Kota Solo), anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Solo, cuma membutuhkan dana Rp 10,6 miliar,” kata Baskoro.

Saat itu Wahyu selaku konsultan Kartu Solo Pintar, embrio dari Kartu Jakarta Pintar (KJP), memberikan wejangan pada Jokowi bahwa program tersebut terjadi dobel anggaran, sayangnya Jokowi tak mengindahkannya. Bahkan, Wahyu didepak dari konsultan. Karena itulah dirinya kembali mengajukan laporan pada Abraham Samad Cs dengan membawa tambahan bukti serta menghadirkan Wahyu sebagai saksi.

(poskotanews.com/nahimunkar.com)

(Dibaca 1.506 kali, 1 untuk hari ini)