Proyek Meikarta di Bekasi, Jawa Barat (ANTARA FOTO/Risky Andrianto/jh)

Jakarta- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah 12 lokasi di antaranya rumah CEO Lippo Group, James Riady. Penggeledahan tersebut untuk mencari bukti-bukti kasus dugaan suap pengurusan sejumlah izin proyek Meikarta di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat (Jabar).

Juru bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Kamis petang (18/10), menyampaikan, kedua lokasi termasuk rumah James Riady digeledah karena diduga ada bukti-bukti terkait kasus suap ini.

“KPK melakukan penggeledahan, tentu saja kami mencari bukti-bukti yang relevan, yang kami duga ada di 12 lokasi tersebut karena itulah penggeledahan dilakukan,” kata Febri.

Bukti-bukti tersebut, lanjut Febri, bisa saja terdapat atau berada di lokasi-lokasi tertentu seperti kantor atau rumah pribadi. “Itu yang diidentifikasikan oleh KPK,” ujarnya.

Sedangkan saat dikonfirmasi soal apa saja yang disita hasil dari penggeledahan di rumah James Riady, Febri mengaku belum bisa menyampaikan secara detail kapada publik. Pasalnya, tim juga masih berada di lapangan dan terkait kepentingan penyidikan.

“Saya hanya bisa sampaikan secara umum, karena tadi tim juga masih di lapangan. Ada sejumlah dokumen yang disita dari 12 lokasi tersebut. Jadi secara umum ada dari kantor, ada dari rumah tentu saja itu berbeda-beda yang disita,” ujarnya.

Selanjutnya, siapa pemilik Apartemen Trivium Terrace yang sempat digeledah tim penyidik KPK, Febri mengatakan, bahwa apartemen tersebut bukan milik dari tersangka di KPK.

“Bukan, bukan apartemen milik tersangka yang pasti. Tapi kami menemukan bukti dan ada informasi yang kami telusuri lebih lanjut bahwa ada bukti-bukti terkait penyidikan yang perlu kami cari di sana,” katanya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 9 orang tersangka, 4 di antaranya dari pihak Lippo Group selaku pihak penyuap yakni Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro; dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama; dan pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.

Adapun tersangka diduga sebagai penerima suapnya yakni Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NNY); Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Jamaludin (J); Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahor (SMN); Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati (DT); dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Bupati Bekasi dkk diduga menerima hadiah atau janji alias suap dari pengusaha terkait pengurusan sejumlah perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Dari komitmen fee sejumlah Rp13 miliar untuk mengurus izin fase 1, sudah diberikan Rp7 miliar melalui sejumlah kepala dinas.

KPK menyangka Billy Sindoro, Taryudi, Fitra Djaja Purnama, dan Henry Jasmen melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap penerima yakni Neneng Hasanah Yasin dikenakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kemudian Jamaludin, Sahat MBJ Nahor, Dewi Tisnawati, dan Neneng Rahmi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sumber: gatra.com / Iwan Sutiawan

(nahimunkar.org)

(Dibaca 125 kali, 1 untuk hari ini)