Siapa Pemberi Suap Anas?

Ilustrasi Suaop_8746532764

  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan AU sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olah Raga Nasional Hambalang Bogor.
  • Janji Gantung di Monas Jauh sebelum kasus ini naik ke penyidikan, Anas pernah sesumbar siap digantung di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, jika terbukti menerima uang dari proyek Hambalang.

“Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di monas (monumen nasional),” tegas Anas, Jumat 9 Maret 2012.

Silakan simak berita-berita berikut ini.

***

KPK Tetapkan Anas Urbaningrum Tersangka Hambalang

Mustholih – Okezone

Jum’at, 22 Februari 2013 19:14 wib

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan AU sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olah Raga Nasional Hambalang.

“KPK menetapkan tersangka atas nama AU, mantan anggota DPR,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, dalam keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Dia menjelaskan, AU yang disebut sebut sebagai Anas Urbaningrum dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Berdasarkan surat perintah pada hari ini, 22 Februari,” tegasnya.

“Berdasarkan bukti-bukti yang ada ditemukan dua alat bukti yang cukup, dan disimpulkan bahwa saudara AU diduga melanggar pasal tadi disampaikan,” tuturnya.

(kem)

***

Ketua Umum Partai Demokrat itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Anas Urbaningrum, dari Toyota Harrier Hingga Monas

VIVAnews – Drama seputar status Anas Urbaningrum berakhir dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat itu sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Hambalang, Bogor. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, meneken surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengungkapkan, Anas diduga menerima sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya saat menjadi anggota DPR. “Bisa benda dan uang,” kata Johan dalam konferensi pers di kantor KPK, Jumat malam, 22 Februari 2013.

KPK pun menjerat Anas dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai informasi, “pemberian” dalam Pasal 12 huruf a UU ini mencakup arti yang luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitaspenginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Saat ditanya apakah Anas dijerat kasus korupsi terkait mobil Toyota Harrier, Johan tak mau menjawab. “Saya tidak bicara materi,” katanya.

Selain menetapkan tersangka, KPK juga mencegah Anas ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Terhitung mulai 22 Februari, Anas dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

Dalam kesempatan itu, Johan menampik penetapan Anas ini bermuatan politik atau atas desakan dari orang-orang tertentu. Dalam mengusut kasus, imbuhnya, KPK tidak mengarah dan mentargetkan seseorang jadi tersangka. “Semua tergantung alat bukti. Penanganan kasus ini tidak ada kaitannya dengan partai atau urusan politik.”

Kenapa baru sekarang menetapkan Anas sebagai tersangka? “Karena baru sekarang kami menemukan yang disebut dua alat bukti yang cukup itu. Ini bukan karena pesanan, bukan karena intervensi.”

Usai penetapan Anas sebagai tersangka, pengacara merapatkan barisan. Salah satu pengacara Anas, Firman Wijaya, langsung meluncur ke kediaman Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat malam. “Kami berkoordinasi dulu. Belum bisa memberikan komentar,” kata Firman.

Namun, Firman sempat menyampaikan kekecewaannya pada KPK yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. “Ada situasi abnormal dalam penegakan hukum di Indonesia,” kata dia.

Dia menilai harusnya KPK menyelesaikan kasus beredarnya dokumen draf sprindik yang mencantumkan Anas sebagai tersangka. “Harusnya itu diselesaikan dulu,” tegasnya.

Sabtu siang, Anas akan memberi keterangan pers seputar status hukumnya tersebut di kantor DPP Partai Demokrat.

Keterangan Anas ini akan sangat ditunggu tak hanya wartawan, tapi juga kader Demokrat. Seperti diketahui, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan semua kader, termasuk ketua umum, meneken Pakta Integritas.

Dalam pakta itu, poin kedelapan: Saya sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana saya bersedia mengundurkan diri dan siap menerima sanksi pemecatan dari dewan kehormatan partai.

Janji Gantung di Monas 

Jauh sebelum kasus ini naik ke penyidikan, Anas pernah sesumbar siap digantung di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, jika terbukti menerima uang dari proyek Hambalang.

“Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di monas (monumen nasional),” tegas Anas, Jumat 9 Maret 2012.

Pernyataan ini muncul setelah mantan rekan sejawatnya di Demokrat, Muhammad Nazaruddin, bertubi-tubi menuding Anas menerima uang dari proyek Hambalang.

Saat itu, Anas menegaskan, pernyataan Nazaruddin adalah fitnah yang sengaja dibuat untuk menjatuhkannya.

Janji ini pernah ditanyakan kembali oleh wartawan saat Anas menghadiri acara donor darah dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) di kantor Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur, Rabu 20 Februari lalu. Anas enggan menjawab lebih banyak soal ini. “Sampeyan tulis apa saja boleh kalau itu.”

Saat kembali didesak wartawan, Anas menjawab, “Sekarang saya tanya balik, memang sampeyan ada harapan itu?”

“Tidak,” kata wartawan. “Ya udah itu jawaban saya,” imbuh Anas.

Nyanyian Nazaruddin

Sejak dikejar KPK pada 2011 lalu, Nazaruddin terus “bernyanyi” mengenai keterlibatan Anas dalam megaproyek Hambalang bernilai Rp2,5 triliun. Menurut Nazar, Anas lah yang mengatur proyek tersebut.

Hingga ditangkap dan diadili di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Nazar konsisten dengan nyanyiannya. Tak hanya itu, Nazar pun menuding Anas menerima Rp100 miliar dari proyek Pusat Pendidikan Latihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) itu.

Sejumlah Rp50 miliar dari duit itu, kata Nazaruddin, dipakai untuk pemenangan Anas di Kongres 2010. Juga membayar Tim Konsultan Anas sebagai calon Presiden. Dana dari Hambalang dan proyek Wisma Atlet itulah, kata Nazar, yang digunakan Anas membeli suara di kongres Bandung.

Tak hanya itu, Nazaruddin pun menyerang Anas dengan sangkaan gratifikasi. Kasus ini yang sempat mencuat beberapa waktu lalu saat draf sprindik Anas yang belum resmi, beredar di tangan wartawan.

Kasus gratifikasi yang menjerat Anas itu diduga adalah pemberian mobil Toyota Harrier dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Mobil itu diduga diberikan Nazaruddin pada tahun 2009, saat Anas masih duduk di DPR. Pemberian mobil senilai Rp650 juta ini pernah diungkapkan oleh pengacara Nazaruddin, OC Kaligis.

Anas semula membantah tudingan pemberian Toyota Harrier ini. Dia membantah bahwa mobil mewah berpelat nomor B 15 AUD itu miliknya. Namun, Polda Metro Jaya memastikan mobil tersebut merupakan mobil Anas Urbaningrum. Belakangan, saat dicecar wartawan terkait pemberian mobil tersebut, Anas justru bertanya, “Apa salahnya?“.

Dalam jumpa pers, 19 Februari lalu, pengacara menegaskan, mobil Harrier itu dibeli tunai dengan uang Anas. Dan, dibeli dari Nazaruddin.

“Kepemilikan mobil Harrier oleh Anas merupakan transaksi jual-beli biasa. Sebagai pembeli, Anas menunjukkan itikad baik dengan membayar uang muka dan angsuran sesuai kesepakatan,” kata Firman di Jakarta, Selasa, 19 Februaro 2013.

Firman merinci, pembelian mobil Harrier oleh kliennya dimulai dari pembayaran uang muka dan cicilan pertama sebesar Rp200 juta pada Agustus 2009. Lalu, cicilan kedua sebesar Rp75 juta pada Februari 2010.
Pada akhir Mei 2010, setelah Kongres Partai Demokrat di Bandung, Anas mendapat pertanyaan dari rekan sejawat dan mendengar kabar bahwa mobil Harrier tersebut adalah pemberian Nazaruddin kepada Anas. Anas memutuskan untuk mengembalikan mobil itu kepada Nazaruddin.

Namun, saat itu Nazar menolak dengan alasan rumahnya sudah penuh dengan mobil dan tak ada tempat lagi. Akhirnya, Nazar minta agar mobil dijual saja untuk dikembalikan dalam bentuk uang.
Pada Juli 2010, Anas meminta Nurachmad, Staf Ahli Anas di DPR RI, untuk menjual mobil itu. Mobil djual ke showroom di Kemayoran seharga Rp500 juta. Lalu, uang hasil penjualan mobil itu diserahkan kepada Nazaruddin melalui ajudannya bernama Iwan pada 17 Juli 2010. “Atas inisiatif Nurachmad, dibuat tanda terima yang ditandatangani oleh Iwan sebagai bukti serah-terima,” terang Firman.

© VIVA.co.id Jum’at, 22 Februari 2013, 23:43Ita Lismawati F. Malau, Dedy Priatmojo, Tudji Martudji (Surabaya)

***

“Saya Ingin Lihat Anas Digantung di Monas”

Isnaini – Okezone

Jum’at, 22 Februari 2013 22:13 wib

JAKARTA – Rumah Anas Urbaningrum di Kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur mendadak ramai didatangi warga. Tak sedikit juga yang seakan penasaran, apa benar ketua umum Partai Demokrat itu bakal digantung di Monumen Nasional (Monas).

Pantauan Okezone, Jumat (22/2/2013), terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar rumah Anas. Kegiatan wartawan meliput menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Beberapa warga juga sempat mengabadikan gambar saat wartawan mewawancarai kolega Anas yang datang.
Tidak hanya warga sekitar, beberapa warga rela datang jauh-jauh dari rumahnya. Siti, wanita setengah baya itu datang untuk membuktikan janji Anas yang mengatakan siap digantung di Monas jika terbukti terlibat kasus korupsi.

“Saya lihat di televisi ramai, makanya saya ke sini. Saya mau lihat Anas digantung di Monas,” ujar Siti, warga Perumnas Klender itu, Jumat (22/2/2013).

Lain halnya dengan Dewi, warga Pondok Kopi itu mengaku enggan pulang ke rumah, sampai Anas menunjukkan batang hidungnya.

“Saya enggak mau pulang, saya mau lihat Anas keluar. Paling nanti tengah malam dia dijemput KPK,” kata wanita berusia 52 tahun itu.

(trk)

***

Anas Masuk Perangkap

Tri Kurniawan – Okezone

Sabtu, 23 Februari 2013 06:25 wib

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi sudah menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menjadi tersangka kasus korupsi proyek sekolah olahraga Hambalang. Aktivis Bendera, Adian Napitupulu menyebut, karir politikrising star Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu hancur di usia muda.

“Jika di ikuti langkah-langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dalam satu bulan terakhir, maka sebenarnya keputusan mentersangkakan Anas sudah bisa dipastikan,” kata dia kepadaOkezone, Jumat (22/2/2013).

Mulanya, kata Adian, SBY meminta KPK mengusut tuntas kasus Hambalang. Permintaan langsung SbY dalam kasus-kasus korupsi bisa dikatakan tidak pernah dilakukan terbuka kecuali hanya untuk kasus Hambalang.

Berikutnya, lanjut dia, SBY secara vulgar dalam pidatonya di depan Majelis Tinggi Partai Demokrat mengambil alih kewenangan Anas dan lebih tegas lagi menyatakan agar Anas konsentrasi pada kasus hukum yang dihadapinya.

“Tiga hari setelah Pidato di Cikeas, SBY mengumpulkan 33 DPD dan meminta agar seluruh pengurus DPD menandatangai pakta integritas yang salah satu butirnya menyatakan “siap mundur jika terkait kasus korupsi”,” ungkap Adian.

Dia menilai, selain menandatangani pakta itegritas, maka kumpulnya 33 DPD juga digunakan SBY untuk menguji loyalitas seluruh pengurus DPD yang konon sebagian berisi loyalis Anas.

Tak berhenti di situ, berikutnya Anas juga ikut menandatangani pakta integritas di DPP PD. “Seketika itu juga Anas telah masuk perangkap yang memang telah dipersiapkan oleh SBY,” tegasnya.

Selang beberapa hari kemudian, kata Adian, Ibas mundur dari DPR karena alasan yang sangat kontradiktif dan tidak prinsipil. Pertama karena anaknya sakit. Kedua karena ingin serius membenahi partai.

Pada saat yang berdekatan, lanjutnya, media meributkan bocornya Sprindik Anas. Pembocoran Sprindik ini sebenarnya tidak ubahnya seperti “Test The Water” untuk menguji reaksi pendukung Anas jika Anas jadi tersangka.

“Hari ini langkah catur SBY telah selesai. Anas sudah jadi tersangka dan Ibas sebagai Sekjen otomatis menggantikan Anas walaupun sesungguhnya Ibas hanya boneka di bawah kontrol Ayah kandungnya sendiri yang menjabat ketua Majelis tinggi Partai dan sudah mengambil alih kewenangan ketua umum,” paparnya.

(trk)

***

Siapa Pemberi Suap Anas?

Mustholih – Okezone

Jum’at, 22 Februari 2013 21:39 wib

JAKARTA – Penetapan Anas Urbaningrum sebagai penerimaan hadiah atau janji dalam proses pelaksanaan dan perencanaan pembangunan sport center Hambalang dan atau proyek-proyek lainnya menyisakan satu pertanyaan krusial, siapa pemberi suap ketua umum Partai Demokrat itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan menjawab pertanyaan itu.

“Sabarlah, kerja-kerja pemberantasan korupsi butuh kesabaran,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2013).

Johan Budi menegaskan penyidikan kasus Hambalang tidak akan berhenti sampai di Anas. Soal siapa pemberi suap Anas, Johan Budi melanjutkan, masih ditelusuri lebih jauh. “Yang pasti KPK masih mengembangkan kasus Hambalang,” ungkap Johan.

KPK menilai Anas terbukti melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-undang no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak pidana Korupsi. Merujuk pada pasal yang disangkakan, Anas terancam hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara.

“KPK telah menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti telah ditemukan dua alat bukti yang cukup yang disimpulkan AU diduga melanggar pasal tersebut,” kata Johan.

Menurut Johan Budi, Surat Perintah Penyidikan (sprindik) tersangka Anas ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Namun, kata Johan, itu bukan hal yang aneh. “Semua pimpinan bisa tandatangi sprindik. Tidak selalu ketua KPK, bisa wakil ketua KPK. Ini bukan hal yang aneh,” ungkap Johan.
(trk)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 389 kali, 1 untuk hari ini)