Banner Sengketa Hasil Pilpres 2019 di MK/Liputan6.com


Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merupakan salah satu bukti jika kecurangan Pemilu Presiden 2019 berlangsung terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). (politik.rmol.id Jumat, 17 Mei 2019, 20:14 Wib | Laporan: Bunaiya Fauzi Arubone).

Bila nantinya  Pilpres ini berujung perkara ke MK betapa mengerikannya.

Karena di antara jejak MK itu sampai masalah yang ada hukum jelas haramnya dari Allah Ta’ala saja MK berani membuat keputusan yang sangat bertentangan hingga meresahkan Umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas di Indonesia.

Contohnya masalah zina dan homosex diputuskan MK tidak dapat dipidanakan, langsung terjadi gempa di mana-mana.

Umat Islam Indonesia Resah karena Zina dan Homosex Diputuskan MK Tak Bisa Dipidanakan, Gempa pun Menggoncang di Mana-mana (Arsip) (https://www.nahimunkar.org/umat-islam-indonesia-resah-karena-zina-dan-homosex-diputuskan-mk-tak-bisa-dipidanakan-gempa-pun-menggoncang-di-mana-mana-arsip/?)

Juga status anak hasil zina diputuskan dapat memperoleh hak sebagaimana anak hasil pernikahan sah. Itu waktu MK dipimpin Mahfud MD, hingga ISPHI (Ikatan Sarjana dan Praktisi Hukum Indonesia)  menilai, keputusan MK itu membahayakan bagi rakyat Indonesia.

https://www.nahimunkar.org/isphi-putusan-mk-tentang-status-anak-diluar-nikah-atau-zina-sangat-bahaya-buat-rakyat-indonesia/

(nahimunkar.org)

(Dibaca 498 kali, 1 untuk hari ini)