“9 Risalah Istiqlal” dibacakan oleh Bachtiar Nasir dalam acara silaturahim akbar di Masjid Istiqlal Jakarta, Ahad 18/9 2016 – foto prsjkt


Eramuslim.com – Ketua KPUD DKI Sumarno menegaskan, ajakan pemuka agama, baik ulama maupun pendeta kepada jamaahnya untuk memilih salah satu calon gubernur DKI 2017 bukan termasuk SARA.

Menurutnya, ajakan pemuka agama dari kalangan gereja yang mengajak memilih gubernur incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena se-agama, ataupun ajakan ulama mengajak pemilih Islam agar memilih calon gubernur Islam tidak bisa dikategorikan sebagai isu SARA.

Sumarno membolehkan ajakan tersebut, selama itu disampaikan dalam koridor yang wajar alias tanpa caci maki.

“Ajakan pemuka agama (ulama) kepada umat yang seagama untuk memilih atau tidak memilih pemimpin (muslim/non muslim) bukan termasuk SARA,” kata Sumarno kepada TeropongSenayan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

“Jadi, boleh-boleh saja. Asal tidak disertai dengan hasutan atau permusuhan terhadap penganut agama lain,” terang Sumarno.

Meski begitu, dia meminta masyarakat agar bersama-sama menjaga stbilitas Ibu Kota dengan tidak menebar isu SARA.

Dia menegaskan, KPU DKI akan menindak setiap bentuk kampanye yang berbau SARA dan itu dilarang oleh peraturan positif.

“Silahkan bermanuver. Hanya saja yang black campaign, saling serang dan sebagainya sebaiknya tak dilakukan karena hal itu sebagai pendidikan politik yang tak mendidik,” kata Sumarno.‎

Sumarno menjelaskan batasan isu SARA yang dilarang adalah berkampanye menghina Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat.

“Batasannya sangat umum, yaitu tidak boleh menghina agama, suku, ras dan adat istiadat pihak lain,” beber dia. (ts/pm) http://www.eramuslim.com/ Redaksi – Selasa, 18 Zulhijjah 1437 H / 20 September 2016 18:16 WIB

***

9 Risalah Istiqlal Bukan Isu SARA

CAWANG, PJ – Calon petahanan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak mau ambil peduli terkait lahirnya “9 Risalah Istiqlal” yang menurut Ketua KPUD DKI tidak masuk atagori Isu SARA.

“Biar saja, enggak apa-apa, Tuhan yang tahu kok,” ujar Ahok singkat di Balaikota DKI, Senin (19/9/2-16).

Point-point “9 Risalah Istiqlal” itu dibacakan dalam acara silaturahmi akbar di Mesjid Istiqlal oleh Bachtiar Nasir didampingi Rizieq Shihab, Didin Hafidudin, Amien Rais, dan Hidayat Nur Wahid.

Dalam risalah antara lain tercantum seruan umat Islam untuk merapatkan barisan untuk memenangkan pemimpin muslim yang lebih baik dan menolak berbagai bentuk politik uang di Pilkada 2017.

Berikut kutipan lengkap “9 Risalah Istiqlal” tersebut:

  1. Kepada seluruh umat Islam merapatkan barisan untuk memenangkan pemimpin muslim yang lebih baik.
  2. Diserukan kepada partai pro-rakyat agar berupaya maksimal untuk menyepakati satu calon pasangan, calon gubernur muslim.
  3. Diserukan kepada seluruh umat Islam untuk beramai-ramai menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada DKI 2017.
  4. Diserukan kepada seluruh umat Islam untuk berpegang kukuh kepada agamanya dengan hanya memilih calon muslim, dan haram memilih non-muslim dan haram pula golput.
  5. Diserukan kepada kaum muslimin untuk menolak, melawan, dan melaporkan segala bentuk suap, baik itu berbentuk money politic maupun serangan fajar.
  6. Pentingnya partai politik pro-rakyat untuk memaksimalkan daya yang mereka miliki serta melibatkan seluruh potensi atau elemen umat untuk memenangkan pasangan cagub cawagub yang disepakati umat.
  7. Mengokohkan ukhuwah dan mewaspadai segala bentuk fitnah dan adu domba yang ditujukan kepada calon yang diusung oleh umat.
  8. Mengingatkan seluruh pengurus KPU DKI, RT/RW yang ditugasi sebagai KPPS untuk mengawal dan mengawasi jalannya Pilkada, agar terwujud Pilkada DKI yang jujur dan adil.
  9. Mengimbau kepada partai yang mendukung calon non-muslim untuk mencabut dukungannya. Apabila tidak mengindahkan imbauan ini, maka diserukan kepada umat untuk tidak memilih partai tersebut.

Menanggapi “9 Risalah Istiqlal” tersebut, menurut Ketua KPUD DKI, Sumarno, ajakan pemuka agama dari kalangan tertentu yang mengajak memilih calon gubernur tidak bisa dikategorikan sebagai isu SARA. “Tidak. Itu bukan termasuk SARA,” jawabnya.

Menurut Sumarno, yang dilarang ialah kampanye negatif, saling serang dan sebagainya. “Sebaiknya tak dilakukan, karena itu politik yang tak mendidik,” kata Sumarno.

Sumarno menjelaskan batasan isu SARA yang dilarang adalah berkampanye menghina Suku, Agama, Ras dan Antargolongan./ http://porosjakarta.com/Aqila Zafira-Rafi Adam/Selasa, 20 September 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.078 kali, 1 untuk hari ini)