Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon. (Antara/Sigid Kurniawan/RT)

Jakartacom – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon mengkritik terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2018 mengenai besaran gaji  yang diterima para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam ketentuan yang ditandatangani Presiden Jokowi 23 mei 2018 lalu itu, gaji dan tunjangan bagi  ketua dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri mencapai Rp112 juta

Menurut Fadli Zon, tidak sepantasnya sebuah lembaga non-struktural seperti BPIP diberi standar gaji mirip BUMN atau melebihi standar gaji di lembaga-lembaga tinggi kenegaraan. Apalagi, di  tengah perekonomian nasional yang kurang baik, pemerintah tidak seharusnya menghambur-hamburkan anggaran negara untuk sebuah lembaga ad hoc.

“Perpres itu menunjukkan betapa borosnya istana dalam mengelola anggaran, sekaligus membuktikan inkonsistensi mereka terhadap agenda reformasi birokrasi yang selama ini selalu didengung-dengungkan,” tegas Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, (27/5).

Dengan Perpres itu, selain Megawati,   jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp 100.811.000 per bulan. Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Sementara,  Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000, Wakil Kepala BPIP Rp 63.750.000, para Deputi masing masing Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.

Fadli Zon mengemukakan empat cacat serius dalam Perpres tersebut. Pertama, dari sisi logika manajemen. Di lembaga manapun, baik di pemerintahan maupun swasta, gaji direksi atau eksekutif itu pasti selalu lebih besar daripada gaji komisaris, meskipun komisaris adalah wakil pemegang saham.

“Beban kerja terbesar memang adanya di direksi atau eksekutif. Nah, struktur gaji di BPIP ini menurut saya aneh. Bagaimana bisa gaji ketua dewan pengarahnya lebih besar dari gaji kepala badannya sendiri? Dari mana modelnya!” tegas dia.

Kedua, dari sisi etis. BPIP bukanlah BUMN atau bank sentral yang bisa menghasilkan laba sehingga gaji pengurusnya dipatok ratusan juta. Dia adalah lembaga non-struktural dan kerjanya adalah ad hoc.

Ketiga, dari sisi anggaran dan reformasi birokrasi. Presiden Joko Widodo, sambung Fadli, selalu bicara mengenai pentingnya efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi. Itu sebabnya, dalam kurun 2014-2017,  terdapat 23 lembaga non struktural (LNS) berupa badan maupun komisi yang telah dibubarkan pemerintah, mulai dari Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Benih Nasional, hingga Badan Pengendalian Bimbingan Massal (Bimas).

“Tapi, pada saat bersamaan, Presiden justru malah terus menambah lembaga non-struktural baru. Sejak 2014 hingga kini, melalui berbagai Perpres, dalam catatan saya Presiden setidaknya telah meneken 9 lembaga non-struktural baru,” kata Fadli. Lembaga baru tersebut seperti Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), hingga BPIP ini.

“Jumlahnya memang hanya 9, tapi Anda bisa menghitung betapa mahalnya ongkos operasional lembaga-lembaga non-struktural baru yang dibikin Presiden Joko Widodo jika standar gaji pegawainya dibikin tak masuk akal begitu,” jelas Fadli.

Terakhir dari sisi tata kelembagaan. Kecenderungan presiden untuk membuat lembaga baru setingkat kementerian harusnya berhenti sebab bisa menimbulkan bentrokan dengan lembaga lain. Misalnya, dalam wacana penghidupan kembali Komando Operasi Gabungan (Koopsgab) TNI dalam menangani terorisme.

“Bukankah aneh jika Kepala KSP sangat dominan dalam mewacanakan hal-hal semacam itu, padahal itu adalah wilayah pertahanan dan keamanan di mana kita sudah punya Menteri Pertahanan dan juga Menko Polhukam di situ? Mungkin karena yang bersangkutan merasa setingkat menteri, sehingga tak menyadari jika pernyataan-pernyataannya sudah offside terlalu jauh,” kritik Fadli.

Reporter : Wem Fernandez

Editor: Hendri Firzani / gatra.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 707 kali, 2 untuk hari ini)