• Aturan yang telah ditentukan Kemenag bahwa penghulu hanya boleh menerima uang Rp30.000.
  • Apabila menerima lebih dari itu dianggap suap. Hal tersebut itu pun diatur dalam pasal gratifikasi yaitu pasal 12 b Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
  • Tiga unit layanan dengan nilai terendah di unit layanan vertikal adalah Sertifikat Hak atas Tanah (Badan Pertanahan Nasional), Administrasi Pernikahan KUA (Kementerian Agama) dan Peralihan Hak atas Tanah (BPN).

KUA_825343276234

Logo BPN (Badan Pertanahan Nasional).    Nikah di KUA. Kanan. (ist) – layanannya terburuk secara nasional

JAKARTA: Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Muhammad Jasin menyatakan pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi salah satu sektor paling rawan korupsi di Kementerian Agama (Kemenag).

“KUA itu permasalahannya pelik, karena sekupnya nasional di seluruh daerah dan peristiwa nikah itu hampir 80% terjadi pada hari sabtu dan minggu, hari libur,” ujarnya  di Gedung KPK, Selasa, (11/12).

Mantan pimpinan KPK itu mengatakan, aturan yang telah ditentukan Kemenag bahwa penghulu hanya boleh menerima uang Rp30.000.

Apabila menerima lebih dari itu dianggap suap. Hal tersebut itu pun diatur dalam pasal gratifikasi yaitu pasal 12 b Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Kita tentunya berupaya supaya sedapat mungkin kita usulkan di tahun 2013 itu close,” pungkasnya.

Jasin menambahkan Kemenag akan mengatur kebijakan dari dalam untuk besaran penerimaan yang diperbolehkan bagi penghulu.

Bagi yang akan menikahkan di hari libur, Kemenag akan memberikan kompensansi dengan besaran tertentu.”Itu kita usulkan ke Menteri Agama agar ini bisa segera diformulasikan. Kita bantu kaji sistemnya agar keluar dari tuduhan terkorup ini. Kita sendiri juga nggak nyaman,” tandas Jasin.  (ra)

Mahmudi Restyanto

Rabu, 12 Desember 2012 | 04:13 WIB (bisnis.com)

***

Irjen: Layanan KUA Dapat Nilai Terendah

JAKARTA – Layanan Kantor Urusan Agama di bawah Kementerian Agama mendapatkan nilai terendah dalam Integritas Integritas Nasional (IIN) 2012 berdasarkan survei yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kementerian Agama itu nilainya di atas 6, tapi untuk layanan Kantor Urusan Agama (KUA) berada di bawah rata-rata nasional karena rata-rata nasional adalah 6,35 sedangkan KUA itu 6,07,” ungkap Irjen Kementerian Agama Kementerian Agama M Jasin di gedung KPK Jakarta, Senin.

Tiga unit layanan dengan nilai terendah di unit layanan vertikal adalah Sertifikat Hak atas Tanah (Badan Pertanahan Nasional), Administrasi Pernikahan KUA (Kementerian Agama) dan Peralihan Hak atas Tanah (BPN).

Ia menilai KUA memiliki permasalahan pelik karena lingkupnya adalah nasional.

“Peristiwa nikah itu hampir 80 persen terjadi pada hari Sabtu dan Minggu, ini hari libur, aturannya adalah penghulu hanya boleh menerima Rp30ribu sedangkan di atas jumlah tersebut dianggap suap berdasarkan pasal 12 B di Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, itu pasal gratifikasi,” ungkap Jasin

Namun Jasin berupaya agar pada 2013 suap dalam KUA dapat selesai.

“Artinya ada kebijakan dari Kemenag bahwa untuk penerimaan penghulu yang menikahkan harus kita buat kebijakan dari dalam dan pelaksanaan pada hari libur harus kita beri kompensansi, ini sudah kami usulkan ke menteri agama,” jelas Jasin.

Redaktur: Heri Ruslan

Sumber: antara

Selasa, 11 Desember 2012, 18:56 WIB REPUBLIKA.CO.ID,

(nahimunkar.com)

(Dibaca 360 kali, 1 untuk hari ini)