Kurikulum Pendidikan yang akan Hilangkan Sejarah pun atas Intervensi Cukong Udud?

  • Penyederhanaan kurikulum itu dikabarkan diinisiasi oleh Sampoerna Foundation.
  • Loloskan Putera Sampoerna, Nadiem Dituding Pro Industri Rokok

  • “Pemberian hibah kepada organisasi yang berhubungan erat dengan industri rokok oleh Kemendikbud tidak dapat dibenarkan dan bisa dilihat sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada industri rokok,” ujar Ketua Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI) Sumariati Arioso melalui keterangan tertulis, Senin (27/7).
  • Dalam keterangannya, ia menyinggung industri rokok selama ini menimbulkan kerugian besar bagi anak dan remaja. Angka perokok usia anak dalam beberapa tahun terakhir pun menunjukkan prevalensi yang tinggi.
  • Riset Kesehatan Dasar menyatakan prevalensi perokok usia 10 sampai 18 tahun pada 2018 mencapai 9,1 persen. Ini meningkat dari 2013 yang tadinya di angka 7,2 persen.
  • Hal ini tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada 2015-2019 yang menargetkan penurunan angka perokok remaja menjadi 5,4 persen pada 2019.

Silakan simak ini.

***

Penyederhanaan Kurikulum Diinisiasi Sampoerna Foundation?

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana membentuk kurikulum pendidikan nasional yang baru yang akan digunakan pada 2021 mendatang. Di dalam draf penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional itu terdapat permasalahan, yaitu penghapusan mata pelajaran sejarah di SMK.

Hal ini pun dirasa terburu-buru oleh banyak pihak. Padahal baru beberapa bulan kurikulum baru ini diusulkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim, di mana sebenarnya membuat kurikulum itu membutuhkan waktu yang lama, seperti kurikulum 2013 yang dibahas sejak 2011 dan baru diimplementasikan pada 2013.

Menanggapi adanya kejanggalan kenapa Kemendikbud terburu-buru dalam penyederhanaan kurikulum, Mantan Ketua Tim Pengembang K13 Said Hamid Hasan mengatakan dirinya mendapat informasi, penyesuaian kurikulum itu diinisiasi oleh Sampoerna Foundation.

“Pagi ini saya dapat informasi pemikirnya itu dari Sampoerna Foundation,” ungkap dia kepada wartawan, Senin (21/9).

Pihak yang berwenang, seperti Pusat Kurikulum dan Buku (Puskurbuk) Kemendikbud pun kata dia tidak terlalu dilibatkan dalam pembahasan penyederhanaan mapel. Puskurbuk lebih ke teknisnya.

“Pertama yang saya ketahui ya mungkin, pengembangnya itu hanya sebagian dari teman Puskurbuk, tapi mereka sebetulnya lebih banyak teknisnya. Pemikirnya justru bukan dari Puskurbuk. Bukan orang kurikulum, bahkan ada yang baru lulus (pendidikan) tahun lalu, jadi ini suatu persoalan,” ujarnya.

Bahkan, lebih parahnya Puskurbuk diminta untuk tidak terlalu banyak bicara mengenai hal ini. Semua yang terkait penyederhanaan kurikulum bersifat rahasia.

“Puskurbuk ada yang tahu, karena ada yang terlibat juga beberapa. Mereka juga mengatakan ini rahasia, ini rahasia,” imbuhnya.

Menurutnya, perubahan kurikulum pun tidak ada masalah. Namun, yang terpenting dalam pembahasan ini adalah transparansi, padahal ini demi kebaikan pendidikan Indonesia.

“Saya perubahan kurikulum itu tidak masalah, tapi kan konsepnya itu harus jelas terbuka, karena perkembangan hidup kita menyebabkan kita harus berubah dalam kurikulum. Itu bekerjanya semacam satu secret, satu kerja rahasia, tidak boleh bocor. Kenapa harus menjadi rahasia. Ini untuk orang banyak, kenapa harus rahasia,” jelasnya.

Padahal, pada saat dia bersama timnya merancang K13, itu dilakukan secara terbuka meskipun hanya berbentuk draf. Semua pihak yang berkepentingan dilibatkan, namun sekarang kenapa pembahasan dilakukan secara diam-diam.

“Itu diangkat dan dibicarakan, didiskusikan. Itu bukan berarti dia menjadi rahasia, dia kita sebut draf satu bulan ini, jadi memang sifatnya terbuka. Kemudian kita sosialisasikan ke setiap perguruan tinggi, kemudian ke setiap wilayah,” tutup Said.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Saifan Zaking

JawaPos.com – 21 September 2020, 19:12:34 WIB

***

Loloskan Putera Sampoerna, Nadiem Dituding Pro Industri Rokok




Mendikbud Nadiem Makarim meloloskan Yayasan Putera Sampoerna dalam Program Organisasi Penggerak. Lembaga itu dinilai berhubungan erat dengan industri rokok. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Logo Putra Sampoerna Foundation. (Screenshot via web sampoernafoundation.org)

Jakarta, CNN Indonesia — 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dikritik banyak pihak lantaran meloloskan Yayasan Putera Sampoerna sebagai salah satu peserta penerima hibah pada Program Organisasi Penggerak.

“Pemberian hibah kepada organisasi yang berhubungan erat dengan industri rokok oleh Kemendikbud tidak dapat dibenarkan dan bisa dilihat sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada industri rokok,” ujar Ketua Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI) Sumariati Arioso melalui keterangan tertulis, Senin (27/7).

Dalam keterangannya, ia menyinggung industri rokok selama ini menimbulkan kerugian besar bagi anak dan remaja. Angka perokok usia anak dalam beberapa tahun terakhir pun menunjukkan prevalensi yang tinggi.

Riset Kesehatan Dasar menyatakan prevalensi perokok usia 10 sampai 18 tahun pada 2018 mencapai 9,1 persen. Ini meningkat dari 2013 yang tadinya di angka 7,2 persen.

Hal ini tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada 2015-2019 yang menargetkan penurunan angka perokok remaja menjadi 5,4 persen pada 2019.

Sumariati menilai Nadiem seharusnya berupaya mendukung perlindungan kesehatan anak dari bahaya kegiatan merokok. Alih-alih meloloskan lembaga milik merek rokok dalam program besutannya.

“Upaya melindungi anak dan remaja dari manipulasi industri rokok untuk mencari perokok-perokok baru merupakan kerja sama semua pihak,” tuturnya.

 

Lebih lanjut, ia mengatakan Kemendikbud harus mengevaluasi kembali kriteria lembaga yang bisa mengikuti program tersebut. Menurut Sumariati seharusnya hibah dana diberikan kepada ormas yang lama bergelut di dunia pendidikan.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemendikbud Evy Mulyani serta pihak Yayasan Putera Sampoerna untuk menanggapi tudingan tersebut, namun hingga kini belum mendapat jawaban.

Organisasi Penggerak sendiri merupakan program pelatihan guru yang melibatkan ratusan lembaga. Bentuknya ormas membuat pelatihan, kemudian Kemendikbud memberikan dana.

Besaran dana yang diberikan tergantung kategori. Mulai dari kategori kijang dengan dana hingga Rp1 miliar, macan hingga Rp5 miliar dan gajah hingga Rp10 miliar. Yayasan Putera Sampoerna lolos pada kategori macan.

Kendati demikian, Kemendikbud mengklaim Yayasan Putera Sampoerna turut menyumbang pembiayaan pelatihan guru pada Program Organisasi Penggerak. 

Kemendikbud mengatakan mereka memakai skema pembiayaan dana pendamping, di mana Yayasan Putera Sampoerna membiayai sebagian pendanaan dan sebagian lagi dibiayai negara.

“Organisasi dapat menanggung penuh atau sebagian biaya program yang diajukan,” kata Iwan dalam keterangan resmi Kemendikbud, Kamis (23/7).

Head of Marketing & Communications Yayasan Putera Sampoerna, Ria Sutrisno mengatakan skema dana pendamping itu nilainya hampir Rp70 miliar untuk mendukung program peningkatan kualitas guru dan ekosistem pendidikan serta Rp90 miliar untuk mendukung program peningkatan akses pendidikan.

“Ini bukan CSR. Kami adalah yayasan yang fokus kepada peningkatan kualitas pendidikan. Kami memilih skema partnership dengan berbagai pihak sebagai wujud komitmen kolaborasi dalam memajukan pendidikan nasional,” kata Ria.

Lihat juga:

Nadiem Evaluasi Organisasi Penggerak, Program Jalan Terus

Kisruh POP mulanya bermula dari kritik terhadap Kemendikbud yang meloloskan Yayasan Putera Sampoerna dan Tanoto Foundation.

Tanoto Foundation merespons bahwa pihaknya tidak menggunakan uang negara dalam program ini, melainkan menggunakan skema biaya mandiri.

“[Pelatihan ini] didesain tidak menggunakan dana pemerintah. Namun sepenuhnya dibiayai dana sendiri dengan nilai investasi lebih dari Rp50 miliar untuk periode dua tahun,” ujar Communications Director Tanoto Foundation, Haviez Gautama kepada CNNIndonesia.com.

Polemik ini berujung mundurnya tiga ormas besar sebagai peserta Program Organisasi Penggerak, yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PBNU dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah.

(fey/pmg) 

CNN Indonesia | Senin, 27/07/2020 16:04 WIB

(nahimunkar.org)

(Dibaca 657 kali, 1 untuk hari ini)