Belum lama korupsi Bus Trans Jakarta dimejahijaukan, terungkap korupsi lainnya yang dilakukan di Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Alih-alih uang untuk rakyat, kerjanya malah sibuk menggelembungkan dana proyek untuk mempertebal kantong pribadi.
Berikut laporannya.

***

JNEWS – Setelah korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta Tahun 2013 terungkap, dan sekitar 30-an pejabat Pemprov DKI Jakarta sudah diciduk Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung, sekarang mencuat lagi dugaan korupsi pada Dinas Pariwisata DKI Jakarta.
Berdasarkan laporan pengaduan Jaringan Advokat Publik (JAP) kepada KPK, Kejaksaan dan DPRD DKI Jakarta pada tanggal 1 September 2014 lalu, disebutkan temuan korupsi pada pengadaan 2 (dua) paket pekerjaan di Dinas Pariwisata DKI Jakarta tahun 2014.
“Kedua paket pekerjaan diduga dikorupsi oleh pejabat Dinas Pariwisata DKI Jakarta dan pengusaha rekanan masing-masing bernilai sekitar Rp. 5 Miliar,” ujar Wiliam Zai Kepala Divisi Advokasi dan Litigasi JAP, Selasa (30/9) di Jakarta.
Wiliam mengatakan, modus korupsi Dinas Pariwisata DKI Jakarta dan perusahan rekanan adalah dengan mengarahkan kedua paket pekerjaan itu dimenangkan oleh perusahaan yang sama.
Nama paket pekerjaan adalah 1. Paket pengadaan “FOTO” interaktif Panorama dan 2) Paket pengadaan “VIDEO” Interaktif Panorama pada Dinas Pariwisata DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014.
“Kedua Paket pengadaan merupakan pekerjaan jasa yang sama, menggunakan peralatan sama serta sama jadwal pelaksanaan pekerjaannya, kedua paket itu sebenarnya merupakan satu pekerjaan yang sama, atau telah terjadi duplikasi pengadaan pekerjaan,” ungkap Wiliam, aktivis JAP selama setahun terakhir ini sudah banyak membongkar korupsi yang menyeret para pelakunya ke sel tahanan,

Wiliam menjelaskan praktek penggelembungan pada paket pengadaan “VIDEO dan FOTO Interaktif Panorama”, di mana harga produksi atau biaya jasa untuk paket itu sebenarnya tidak lebih dari Rp 700 juta, terdiri dari biaya sewa kapal. sewa alat selam, biaya meeting dan seterusnya. “Sehingga nilai jasa pekerjaan sesungguhnya jauh sangat kecil dibanding HPS ditetapkan Dinas Pariwisata DKI Jakarta sebesar Rp 5 miliar,” paparnya.

Korupsi

Dengan demikian, untuk kedua paket pengadaan Video dan Foto Interaktif Panorama biaya produksinya hanya sekitar Rp700 juta, sedangkan HPS ditetapkan untuk kedua paket pengadaan oleh Dinas Pariwisata DKI Jakarta total hampir Rp 10 miliar, atau ada kerugian negara (korupsi) sekitar Rp 9 miliar.
JAP telah mengirim surat laporan pengaduan kepada KPK, Kejaksaan dan DPRD DKI Jakarta untuk menindaklanjuti dugaan korupsi gila-gilaan di Pemprov DKI Jakarta sejak Jokowi dan Ahok menjadi pemimpinnya.
Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Arie Budiman sudah dihubungi melalui telepon untuk dimintakan penjelasan dan konfirmasinya terkait temuan korupsi pada dua paket pengadaan Video dan Foto Interaktif Panorama, namun Arie tidak menjawab panggilan telepon dan pesan singkat yang disampaikan. (Deni)

***

korupsi-di-indonesia
Dari Abu Humaid as-Sa’idi, “Rasulullah mengangkat seseorang dari kabilah al-Azd, yang bernama Ibnu Utbiah, sebagai amil zakat bagi Bani Sulaim. Ketika tiba di hadapan Rasulullah, Nabi menyuruh seseorang untuk menghitung harta yang terkumpul. Ketika itu, Ibnu Utbiah berkata, ‘Ini harta untukmu, sedangkan yang ini adalah hadiah (untukku, pent).’ Nabi lantas bersabda, ‘Mengapa engkau tidak duduk saja di rumah bapak dan ibumu, sehingga engkau diberi hadiah jika engkau memang diberi hadiah!’
Setelah itu, Nabi berkhotbah. Setelah memuji dan menyanjung Allah, beliau bersabda,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِى اللَّهُ فَيَأْتِى فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِى. أَفَلاَ جَلَسَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا وَاللَّهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لَقِىَ اللَّهَ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِىَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعِرُ

“Aku mengangkat seseorang untuk mengerjakan tugas yang Allah bebankan kepada diriku. Lalu dia datang dan berkata, ‘Ini hartamu, sedangkan yang ini adalah hadiah untukku.’ Mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya, sehingga diberi hadiah jika memang dia diberi hadiah? Demi Allah, tidaklah ada seseorang yang mengambil harta tanpa alasan yang benar, kecuali pasti dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan memikul harta tersebut. Sungguh, aku tahu ada seseorang yang berjumpa dengan Allah dengan memikul unta yang bersuara, sapi yang bersuara, atau kambing yang mengembek.’
Kemudian, Nabi mengangkat kedua tangannya sehingga putih ketiaknya terlihat jelas, lantas berkata, ‘Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan?’” Abu Humaid berkata, “Demikianlah yang kulihat dengan mata kepalaku, dan kudengar dengan telingaku.” (Hr. Bukhari no. 2597, dan Muslim no. 4844 dan 4845)
An-Nawawi dalam Syarh Muslim menyatakan bahwa di antara kandungan hadits ini adalah penjelasan bahwa tambahan untuk para pekerja (karyawan, pejabat, dan lain-lain) adalah haram dan merupakan bentuk ghulul (khianat amanah), karena pekerja tersebut berarti telah berkhianat terhadap amanah dan kewenangannya. Oleh karena itu, dalam hadits tersebut disebutkan bahwa hukumannya adalah memikul hadiah tersebut pada hari kiamat, sebagaimana hukuman untuk orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan.
Maka, sangat tepat jika rakyat membina penguasa meskipun yang semestinya penguasa-lah yang membina rakyat. Realitas di negara kita, penguasa kita tidak sepenuhnya seshalih khalifah-khalifah masa lalu yang bisa membina rakyat. Termasuk tidak salah jika rakyat ikut memonitor uang negara. (Red.: Br)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 267 kali, 1 untuk hari ini)