ASATUNEWS – Konsultan politik Saiful Mujani terancam dijerat pidana karena melanggar Undang – Undang Pemilihan Umum. Pemilik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), itu terbukti memberikan uang Rp 20.000 kepada warga Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, pada hari Minggu (8/6/2014), seusai pertemuan dengan warga dalam rangka kampanye untuk pasangan Jokowi – Jusuf Kalla.

Saiful Mujani mengakui dirinya memberikan uang kepada warga dalam acara yang di dalamnya ada imbauan untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, menurut dia, hal itu bukan bentuk politik uang.

“Betul, saya beri uang transpor kepada teman-teman. Saya menggunakan uang saya sendiri. Itu karena mereka minta,” kata Saiful, Rabu (11/6/2014).

Ia mengatakan, peserta pertemuan itu adalah warga yang merupakan tetangga di kampung halamannya. Pemberian uang tersebut, menurut dia, hanya pemberian sebagai sesama warga. Menurut dia, ada sekitar 20 orang peserta pada pertemuan itu. Ia menampik hal itu merupakan praktik politik uang. Sebab, kata dia, dirinya tidak termasuk dalam tim sukses Jokowi – Jusuf Kalla.

“Saya juga tidak dalam tujuan mengejar jabatan,” katanya.

Saiful Mujani berdalih tindakannya  berkampanye untuk memilih Jokowi-JK adalah dampak dari kampanye untuk tidak memilih Prabowo-Hatta. Ia mengatakan, tujuan utamanya memang agar Prabowo tidak terpilih menjadi presiden.

“Tapi, karena hanya ada dua pasangan calon, kalau saya katakan ‘Jangan pilih Prabowo’, maka dampaknya ‘Pilih Jokowi’,” tuturnya.

Saiful juga membenarkan ia membagikan atribut kampanye Jokowi-Jusuf Kalla berupa kaus, pin, dan stiker bergambar Jokowi-Jusuf Kalla.

“Saya suruh pilih Jokowi karena kalau saya bilang golput berarti membiarkan Prabowo menang,” kata dia.

Sebelumnya, tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melaporkan dugaan praktik politik uang yang dilakukan Saiful ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu, Rabu. Saiful diduga membagikan sejumlah uang kepada peserta silaturahim di Cinangka, Minggu (8/6/2014).

Atas pelanggaran pidana Pasal 86 huruf (j) Undang Undang No 8 tahun 2012 tentang larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu, Saiful Mujani diancam hukum penjara paling lama 2 tahun dan denda paling maksimum Rp 24 juta.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, mengatur larangan melakukan politik uang terutama pada pasal 86 ayat (1) huruf J. Berbunyi: pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, kepada peserta kampanye pemilu.

Larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana pada pasal 301 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, yang menyatakan setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu, secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. (ST/021)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.414 kali, 1 untuk hari ini)