Dalam kampanye ada larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, atau tempat pendidikan. Serta pelarangan pemberian uang atau materi lainnya. (Larangan menurut PKPU No 23 tahun 2018).

Silakan simak selengkapnya berikut ini.

***

Masa Kampanye Tiba, Perhatikan Larangan-larangan dan Aturannya!

Masa kampanye telah tiba…

Dok. IDN Times

Jakarta IDN Times – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyatakan ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga di Pilpres 2019. Kedua pasangan beserta koalisi pendukung akan menyemarakkan pesta demokrasi dengan kampanye.

Paslon nomor urut 01 adalah Joko “Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin. Sementara nomor urut 02 adalah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Nomor urut ini dipilih pada Jumat malam (21/9) lalu.

Dengan ini artinya masa kampanye telah dimulai, riuh kontestasi politik Indonesia akan segera ramai dengan seruan tiap paslon. Kampanye ini mulai dilakukan sejak hari ini (23/9) hingga 19 April 2019.

Peraturan mengenai pemilihan umum (pemilu) tercantum dalam UU nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan dan PKPU nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu. Apa saja sih seluk-beluk mengenai kampanye yang ada di dalam aturan itu? Apa juga larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan? Yuk kita bedah.

1. Orang-orang yang tidak boleh terlibat dalam kampanye

Ilustrasi angota TNI (Pindad.com)

Dalam UU Tentang Pemilu Pasal 208 ayat (2) tertuang larangan siapa saja yang tidak bisa ikut serta dalam pelaksanaan dan/atau tim kampanye. Seperti dikutip dari situs Setkab.go.id,mereka adalah:

  1. Ketua, wakil ketua, hakim agung dan Mahkamah Agung (MA). Larangan ikut kampanye juga berlaku bagi semua hakim pada semua badan peradilan di bawah MA dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi dan juga ketua, wakil ketua, dan anggota badan pemeriksaan keuangan.
  2. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur keuangan serta direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah juga tidak boleh ikut serta dalam kegiatan kampanye.
  3. Pejabat negaran bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, aparatur sipil negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indoniesia, Kepala desa, Perangkat desa hingga Anggota badan permusyawaratan desa serta Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih juga tidak bisa mengambil bagian dari kegiatan kampanye.

UU itu juga mengatur sanksi jika ada yang melanggar. Dalam Pasal 208 ayat (4) UU Pemilu, pelanggar akan dikenakan tidak pidana pemilu.

2. Kampanye pilpres harus penuhi ketentuan ini

IDN Times/Sukma Mardya Shakti

Lebih lanjut, Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu mengatur mengenai kampanye yang melibatkan presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Diatur bahwa mereka tidak boleh menggunakan fasilitas jabatannya untuk berkampanye, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Peraturan mengenai cuti ini juga harus memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahaan daerah.

3. Larangan menurut PKPU No 23 tahun 2018

ANTARA FOTO/Indrayadi TH

PKPU Tentang Kampanye Pemilu mengatur lebih lanjut. Dalam Pasal 69 ayat (1) tertulis bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang untuk mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat membahayakan keutuhan Negara.

Selain itu, kampanye juga dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta oemilu yang lain.

Dalam aturan ini juga tertulis aturan mengenai larangan adu domba, ancaman kekerasan, pengerusakan alat kampanye dan pengunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, atau tempat pendidikan. Serta pelarangan pemberian uang atau materi lainnya.

Nah, itu beberapa aturan dan larangan mengenai kampanye. Mari kita kawal bersama-sama agar kampanye Pilpres, Pemilihan Legislatif 2019 berjalan tenang dan damai.

Sumber: .idntimes.com

***

Peringatan dari Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ هَذِهِ أُمَّتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ. وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهَا فَاشْفُقْ عَلَيْهِ. رواه مسلم.

”Ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia” [Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1828) ]

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ سُفَهَاءُ، يُقَدِّمُوْنَ شِرَارَ النَّاسِ وَيُظْهِرُوْنَ بِخِيَارِهِمْ وَيُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ مَوَاقِيْتِهَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلَا يَكُوْنَنَّ عَرِيْفًا وَلَا شُرْطِيًّا وَلَا جَابِيًا وَلَا خَازِنًا

“Akan datang atas manusia suatu masa, yang menjadi pemimpin atas kalian adalah para pemimpin yang bodoh. Mereka mendahulukan memakai orang-orang yang buruk, tapi menampakkan mereka sebagai orang-orang yang terbaik. Mereka mengakhirkan shalat dari waktunya. Barangsiapa dari kalian mendapati hal itu maka jangan menjabat sebagai pengurus suatu kaum, polisi, penarik pajak, maupun penjaga gudangnya.”

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya’la, no. 1115 dan ibnu Hibban dalam sahihnya. Al-Haitsami berkata: Para perawinya adalah perawi kitab sahih, kecuali Abdurrahman bin mas’ud. Tapi dia seorang yang tsiqah. Hadis ini juga dihasankan Al-Albani.

Umara’ Fasiq dan Imarat Sufaha’

سَيَكُونُ أُمَرَاءُ فَسَقَةٌ جَوَرَةٌ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبَهُمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنهُ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ.

”Akan ada nanti para pemimpin yang fasiq lagi jahat. Barangsiapa yang membenarkan kedustaan mereka dan menolong kedhalimannya (atas rakyatnya), maka ia bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk golongannya. Ia tidak akan sampai pada Al-Haudl (telaga)”.    [ Shahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (no. 2259), An-Nasa’iy (7/160), Ahmad (4/243), Ath-Thayalisi (no. 1064)] / /abul-jauzaa

Imaratus Sufaha’

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ قَالَ وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ قَالَ أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسَيَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني

المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم: 2242 خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره

/Dorar.net

Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada Ka’b bin’ Ujroh, “Semoga Allah melindungimu dari Imaratis Sufahaa’ (pemerintahan orang-orang yang bodoh)”, (Ka’b bin ‘Ujroh Radliyallahu’anhu) bertanya, apa itu pemerintahan orang-orang bodoh? (Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam) bersabda: “Yaitu para pemimpin (kekuasaan) sesudahku yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak pula berjalan dengan sunnahku, barangsiapa yang membenarkan mereka dengan kebohongan mereka serta menolong mereka atas kedholiman mereka maka dia bukanlah golonganku, dan aku juga bukan termasuk golongannya, mereka tidak akan datang kepadaku di atas telagaku, barang siapa yang tidak membenarkan mereka atas kebohongan mereka, serta tidak menolong mereka atas kedholiman mereka maka mereka adalah golonganku dan aku juga golongan mereka serta mereka akan mendatangiku di atas telagaku. (Musnad Ahmad No.13919, shahih lighairihi menurut Al-Albani dalam Shahih at-Targhib).

(nahimunkar.org)

(Dibaca 735 kali, 1 untuk hari ini)