Larut Malam, DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Omnibus Law Cipta Kerja, PKS dan Demokrat Menolak

  • PKS Tolak RUU Cipta Kerja karena Cacat Substansi
  • Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja Masuk Rapat Paripurna, Demokrat: Cacat Prosedur, Berangus Hak


Ilustrasi. Suasana Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 29 September 2020. /Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/

Gelar Rapat Kerja pengambilan keputusan tingkat I, pada Sabtu 3 Oktober 2020 hingga tengah malam, Badan Legislasi DPR dan pemerintah menyepakti Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Kedua pihak menyetujui RUU Cipta Kerja bisa disahkan sebagai Undang-Undang (UU) pada Rapat Paripurna DPR RI selanjutnya, yakni pada Kamis 8 Oktober 2020.

 
 

RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya,” kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Atgas yang memimpin rapat kerja.

Pada rapat kerja tersebut, hanya dua fraksi yang menolak RUU Cipta Kerjauntuk disahkan. Kedua fraksi itu adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Demokrat.

Sedang tujuh fraksi mendukung RUU Cipta Kerja tersebut disahkan, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Tujuh fraksi menerima dan dua menolak, tapi pintu komunikasi tetap dibuka hingga Rapat Paripurna,” lanjut Supratman.

Perwakilan pemerintah yang hadir baik secara langsung maupun daring di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, Menaker Ida Fauziah.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi atas ditemukannya kata mufakat terkait pembahasan RUU Cipta Kerja di tingkat Baleg.

“Pemerintah mengapresiasi segala keterbukaan dalam proses pembahasan serta mendapatkan tanggapan dari masyarakat dengan kerja yang tidak mengingat waktu,” ungkap Airlangga.

Airlangga mengklaim, RUU Cipta Kerja dapat mempermudah izin berusaha untuk masyarakat, terutama koperasi hingga UMKM.

“UKM mendapatkan kemudahan, termasuk perusahaan terbuka perorangan, yaitu dengan cukup pendaftaran dan biaya kecil. Koperasi juga dipermudah, sertifikat halal dipermudah melalui perguruan tinggi dan ormas Islam dengan fatwa MUI,” tutupnya.

Kesepakatan DPR dan Pemerintah untuk mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini direspons netizen dengan penolakan.

Hal ini terlihat dari tagar #JegalSampaiGagal yang menjadi trending topic sejak Sabtu malam hingga Ahad pagi.

Sudah pandemi, tertimpa RUU Cilaka pula! Oligark, DPR, Pemerintah kompak menggolkan RUU Cilaka alias Omnibus Law,” cuit @bungamanggiasih.

Ayo ayo hiasi malam minggumu dengan SERUAN #BATALKANOMNIBUSLAW #JegalSampaiGagal nasib kita semakin diacak-acak. @DPR_RI & @jokowi. Mereka benar-benar TULI!,” cuit @BPANusantara.

“Suarakan solidaritasmu melalui gerilya udara! #BATALKANOMNIBUSLAW #JegalSampaiGagal. Atau bisa ikut aksi mangkir kerja bersama/mogok umum pada gerakan 6.7.8 Oktober 2020!” cuit @Lini_ZQ. ***

/seputartangsel.pikiran-rakyat.com, Tim Seputar Tangsel, – 4 Oktober 2020, 07:32 WIB

***

Rapat Baleg DPR, PKS Tolak RUU Cipta Kerja karena Cacat Substansi

 

Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menolak penetapan Rancangan Undang Undangan Cipta kerja (Omnibus Law). Penolakan itu disampaikan pada pengambilan keputusan tingkat I atas hasil Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR, Sabtu malam (3/10/2020) di Jakarta.

Anggota Baleg DPR RI FPKS, Ledia Hanifa Amaliah, menyatakan arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja telah berdampak terhadap lebih dari 78 undang-undang.

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia sehingga diperlukan pertimbangan yang mendalam apakah aspek formil dan materil dari undang-undang tersebut sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang kita sepakati bersama,” paparnya, Sabtu (3/10/2020).

Anggota Komisi X DPR RI ini, memaparkan beberapa catatan Fraksi PKS DPR RI. Pertama, PKS memandang pembahasan RUU Cipta Kerja pada masa pandemi Covid 19 ini menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi dan penyempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja.

“Banyaknya materi muatan dalam RUU ini semestinya disikapi dengan kecermatan dan kehati-hatian. Pembahasan DIM yang tidak runtut dalam waktu yang pendek menyebabkan ketidakoptimalan dalam pembahasan. Padahal Undang-undang ini akan memberikan dampak luas bagi banyak orang, bagi bangsa ini,” terang Ledia.

Ketiga, lanjut Ledia, PKS memandang RUU Cipta Kerja ini tidak tepat membaca situasi, tidak akurat dalam diagnosis, dan tidak pas dalam menyusun resep. Meski yang sering disebut adalah soal investasi, pada kenyataannya persoalan yang hendak diatur dalam Omnibus Law bukanlah masalah-masalah utama yang selama ini menjadi penghambat investasi.

“Contoh ketidaktepatan ini adalah formulasi pemberian pesangon yang tidak didasarkan atas analisa yang komprehensif. Hanya melihat pada aspek ketidakberdayaan pengusaha tanpa melihat rata-rata lama masa kerja pekerja yang di PHK. Sehingga nilai maksimal pesangon itu semestinya tidak menjadi momok bagi pengusaha,” tuturnya.

 
 

Ancaman Kedaulatan Negara

Keempat, secara substansi PKS menilai sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja masih memuat substansi yang bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi. Ketentuan-ketentuan yang ditolak dalam RUU Cipta Kerja adalah ancaman terhadap kedaulatan negara melaLui pemberian kemudahan kepada pihak asing.

“Termasuk juga ancaman terhadap kedaulatan pangan kita RUU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhap tenaga kerja atau buruh melaui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha. Terutama pada pengaturan tentang kontrak kerja, upah dan pesangon,” ungkapnya.

RUU Cipta Kerja, kata Ledia, memuat pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dalam pasal 37 RUU Cipta Kerja terkait perubahan UU Kehutanan, ketentuan penyediaan luas minimum 30 persen untuk fungsi kawasan hutan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) dihapus.

Menurutnya, RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang sangat besar bagi pemerintah namun kewenangan itu tidak diimbangi dengan menciptakan sistem pangawasan dan pengendalian terhadap penegakan hukum administratifnya. Seyognyanya, apabila pemerintah bermaksud untuk mempermudah perizinan maka sistem pengenaan sanksinya harus lebih ketat dengan mengembangkan sistem peradilan administrasi yang modern.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan memohon taufik Allah SWT dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan MENOLAK Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai UU,” tegas Ledia.

Reporter: Genan Kasah 

Sumber:Merdeka.com

Liputan6.com 04 Okt 2020, 00:00 WIB

***

 

Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja Masuk Rapat Paripurna, Demokrat: Cacat Prosedur, Berangus Hak


Ilustrasi penolakan omnibus law RUU Cipta Kerja. /ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

PR CIREBON – Fraksi Partai Demokrat menolak pembahasan keputusan omnibus law RUU Cipta Kerja ke Rapat Paripurna DPR yang di selenggarakan di gedung DPR Sabtu malam 3 Oktober 2020.

Dalam rapat kerja tersebut, turut hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

 
 

Sementara, hadir secara virtual Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, serta; Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.

 
 

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, menyampaikan lima catatan fraksi hingga berani tolak omnibus law Cipta Kerja.

 
 

Di antaranya, RUU Cipta Kerja dianggap tidak memiliki nilai kegentingan di tengah dampak pandemi Covid-19 yang saat ini dihadapi Indonesia.

 
 

RUU Cipta Kerja ini tidak memiliki nilai urgensi di tengah krisis pandemi,” kata Hinca dalam rapat bersama di gedung DPR, di kutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI

 
 

Selain itu, dia berpendapat RUU Cipta Kerja berpotensi memberangus hak-hak pekerja dan pembahasannya sejak awal cacat prosedur.

 
 

Hinca pun meminta agar pemerintah dan DPR kembali membahas RUU Cipta Kerja secara mendalam dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan.

“Fraksi Demokrat menyatakan menolak pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Fraksi Demokrat menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif, tidak perlu terburu-buru,” ujarnya.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat bersama pemerintah dan DPD RI terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam rapat membahas apakah RUU Cipta akan dibawa ke paripurna atau tidak.

 
 

Rapat bersama ini dipimpin langsung oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas, di gedung DPR, Sabtu 3 Oktober 2020.

Selain Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS juga menolak. Anggota Fraksi PKS, Ledia Hanifa, menyampaikan bahwa fraksinya sependapat dengan Partai Demokrat.

Meski mengapresiasi ketentuan soal kemudahan berusaha, Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja karena dinilai pembahasannya tidak sensitif dengan situasi yang terjadi saat ini.

Meski demikian, RUU ini sempat mendapatkan pertentangan dari masyarakat maupun buruh, karena dianggap hanya menguntungkan para pengusaha, dapat menggusur masyarakat adat dan berpotensi mengganggu lingkungan dan kelestarian alam.

Pelibatan publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja juga dikatakan minim. “RUU Cipta Kerja tidak tepat membaca situasi,” kata Ledia.

“Kami, Fraksi PKS, menyatakan menolak RUU Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai undang-undang,” sambung Ledia.***

Editor: Khairunnisa Fauzatul A

Sumber: RRI

cirebon.pikiran-rakyat.com,
Ferdinandi Pratama Putra

– 4 Oktober 2020, 06:30 WIB

(nahimunkar.org)

(Dibaca 617 kali, 1 untuk hari ini)