Akhir tahun 2017 ini, DPR dijadwalkan akan mengesahkan amandemen rancangan undang-undang anti-terorisme tahun 2003 untuk merespon aksi pemboman di Thamrin bulan Januari 2016, serangan di halte bus Kampung Melayu, dan memanasnya perang Marawi di Filipina.

Perubahan ini mendapatkan perhatian serius profesor ilmu politik dan hubungan internasional di Goucher College, Julie Chernov Hwang, yang menyebut pengesahan RUU akan menimbulkan konsekuensi serius bagi kebebasan, stabilitas, dan posisi Indonesia sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia.

“Hal itu juga bisa menjadi kontraproduktif. Rencana tersebut dapat memperburuk masalah yang sudah ada sebelumnya di Indonesia,” kata Hwang dalam tulisannya berjudul The Unintended Consequences of Amending Indonesia’s Anti-Terrorism Law (Konsekuensi Tak Diharapkan dari Mengubah Undang-Undang Anti-Terorisme di Indonesia).

Hwang menyoroti sejumlah pasal yang dianggap bermasalah dalam RUU tersebut. Diantaranya pasal 13A tentang individu yang sengaja menyebarkan pidato atau pemikiran ekstremis dengan konsekuensi hukuman penjara 3-12 tahun. Menurutnya jika pasal itu disahkan, pemuda-pemuda yang dipenjara akan mendapat asupan pemikiran radikal.

“Karena sistem penjara biasanya tidak memisahkan pemikir teroris dari pengikut mereka dan penghuni umum. Ini akan relatif mudah bagi ideolog teroris untuk meradikalisasi tahanan biasa atau individu yang pada saat itu hanya menjadi simpatisan,” ujarnya.

Revisi terhadap Pasal 25, yang disebut sebagai Pasal Guantanamo, juga mendapat sorotan, dimana masa tahanan tersangka terorisme maksimal 180 hari dari sebelumnya 7 hari. Menurutnya, itu melanggar hak asasi manusia.

“Dalam kasus terorisme, sudah umum pihak berwenang Indonesia menggunakan siksaan saat menginterogasi. Undang-undang baru ini bisa memberi wewenang kepada pihak berwenang untuk menggunakan penyiksaan secara lebih sembarangan, lebih kejam, dan untuk jangka waktu yang lebih lama,” katanya.

Pasal lain yang menjadi perhatian adalah Pasal 43B, yang akan memberikan kewenangan militer dalam upaya kontra-terorisme bersama polisi. “Langkah ini memiliki implikasi serius bagi kemampuan Indonesia untuk memerangi terorisme ke depan. Wartawan dan aktivis khawatir hal itu bisa mengarah pada tindakan represif yang lebih banyak dalam memerangi terorisme,” terangnya.

“Selain itu, militer memiliki sedikit keakraban dengan peraturan sistem peradilan Indonesia. Ia telah dikenal melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia berat dan tidak memiliki kumpulan pengetahuan tentang terorisme Indonesia yang telah dibangun oleh polisi selama satu setengah dasawarsa terakhir,” katanya menambahkan.

Sebuah kalimat dalam Pasal 12B yang akan memberi wewenang kepada pemerintah Indonesia untuk mencabut kewarganegaraan warganya yang telah terlibat dalam terorisme, paramiliter atau pelatihan militer, atau perang asing juga menjadi sorotan Hwang. Menurutnya, terlalu jauh jika Indonesia harus memberlakukan hal itu.

“Kebijakan yang diusulkan tampaknya didasarkan pada asumsi bahwa seseorang yang bergabung dalam pelatihan paramiliter, konflik asing, atau tindakan terorisme telah melakukan tindakan pengkhianatan. Logika seperti itu tidak bagus, mereka tidak pernah bisa menjadi anggota masyarakat yang produktif,” katanya.

Selain itu, mencabut kewarganegaraan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 15 yang mengatur bahwa setiap orang memiliki hak atas kewarganegaraan dan tidak ada orang yang akan sewenang-wenang menghilangkan kewarganegaraan itu. “Rancangan undang-undang akan menjadi pelanggaran berat hak asasi manusia di luar standar norma internasional,” sebutnya.

“Jika semua itu dilewatkan (terkait pasal-pasal tersebut), maka akan membuat Indonesia lebih rentan terhadap terorisme dan mengorbankan hak asasi manusia dan kebebasan politik dasar,” tutup Hwang. (Ki/Ram)

Sumber : eramuslim.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 223 kali, 1 untuk hari ini)