Spanduk bertulisan ‘Hargai Hak-hak LGBT’ diturunkan./Foto News Rabu 30 Januari 2019, 13:54 WIB


Detik-detik Spanduk ‘Hargai Hak LGBT’ Berlogo PSI Diturunkan

Agung Pambudhy – detikNews

Spanduk berlogo PSI bertulisan ‘Hargai Hak-hak LGBT’ telah diturunkan, Rabu (30/1/2019). Sebelumnya spanduk itu terpasang di JPO Abdullah Syafei, Tebet, Jaksel./ Jakarta detikNews –

***

Presiden Jokowi: Polisi harus melindungi kaum LGBT dan minoritas lain

Hak atas fotoBBC INDONESIAImage captionPresiden Jokowi bersama wartawan BBC Yalda Hakim yang diajaknya keliling Solo, sebelum melakukan wawancara.

Tak ada diskriminasi terhadap kaum minoritas di Indonesia, dan jika ada yang terancam karena seksualitasnya, polisi harus bertindak melindungi mereka, kata President Joko Widodo kepada BBC dalam wawancara eksklusif di Solo.

Ia mengatakan bahwa Indonesia menghormati hak asasi manusia namun ada ‘norma sosial’ yang juga masih sangat kuat.

“Di Indonesia tidak ada diskriminasi untuk minoritas, baik yang terkait dengan etnis, dengan agama semuanya akan diberikan perlindungan, tapi Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia yang mempunyai norma-norma agama, itulah yang harus orang ingat, dan orang harus tahu mengenai itu, bahwa kita mempunyai norma-norma,” katanya.

Tatkala ditanyakan apakah homoseksualitas akan dipidanakan di indonesia seperti yang sekarang sedang diusahakan oleh beberapa kalangan di Mahkamah Konstitusi, ia menegaskan tidak perlu melakukan perubahan terhadap hukum yang ada terkait itu. Dan jika ada kalangan minoritas yang terancam, katanya, polisi harus melindungi.

“Polisi harus bertindak. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapa pun,” tandasnya lagi.

Namun ia menambahkan bahwa, “masyarakat Indonesia mempunyai budaya, mempunyai norma- norma, dan di Indonesia, keyakinan (umum) memang tidak memperbolehkan itu, Islam tidak memperbolehkan itu.”/ https://www.bbc.com/indonesia – 19 Oktober 2016

***

https://www.nahimunkar.org/perda-islami-dihapus-jokowi-rezim-anti-islam/

Perda Islami Dihapus, Jokowi Rezim Anti Islam

Posted on 16 Juni 2016 – by Nahimunkar.com

Oleh : Alimudin Baharsyah. S. Sos

(Ketua BE Kornas BKLDK 2016-2017)

Selama 70 tahun Indonesia berdiri, umat Islamlah yang paling banyak dirugikan. Dengan dalih harus toleran, umat ini dipaksa mengatur kehidupannya bukan dengan aturan yang bersumber dari Islam. Padahal 87% lebih penduduk negeri ini beragama Islam. Sedangkan  menjalankan aturan Islam merupakan bagian dari ibadah yang diwajibkan oleh Allah swt.

Lalu, apakah salah jika umat Islam menginginkan Islam yang mengatur hidupnya?

Jika merujuk kepada UU 45 pasal 29 ayat 2, negara akan menjamin umat beragama untuk menjalankan Agamanya. Bahkan tanpa UU itupun, umat Islam tetap harus menjalankan agamanya sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah Swt.

Namun jaminan yang tertera dalam UU itu tak kunjung terealisasi. Setiap upaya penerapan aturan Islam dianggap sebagai bentuk Intoleran kepada Agama lain. Padahal tuduhan itu tidak pernah terbukti sama sekali. Salah satu contoh, umat Islam yang ingin menerapkan syariat Islam dianggap sebagai teroris yang akan menyebabkan perpecahan. Hal ini tidak sesuai dengan fakta dimana selama belasan abad umat Islam dalam naungan khilafah Islamiyah mampu nenerapkan Islam dan menyatukan berbagai ras, agama, suku dan budaya di dunia. Tentu pendapat itu merupakan fitnah yang sangat keji terhadap syariat Islam yang agung.

Yang lagi ramai diperbincangkan adalalah kasus penertiban  warung nasi yang buka (siang hari) saat bulan Ramadhan di serang yang menimpa Ibu Saenih (57 th). Banyak yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan Satpol PP karena adanya Peraturan Daerah “intoleran” Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat yang dikeluarkan oleh Wali Kota serang. Padahal sejatinya perda itu untuk melindungi hak umat Islam menjalankan ibadah puasa. Ada perda saja orang berani langgar, apalagi jika tidak ada.

Kasus itu terus diblow-up media nasional online sehingga mengundang simpati banyak orang. Isu ini dimanfaatkan oleh kaum liberal dan pemerintah Jokowi untuk menyudutkan syariat Islam dan upaya penghapusan perda Islami. Upaya itu terlihat jelas  ketika Pemerintah melalui tim kementrian dalam negeri langsung mengevaluasi perda nomor 2 tahun 2010 itu. (CNN, 14/06/2016). Tak tanggung, Jokowi pun turut menyumbang korban razia untuk menunjukkan ketidaksukaannya terhadap perda yang dianggap intoleran tersebut.

Bukan hanya itu, sebelumnya perda yang melarang perederan minuman keras juga akan dihapus karena dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi asing. Padahal sangat jelas, beberapa pelaku kejahatan seksual dilakukan setelah menenggak minuman keras. Yang paling diuntungkan dalam hal ini adalah perusahaan dan importir minuman keras.

Dari beberapa kejadian diatas bisa kita simpulkan bahwa rezim Jokowi hari ini memang anti Islam dan pro kapitalis. Penghapusan perda Islami untuk menunjukan kebencian mereka kepada Islam dan merupakan bentuk pengabdian mereka kepada tuan-tuannya yaitu  kaum pemilik modal (kapitalis) baik lokal maupun asing. Hal ini juga menunjukan ketakutan pemerintah akan tegaknya syariat Islam di Indonesia, karena  mengancam eksistensi mereka yang selama ini menzalimi rakyat. [VM]

Sumber : Suara Islam/visimuslim.net

***

Rencana Jahat Akabira Mujrimiha Akan Hancur

Tantangan dan ancaman dari Allah Ta’ala, rencana jahat mereka akan hancur dan hanya menghasilkan azab yang keras.

Peringatan dari Allah Ta’ala

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (١٢٣)

 Dan  demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri pembesar-pembesar  yang  jahat  agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri  itu.  Dan mereka  tidak  memperdayakan melainkan  dirinya  sendiri,  sedang mereka tidak menyadarinya. (QS Al- ini An’aam/ 6: 123). (Terjemahan menurut Al-Quran dan  Tafsirnya,  Depag  RI 1985/1986, juz 8 halaman 266).

Lafal أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا   akaabiro mujrimiihaa itu terjemah Depag sendiri ada  dua macam.  1,  penjahat-penjahat yang terbesar (dalam  Al-Quran  dan Terjemahnya,  Depag  RI  1971, halaman  208),  dan  2,  pembesar-pembesar  yang  jahat  (dalam Al-Quran dan  Tafsirnya,  Depag  RI 1985/1986, juz 8 halaman 266). Dua makna itu berbeda  pengertiannya. Yang satu pembesar-pembesarnya yang jahat, sedang yang satunya lagi penjahat-penjahatnya yang besar.

Dalam tafsir Al-Wajiz oleh Al-Wahidi dijelaskan:

  الوجيز للواحدي (ص: 374)

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا} يعني: كما أنَّ فسَّاق مكَّة أكابرها كذلك جعلنا فسَّاق كلِّ قرية أكابرها يعني: رؤساءَها ومترفيها {ليمكروا فيها} بصدِّ النَّاس عن الإِيمان {وَمَا يَمْكُرُونَ إِلا بِأَنْفُسِهِمْ} لأنَّ وبال مكرهم يعود عليهم {وما يشعرون} أنَّهم يمكرون بها

[Dan  demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri pembesar-pembesar  yang  jahat] artinya sebagaimana penjahat-penjahat (orang-orang fasik) Makkah itu penggede-penggedenya, demikian pula Kami jadikan penjahat-penjahat tiap negeri itu penggede-penggedenya, yaitu pemimpin-pemimpinnya dan orang-orang yang hidup mewahnya. [agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri  itu] dengan menghalangi manusia dari keimanan. [Dan mereka  tidak  memperdayakan melainkan  dirinya  sendiri] karena bencana tipudaya mereka itu kembalinya kepada mereka sendiri. [sedang mereka tidak menyadarinya] bahwa mereka menipudaya di negeri itu. (Al-Wajiz oleh Al-Wahidi halaman 374/Maktabah Syamilah).

Dalam tafsiran ringkas itu telah dinyatakan penjahat-penjahat tiap negeri adalah penggede-penggede negeri itu yaitu pemimpin-pemimpinnya dan orang-orang yang hidup mewahnya. Mungkin bahasa di sini adalah para pejabat dan pengusaha yang belakangan diembel-embeli dengan asing dan aseng.

Tipu daya mereka secara bersekongkol adalah بصدِّ النَّاس عن الإِيمان dengan menghalangi manusia dari iman (Islam). Contoh nyata misalnya, dengan dalih yang dibuat-buat (misal ungkapan: perda –peraturan-peraturan daerah– yang menghambat ekonomi maka akan dibatalkan), padahal tujuannya untuk melegalkan miras (kongkalikong antara pengusaha dan pejabat), yang kalau ada peraturan melarang minuman keras maka akan tegaklah Islam. Agar tidak tegak, maka aturan yang melarang miras harus dibatalkan. Tapi alasannya, karena aturan melarang miras itu menghambat ekonomi (padahal muatannya dikhawatirkan menghambat kekafiran, dan menguatkan Islam).

Contoh nyata pula, kalau ada aturan untuk menghormati mayoritas Umat Islam yang sedang menjalankan ibadah suci puasa Ramadhan maka warung-warung makan diatur bukanya, yaitu saat menjelang berbuka puasa. Maka buru-buru Akabira Mujirimiha itu melontarkan bahwa itu menghambat ekonomi, maka harus dibatalkan. Padahal menurut isi Al-Qur’an mengenai tipudaya Akabira Mujirimiha itu, maksudnya itu adalah dikhawatirkan menghambat kekafiran dan akan menegakkan iman Islam, maka harus dihalangi.

Oleh karena itu dalam ayat berikutnya dijelaskan:

 فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِۖ وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجٗا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِۚ كَذَٰلِكَ يَجۡعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ ١٢٥ [سورة الأنعام,١٢٥]

Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman [Al An’am:125]

Tantangan dan ancaman dari Allah Ta’ala, rencana jahat mereka akan hancur dan hanya menghasilkan azab yang keras.

مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴿١٠﴾

Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya. / 35: 10). Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.(QS Fathir)

https://www.nahimunkar.org/membela-warung-nasi-buka-siang-ramadhan-kenapa/

***

https://www.nahimunkar.org/astaghfirullah-perda-bernafaskan-islam-dihapus-presiden-jokowi/

Astaghfirullah, Ini Perda Bernafaskan Islam yang Dihapus Presiden Jokowi

Posted on 18 Juni 2016 – by Nahimunkar.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah menghapus 3143 peraturan daerah (perda) yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi dan bertentangan dengan peraturan yang dibuat pemerintah pusat.

Saya sampaikan bahwa Mendagri sesuai dengan kewenangannya telah membatalkan 3.143 Perda yang bermasalah tersebut,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, seperti dilansir liputan6, Senin (13/6/2016).

Sementara koran Radar Bogor edisi selasa, 14 Juni 2016, merelease sejumlah Perda yang bernafaskan Islam termasuk yang dihapus. Perda bernafaskan Islam dinilai bersifat intoleransi.

Berikut ini beberapa perda bernafaskan Islam yang termasuk dalam daftar perda yang dihapus Jokowi.

  • Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat :Surat Imbauan Bupati Tanah Datar No.451.4/556/Kesra-2001, Perihal Himbauan berbusana Muslim/Muslimah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja.
  • Kabupaten Bengkulu Tengah: Perda No.05 Tahun 2014 tentang Wajib bisa baca Al-Qur’an bagi siswa dan calon pengantin.
  • Kabupaten Cianjur Jawa Barat: Keputusan Bupati no.451/2712/ASSDA.I/200 tentang kewajiban memakai Jilbab di Cianjur.
  • Kabupaten Pasuruan Jawa Timur: Perda No.4/2006 tentang Pengaturan membuka rumah makan, rombong dan sejenisnya pada bulan Ramadhan.
  • Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan: Perda No.10/2001 tentang larangan membuka restoran, warung, rombong dan sejenisnya serta makan, minum atau merokok di tempat umum pada bulan Ramadhan.
    Perda No.4/2004 tentang Khatam Al-Qur’an bagi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.
  • Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat
    a). Perda No. 11/2004 tentang tata cara pemilihan kades (materi muatanya mengatur keharusan calon dan keluarganya bisa membaca Al-Qur’an yang dibuktikan dengan rekomendasi KUA).
    b). SK Bupati Dompu No KD.19.05/HM.00/1330/2004, tentang pengembangan Perda No.1 Tahun 2002. Isinya menyebutkan :
    – Kewajiban membaca Al-Qur’an bagi PNS yang akan mengambil SK/Kenaikan pangkat, calon pengantin, calon siswa SMP dan SMU dan bagi siswa yang akan mengambil ijazah.
    – Kewajiban memakai busana Muslim (Jilbab).
    – Kewajiban mengembangkan budaya Islam (MTQ, Qosidah dll).
  • Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat : Instruksi Bupati Lombok Timur No.4/2003 tentang pemotongan gaji PNS/Guru 2,5% setiap bulan. [suaranasional/repelita.com]

(nahimunkar.org)

(Dibaca 4.450 kali, 1 untuk hari ini)