Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi masyarakat Islam di Cianjur dengan tegas menolak keberadaan kelompok masyarakat lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

MUI dan sejumlah ormas Islam menilai, komunitas LGBT bertentangan dengan konstitusi dan hukum agama, Rabu (10/10/2018).

Ketua MUI Pusat Hubungan Luar Negeri, KH Muhyidin Junaidi mengatakan, MUI menghargai pluralitas, kebebasan berpendapat dan berekpresi. Tapi kebebasan itu masih dalam bingkai konstitusi.

“Dalam fatwa MUI mengenai LGBT itu jelas ditegaskan bahwa pernikahan atau perkawinan dinilai sah bila dilakukan dengan dua manusia berlainan jenis,” terangnya.

MUI menolak keras ‘Kontes’ LGBT di Bali maupun di seluruh wilayah teritorial Indonesia. Karena itu bertentangan bertentangan dengan norma dan ajaran Islam serta agama lain. Kontes tersebut sangat mencederai perasaan umat beragama dan melanggar UUD RI serta konstitusi.

Postingan acara berbau LGBT di Bali

Ketua Umum Majelis Dzikir dan Sholawat (Mazolat) Kabupaten Cianjur, Aang Zein memaparkan, pihaknya sangat menolak mengenai perkawinan sejenis. Itu sama saja dengan menantang bencana dan azab dari Allah SWT.

Maka dari itu, Mazolat memasrahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib untuk melakukan tindak ‘represif’ kepada sejumlah pelaku dan jangan sampai ada reaksi masyarakat yang bisa memicu stabilitas nasional.

“Jelas-jelas tindakan tersebut bertentangan dengan nilai agama kaedah-kaedah yang ada di negara Indonesia,” katanya saat dihubungi Radar Cianjur, Rabu (10/10).

Pihaknya menilai, secara konstitusional legal formal saja tidak diperbolehkan. Apa lagi dari sisi agama sangat bertentangan dan melecehkan agama.

Berita360.com,http://berita360.com on: October 13, 2018

***

Ada Pejabat yang  diduga dukung LGBT.

Silakan simak beritanya.

***

Hadiri Acara Penghargaan Dan Mendukung LGBT, MUI: Menag Lukman Wajib Bertobat

Posted on 1 September 2016 – by Nahimunkar.com

BWKGO.COM, JAKARTA – Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Tengku Zulkarnain berpendapat, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin tidak cukup hanya meminta maaf lantaran telah memberikan pidato kebudayaan pada acara Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Sebab, acara yang diselenggarakan pada 26 Agustus tersebut juga diisi dengan pemberian penghargaan bagi LGBTIQ. “Sebagai menteri agama, apalagi beliau itu Muslim, tidak cukup minta maaf saja. Selain minta maaf kepada rakyat Indonesia, beliau juga wajib tobat,” kata Tengku saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (31/8).

Tengku melanjutkan, kelompok LGBTIQ merupakan kelompok yang dilarang di berbagai agama. Maka dari itu, sangat tidak pantas jika seorang Menteri Agama menghadiri acara yang melibatkan kelompok tersebut.

“Wajib beliau menjaga diri untuk mengucapkan selamat

MUNGKIN INI YANG ANDA CARI, YANG ANDA BUTUHKAN

kepada kelompok LGBT, atau memberikan pujian sekecil apa pun,” ucap Tengku.

Tengku juga menuntut Menag menjelaskan sejelas-jelasnya maksud kehadirannya pada acara tersebut. Penjelasan menjadi penting karena kedatangan Menag di acara tersebut dikhawatirkan bisa diartikan sebagai dukungan terhadap kelompok LGBTIQ.

“Mestinya beliau jelaskan saya ini hadir atas undangan AJI dan bukan hadir untuk memberikan support atas LGBT,” kata Tengku. [rol]

MUNGKIN INI YANG ANDA CARI, YANG ANDA BUTUHKAN

Sumber: islamitoleran.com

***

GIB: Menteri Agama Terang Benderang Dukung LGBTIQ

JAKARTA (voa-islam.com)—Kehadiran dan dukungan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada acara pemberian penghargaan kepada komunitas LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseksual dan Queer) sangat disayangkan berbagai pihak.

Seperti diketahui pada ulang tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ke-22 yang juga diisi dengan pemberian penghargaan bagi LGBTIQ, Jumat (26/8/2016) Menag Lukman hadir dan memberi pidato kebudayaan. (Baca juga: Astaghfirullah, Menteri Agama Hadiri Acara Pemberian Penghargaan Komunitas LGBT).

Tindakan Menag Lukman ini mendapat protes keras dari Gerakan Indonesia Beradab (GIB), sebuah himpunan dari 206 organisasi kemasyarakatan.

Dalam siaran pers yang diterima Voa-Islam, Selasa (30/8/2016), GIB menilai tindakan Lukman itu telah melenceng dari tugas dan fungsinya sebagai Menteri Agama dan bertentangan dengan kebijakan Presiden sebagaimana ditegaskan oleh Juru Bicara Presiden pada 11 Agustus 2016 silam. Presiden Joko Widodo melalui jubir menegaskan bahwa LGBT sebagai gerakan yang mempengaruhi pihak lain untuk mengikuti seperti mereka, maka tidak ada ruang di Indonesia.

“Kehadiran dan substansi pidato kebudayaan oleh Menteri Agama dalam acara yang dirangkai dengan penghargaan untuk pelaku LGBTIQ merupakan dukungan secara terang benderang terhadap gerakan LGBT yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Menteri Agama,” tulis GIB dalam siaran persnya.

Selain itu, tindakan Menag tersebut menurut GIB bertolak belakang dengan pernyataannya sendiri pada rapat antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama pada 17 Februari 2016.

Dalam rapat tersebut, Menag menyatakan LGBT sebagai, “Masalah sosial yang mengancam kehidupan beragama, ketahanan keluarga, kepribadian bangsa, serta ancaman potensial terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia.” Dan pada rapat itu pula Menteri Agama menegaskan bahwa, “Masalah LGBT mengancam generasi penerus dan ancaman bagi kehidupan bangsa Indonesia yang relijius.” * [Syaf/voa-islam.com]

Sumber:  voa-islam.com/ Selasa, 29 Zulqaidah 1437 H / 30 Agutus 2016

(nahimunkar.org)

(Dibaca 2.155 kali, 361 untuk hari ini)