Suasana konferensi pers Iijtima Ulama III di Bogor, Jawa Barat, Rabu 1 Mei 2019.(kumparan.com)


Terkini.id, Jakarta – Ijtima Ulama III yang berlangsung pada Rabu 1 Mei 2019 kemarin, akhirnya merumuskan lima rekomendasi terkait kecurangan Pemilu 2019.

Salah satu rekomendasi Ijtima Ulama III tersebut adalah meminta KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01, Jokowi – Ma’ruf Amin dari Pilpres 2019.

Lima rekomendasi tersebut dibacakan oleh penanggung jawab acara, Yusuf Martak saat konferensi pers di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu 1 Mei 2019.

1#

Pertama, Ijtima Ulama menyimpulkan telah terjadi kecurangan bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019.

#2

Kedua, mendorong dan meminta kepada Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal, prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan dalam proses pemilihan presiden 2019.

#3

Ketiga, mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan membatalkan, atau mendiskualifikasi paslon capres-cawapres 01.

#4

Keempat, mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum secara syari dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan.

#5

Kelima, bahwa memutuskan melawan kecurangan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amal marif nahi munkar, konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan rakyat.

“Pengambilan keputusan disaksikan oleh pimpinan BPN dan calon presiden 02 Haji Prabowo Subianto,” terang Ketua Obsteering Commite Ijtima Ulama III Slamet Ma’arif pada kesempatan tersebut

Prabowo menyambut rekomendasi tersebut. Saya kira cukup komprehensif dan tegas, terima kasih,” kata Prabowo.

Pertimbangan

Terkait rekomendasi tersebut, Ijtima ulama mendasarkan keputusannya atas beberapa pertimbangan.

Beberpa pertimbangan tersebut, adalah kondisi politik sosial dan kemasyarakatan yang terancam ideologi komunisme yang dibungkus halus melalui paket pembangunan ekonomi dan infrastruktur, ancaman kemiskinan, hingga makin tersedotnya kekayaan nasional keluar dari Indonesia.

Selain itu, ulama dalam Ijtima Ulama tersebut juga melihat ancaman berupa gaya hidup hedonisme dan liberalisme, berupa mewabahnya LGBT, minuman keras, seks bebas dan berbagai kemaksiatan lainnya.

“Bahwa praktek kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, adalah merupakan penyakit berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu segera ditanggulangi dan diobati oleh para ulama adn tokoh nasional yang peduli pada pembangunan karakter bangsa yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian,” tulis keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III yang disepakati di Bogor, pada 1 Mei 2019 tersebut.

Sumber : makassar.terkini.id

(nahimunkar.org)

(Dibaca 745 kali, 1 untuk hari ini)