Aksi Massa Tolak Reklamasi Teluk Jakarta (aktual)


intelijen – Ambisi Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk melanjutkan reklamasi Pulau G, Teluk Jakarta, memunculkan gelombang besar penolakan dan kecaman.

Aktivis Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974, Salim Hutadjulu, menegaskan bahwa rezim penguasa saat ini selalu berpihak pada cukong, pengusaha, pengembang dan taipan.

“Sungguh ironis dan menjijikkan rezim penguasa sekarang ini, selalu berpihak kepada cukong, pengusaha, pengembang dan para taipan,” tegas Salim di akun Facebook.

Salim mengecam keras Pemerintahan Joko Widodo yang tidak mematuhi keputusan PTUN terkait reklamasi Pulau G. “Kalah di PTUN dan tidak dipatuhi, sangat jahanam dan otoriter,” tulis Salim.

Terkait gelombang penolakan reklamasi, Salim menyambut positif gerakan mahasiswa yang menolak reklamasi. “Salut dan terima kasih buat adik-adik BEM UI yang telah melaksanakan kewajiban agent of change, membela dan berjuang untuk rakyat,” ungkap Salim.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan menegaskan, pemerintah akan terus melanjutkan reklamasi Pulau G. “Sudah putus, ini saya hanya belum ngomong resmi. Saya mau dengar terakhir saja sekarang,” ucap Luhut usai rapat di Kantor Presiden (13/09).

Sumber: intelijen.co.id

***

Demo Gabungan Mahasiswa dan Warga Tolak Kelanjutan Reklamasi Teluk Jakarta di Kemenkomaritim

tolak-kelanjutan-reklamasi-teluk-jakarta

Laporan: Yanti Marbun

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Ratusan Mahasiswa gabungan dari Universitas Indonesia (UI) bersama dengan UNJ serta warga Muara Angke melakukan unjuk rasa di depan Gedung Kemenko Maritim Jl. MH Thamrin No. 08 Jakarta Pusat terkait kelanjutan penolakan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, Selasa (13/9/2016)

Ketua BEM UI Arya Ardiansyah menuturkan unjuk rasa ini merupakan bentuk kelanjutan dari keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menkomaritim, Luhut Binsar Pandjaitan yang memutuskan untuk melanjutkan kembali megaproyek Reklamasi Teluk Jakarta

“Reklamasi Teluk Jakarta sendiri dinilai tidak sesuai dengan ekosistem dan ruang publik yang tidak diprivatisasi untuk keuntungan bisnis semata,” kata Arya dalam orasi di depan kantor Kemenkomaritim.

Lebih lanjut Arya berpendapat ada 3 hal yang membuat keputusan tersebut menjadi keliru.

Pertama, Proyek Reklamasi Teluk Jakarta telah merusak lingkungan dan ekosistem pantai.

kedua proyek reklamasi masih memiliki permasalahan secara hukum, pemerintah dinilai telah melangkahi proses hukum yang sedng berlangsung seperti proses moratorium oleh KLHK yang mewajibkan pengembang untuk melakukan analisa dampak lingkungan untuk memperbaiki izin lingkungan. Pengabaian tersebut menunjukan proyek reklamasi merupakan praktek makadministrasi dan perbuatan melawan hukum.
Ketiga, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek reklamasi mengakibatkan pada penurunan pendpatan dan kesejahteraan nelayan di pesisir Teluk Jakarta

Karena itu, pihaknya menyatakan menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta dan menuntut pemerintah untuk bertindak tegas menghentikan seliuruh proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Pemulihan fungsi lingkungan hidup di wilayah pesisir utara Jakarta oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi. Pencabutan keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra dan juga izin pulau lainnya,” tegas dia.

Sampai berita ini diturunkan aksi masih berlangsung.

Sumber: tigapilarnews.com/Luki Junizar/Selasa, 13 September 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.495 kali, 1 untuk hari ini)