• Kasus Penerimaan Siswa Baru SMAN 1 Solo
  • Ramai Lagi, Kasus Berkaitan dengan Pentolan Aliran Sesat LDII
  • 9 Nama Siluman Mendadak Jadi Siswa SMAN 1 Solo

Dalam kasus di Solo ini, oleh karena kasus 9 siswa siluman mendadak jadi murid di SMA 1 Solo ini kepala sekolahnya H.M. Thoyibun adalah orang yang ada di jajaran kepemimpinan suatu aliran sesat, maka beritanya jadi menghangat di kalangan Umat Islam. Apalagi yang melaporkan adalah dari kelompok Islam setempat, LUIS.
Sembilan nama yang mestinya tidak diterima di SMAN 1 Solo saat PPDB online itu kini tercatat sebagai siswa di sekolah tersebut.
Kini pihak yang melaporkan kasus itu mengadukan Walikota Solo FX Rudy ke DPRD.
FX Rudy adalah orang kafir kitabi (menurut istilah Islam) yang dulunya berpasangan dengan Jokowi lalu jadi walikota Solo. Sedang Jokowi loncat ke Jakarta untuk pilihan Gubernur DKI Jakarta dan berpasangan pula dengan orang kafir kitabi yaitu Ahok. Lalu Jokowi loncat lagi ke pemilihan presiden dengan meninggalkan Ahok yang kini sedang ramai diprotes Umat Islam Jakarta agar tidak jadi gubernur DKI karena sering mengusik Umat Islam hingga meresahkan. Sehingga kasus Solo ini dapat dibaca, kaitannya kenapa tindakan kepala sekolah (yang dikenal tercatat dalam jajaran kepemimpinan aliran sesat) yang kasusnya – 9 nama siluman mendadak jadi siswa SMAN 1 Solo) harus diberi sanksi oleh Walikota Solo (yang non Muslim) sampai kini belum-belum juga diberi sanksi.
Wali Kota Solo diadukan karena tidak menindaklanjuti janjinya untuk memberi sanksi kepada Kepala SMAN 1 Solo pada akhir tahun ajaran 2013/2014 berdasarkan hasil monitoring Ombudsman.
Diketahui, Ombudsman menyimpulkan ada sejumlah siswa SMAN 1 Solo yang diterima di luar jalur resmi. Kesimpulan itu menyatakan Wali Kota dan Kepala SMAN 1 Solo, H.M. Thoyibun terlibat dalam kasus tersebut.
Pelaksana Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY dan Jateng Selatan, Budhi Masthuri, menyatakan sanksi atas Kepala SMAN 1 Solo mulai disiapkan Wali Kota. Dalam kesempatan itu, Ombudsman tidak membahas sanksi bagi Wali Kota karena tidak masuk dalam rekomendasi.
Inilah beritanya. Di bawah, terdapat berita pelaporan awalnya, berjudul Ramai, Berkaitan dengan Pentolan Aliran Sesat LDII

***

KASUS PPDB ONLINE SOLO

LUIS Adukan Wali Kota Solo ke DPRD

Para aktivis LUIS (berbaju putih) beraudiensi dengan pimpinan DPRD, pimpinan, dan anggota Komisi IV di Ruang Banleg DPRD Solo, Kamis (9/10/2014). (Tri Rahayu/JIBI/Solopos)

Para aktivis LUIS (berbaju putih) beraudiensi dengan pimpinan DPRD, pimpinan, dan anggota Komisi IV di Ruang Banleg DPRD Solo, Kamis (9/10/2014). (Tri Rahayu/JIBI/Solopos)

Solopos.com, SOLO Beberapa aktivis Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) yang dipimpin Edi Lukito mendatangi Kantor DPRD Solo, Kamis (9/10/2014).

Mereka mengadukan sikap Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, yang belum menindaklanjuti surat Ombudsman terkait pemberian sanksi kepada Kepala SMAN 1 Solo dan penerbitan peraturan wali kota (perwali) tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) online.

Juru bicara LUIS, Endro Sudarsono, dalam kesempatan itu membacakan surat aduan LUIS sebelum diserahkan kepada pimpinan DPRD.

Endro menyebut Wali Kota terkesan mengabaikan dan tidak mengindahkan surat dari Ombudsman No. 0058/SRT/0258.2013/yg-10/II/2014 yang isinya meminta Wali Kota memberi sanksi kepada Kepala SMAN 1 Solo dan pihak terkait serta membuat Perwali PPDB Online.

Endro juga mengatakan Wali Kota tidak menindaklanjuti janjinya untuk memberi sanksi kepada Kepala SMAN 1 Solo pada akhir tahun ajaran 2013/2014 berdasarkan hasil monitoring Ombudsman.

“Wali Kota juga tidak menindaklanjuti surat somasi LUIS terkait pemberian sanksi kepada Kepala SMAN 1 Solo dan tidak segera melaksanakan Surat Ombudsman No. 0231/SRT/025.2013/yg-10/VIII/2014. Terakhir, Wali Kota tiak mengonfirmasi dan tidak menindaklanjuti surat audiensi LUIS ke Wali Kota 26 September lalu,” imbuh dia.

Ketua Komisi IV DPRD Solo, Hartanti, mengatakan rekomendasi Ombudsman itu sebenarnya sudah ditindaklanjuti Wali Kota Solo.

“Pemberian sanksi kepada Kepala SMAN 1 Solo sudah dipersiapkan dan sekarang masih dalam proses. Untuk Perwali PPDB Online sudah ada dan sudah ditandatangani Wali Kota. Untuk konfirmasi perwali itu silakan ke Balai Kota atau dinas terakait,” tutur dia.

Editor: Rohmah Ermawati | dalam: Solo |

***

KASUS PPDB ONLINE

Ombudsman Pantau Pelaksanaan Rekomendasi

PPDB Online Solo(ilustrasi/JIBI/dok)

PPDB Online Solo(ilustrasi/JIBI/dok)

Solopos.com, SOLO–Ombudsman RI Perwakilan DIY dan Jateng Selatan memonitor pelaksanaan rekomendasi atas kasus pelanggaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di SMAN 1 Solo. Dua orang petugas Ombudsman menemui Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, di Loji Gandrung, Rabu (21/5/2014).

Pelaksana Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY dan Jateng Selatan, Budhi Masthuri, mengatakan ada dua poin rekomendasi yang dicek dalam kegiatan monitoring. Poin pertama yakni rekomendasi soal perbaikan sistem guna mendukung pelaksanaan PPDB online. Menurut Budhi, penyusunan peraturan walikota (Perwali) PPDB menjadi bukti keseriusan Pemkot menindaklanjuti saran Ombudsman.

“Kami harap Perwali ini mampu benar-benar menjaga proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada titip menitip,” ujarnya saat ditemui Espos seusai monitoring.

Rekomendasi selanjutnya yang disorot yakni penerapan sanksi bagi pihak yang terlibat dalam kasus PPDB online. Diketahui, Ombudsman menyimpulkan ada sejumlah siswa SMAN 1 Solo yang diterima di luar jalur resmi. Kesimpulan itu menyatakan Wali Kota dan Kepala SMAN 1 Solo, H.M. Thoyibun terlibat dalam kasus tersebut. Budhi menyatakan sanksi atas Kepala SMAN 1 Solo mulai disiapkan Wali Kota. Dalam kesempatan itu, Ombudsman tidak membahas sanksi bagi Wali Kota karena tidak masuk dalam rekomendasi.

“Sanksi (untuk Kepala SMAN 1 Solo) sudah diinstruksikan, tinggal menunggu proses administrasi. Untuk Wali Kota kami lebih ke pemberian saran-saran,” terangnya.

Budhi menambahkan monitoring atas kasus PPDB online akan terus berlanjut sampai Wali Kota resmi menyelesaikan rekomendasi Ombudsman. Pihaknya masih menunggu salinan pengesahan perwali berikut berita acara pemberian sanksi. “Poin utama kami sebenarnya bukan di sanksi, tapi mendorong Pemkot meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan PPDB.”

Sementara, Wali Kota memastikan Perwali PPDB online akan disahkan dalam waktu dekat. Namun, Rudy mengakui masih ada hal yang perlu diperdebatkan dalam pembahasan Perwali. Hal itu terkait mekanisme penerimaan siswa jika sekolah memiliki kursi kosong karena ditinggal siswa terseleksi.

“Bisa jadi ada yang diterima di SMAN 1, terus ditinggal karena masuk Taruna Nusantara. Nah, kursi yang ditinggal itu akan diisi ranking di bawahnya apa tetap dikosongkan. Ini masih kami bahas bersama DPKS (Dewan Pendidikan Kota Surakarta), Disdikpora dan PGRI.”

Lebih jauh, Rudy mengakui sudah menyiapkan sanksi bagi Kepala SMAN 1 Solo. Hanya, penerapan sanksi tersebut masih menunggu penyelesaian akhir tahun ajaran. Langkah itu memertimbangkan tugas kepala sekolah yang masih perlu menyelesaikan tugas administratif kesiswaan. “Sanksi akan diberikan di tahun ajaran yang baru. Bentuknya seperti apa ya ditunggu saja,” ujarnya.

Editor: Anik Sulistyawati | dalam: Solo | / Solopos.com

***  

Ramai, Berkaitan dengan Pentolan Aliran Sesat LDII

By nahimunkar.com on 10 November 2013

ramai berkaitan dengan pentolan aliran sesat LDII foto JIBI

ramai berkaitan dengan pentolan aliran sesat LDII foto JIBI

  • 9 Nama Siluman Mendadak Jadi Siswa SMAN 1 Solo
  • Sembilan nama yang mestinya tidak diterima di SMAN 1 Solo saat PPDB online itu kini tercatat sebagai siswa di sekolah tersebut.

Kepala SMAN 1 Solo H.M. Thoyibun yang sempat dijumpai wartawan terkait masalah itu, pekan lalu, menolak memberikan komentar terkait dugaan munculnya siswa-siswa siluman di sekolah yang dipimpinnya itu, menurut berita solopos.com Rabu, 18 September 2013 04:14 WIB

LUIS (Laskar Umat Islam Solo) mengirimkan surat pengaduan kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, atas dugaan adanya pelanggaran PPDB di SMAN 1 Solo. LUIS meminta kasus itu diusut hingga tuntas.

LUIS menduga Kepala SMAN 1 Solo menerima gratifikasi atas tindakan memasukkan sembilan murid yang sebenarnya tidak lolos seleksi PPDB online. Surat pengaduan tersebut ditembuskan kepada Polresta Solo. Menerima tembusan surat itu penyidik selanjutnya menindaklanjutinya.

Pentolan aliran sesat LDII

Dalam kasus di Solo ini, oleh karena kasus 9 siswa siluman mendadak jadi murid di SMA 1 Solo ini kepala sekolahnya adalah orang yang ada di jajaran kepemimpinan suatu aliran sesat, maka beritanya jadi menghangat di kalangan Umat Islam. Apalagi yang melaporkan adalah dari kelompok Islam setempat, LUIS.

Dalam susunan kepengurusan  DPD LDII Kota Surakarta 2010-2015, ada nama Drs. H. MUHAMMAD THOYIBUN, SH, MM di  Dewan Penasihat sebagai Ketua. Lihat link http://surakarta.ldii.or.id/?p=58

LDII, menurut Rekomendasi MUI 2005 adalah aliran sesat dan agar dibubarkan oleh pemerintah.

Tentang sesatnya LDII menurut MUI, beritanyan sebagai berikut.

Rekomendasi MUI untuk Pembubaran Ahmadiyah, LDII dan sebagainya

mui pusat

MUI dalam Musyawarah Nasional VII di Jakarta, 21-29 Juli 2005, merekomendasikan bahwa aliran sesat seperti Ahmadiyah, LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dan sebagainya agar ditindak tegas dan dibubarkan oleh pemerintah karena sangat meresahkan masyarakat.

Bunyi teks rekomendasi itu sebagai berikut:

“AJARAN SESAT DAN PENDANGKALAN AQIDAH.

MUI mendesak Pemerintah untuk bertindak tegas terhadap munculnya berbagai ajaran sesat yang menyimpang dari ajaran Islam, dan membubarkannya, karena sangat meresahkan masyarakat, seperti Ahmadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan sebagainya. MUI supaya melakukan kajian secara kritis terhadap faham Islam Liberal dan sejenisnya, yang berdampak terhadap pendangkalan aqidah, dan segera menetapkan fatwa tentang keberadaan faham tersebut. Kepengurusan MUI hendaknya bersih dari unsur aliran sesat dan faham yang dapat mendangkalkan aqidah. Mendesak kepada pemerintah untuk mengaktifkan Bakor PAKEM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya baik di tingkat pusat maupun daerah.” (Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia, Tahun 2005, halaman 90, Rekomendasi MUI poin 7, Ajaran Sesat dan Pendangkalan Aqidah).

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.038 kali, 1 untuk hari ini)