Mahasiswa Se Indonesia Demo Tolak UU KPK, Kader PMII Malah Demo Bela Imam Nahrawi

 


Foto:RMOL

Saat ribuan mahasiswa di berbagai daerah melakukan aksi demonstrasi menolak revisi UU KPK, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) justru mendukukung revisi UU yang telah disahkan oleh DPR itu.

 

Puluhan mahasiswa dari PMII menggelar aksi demo di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin petang (23/9).

 

Mereka membakar ban dan meneriakkan tuntutan agar KPK harus dibakar karena telah bersikap politis. Bahkan, dalam aksinya mereka juga menyebut bahwa KPK anti kritik.

 

“Kalau ada yang demo di depan KPK kenapa dikira pro koruptor? Itu citra yang mereka bangun selama ini,” teriak sang orator dari atas mobil komando.

 

Mahasiswa dari PMII ini membentangkan spanduk yang menjadi tuntutan aksinya yakni, “Mendukung pengesahan hasil revisi UU KPK oleh DPR” dan “Meminta KPK untuk tidak menjadi alat politik oknum dan kelompok tertentu”.

 

Massa juga meluapkan kekecewaannya kepada Komisoner KPK dengan mendesak Ketua KPK Agus Rahardjo dan dua wakilnya Saut Sitomorang dan Alexander Marwata untuk mundur.

 

“Bakar, bakar, bakar KPK, bakar KPK sekarang juga,” teriak massa sambil membakar ban bekas di halaman gedung.

 

Tidak selang berapa lama, puluhan massa PMII ini melempari gedung KPK dengan air putih kemasan dan telur ayam.

 

“KPK telah mempolitisir sahabat-sahabat. KPK yang katanya lembaga yang paling independen tetapi tidak merepresentasikan sahabat-sahabat,” teriak sang orator dari atas mobil komando.

 

Saat bersamaan, ribuan mahasiswa di berbagai daerah tengah melakukan aksi menolak sejumlah RUU yang dianggap bermasalah. Seperti revisi UU KPK yang sudah disahkan, RUU KUHP, RUU PKS dan sejumlah RUU bermasalah lainnya.

 

Aksi digelar di depan Gedung DPR, Jakarta, Bandung, Yogjakarta, Malang, Semarang, Gorontalo, Lampung dan lain-lain.

 

Terkait aksi mahasiswa yang terbelah ini, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno menilai wajar.

 

“Kalau PMII demonya bela eks Menpora (Imam Nahrawi) yang dianggap politis dan kriminalisasi. Makanya setuju revisi UU KPK,” kata Adi sesaat lalu. [rm]

@geloranews
23 September 2019

***


Imam Nahrawi, PB PMII, dan Inkonsistensi

 

 

Secara objektif, Imam Nahrawi tertangkap korupsi KPK bukan mewakili sebagai IKAPMII tetapi lebih sebagai Menpora. Perlu digarisbawahi juga bahwa tidak ada hubungannya korupsi Imam Nahrawi dengan organisasi PMII; semua harus diletakkan di tempatnya masing-masing. PMII merupakan organisasi pergerakan mahasiswa Islam yang berlandaskan ahlussunnah wal jamaah dan memiliki semboyan zikir, pikir, dan amal saleh, dan menjunjung tinggi intelektual-religius. PMII hingga saat ini masih konsisten mengawal dan menjaga NKRI dari berbagai ancaman radikalisme, terorisme, dan ideologi yang merongrong kedaulatan bangsa.


Anehnya, pada Kamis (19/9) Pengurus Besar (PB) PMII mengeluarkan instruksi seruan aksi dengan nomor 391.PB-XIX.02.147.A-1.09.2019 yang disebarkan ke seluruh perwakilan cabang PMII se-Indonesia dari tingkat PKC dan PC sebagai upaya untuk menolak keputusan KPK atas tertangkapnya IM, dan menuding ada “kelompok Taliban” yang bersemayam dalam tubuh KPK.


Di tengah isu miring terhadap KPK yang dianggap telah tercemari oleh radikalisme, sebenarnya hal itu merupakan narasi miskonsepsi yang dibangun oleh orang yang justru radikal. Jika kita boleh jujur, tidak ada satu pun lembaga negara kita saat ini yang tidak dimasuki golongan radikal, tetapi apakah KPK memiliki penyakit kronis radikalisme? Hal ini perlu upaya tabayyun yang cukup mendalam.


PB PMII dengan kepentingannya menginstruksikan kepada semua kader di seluruh Indonesia agar mendesak KPK untuk mengusir para “kelompok Taliban” tersebut, yang sampai hari ini belum jelas eksistensinya.


Sejatinya kita perlu meletakkan persoalan ini secara proporsional dan objektif. Meskipun Imam Nahrawi adalah IKAPMII, bukan berarti para juniornya di PMII harus mengikuti instruksi aksi tersebut. Biarkan kasus individu Imam Nahrawi tersebut ia selesaikan di depan hukum, dengan tanpa melibatkan yang lain yang justru nanti memperkeruh situasi.

Dalam perjalanannya, PMII sebagai organisasi pergerakan yang mengedepankan intelektualitas tidak mudah dan gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Di dalam PMII dibutuhkan pembacaan yang mendalam dan komprehensif dalam membaca suatu isu dan tidak serta merta melakukan aksi tanpa memiliki gagasan yang rasional.


Jika seruan itu serta merta diterima, justru akan mencederai idealisme hanya demi relasi kuasa, dan menunjukkan inkonsistensi PMII dalam mengawal isu nasional. Karena sebelumnya anggota PMII telah menggelar aksi demonstrasi membela KPK di berbagai daerah di Indonesia, karena revisi UU KPK telah disahkan oleh Komisi III DPR. Tetapi dengan kejadian kasus korupsi Imam Nahrawi tersebut, justru kader PMII diajak untuk melemahkan KPK dengan mendesak secara berjamaah, dengan dalih agar KPK jangan dipolitisasi di akhir masa penggantiannya. Ini menjadi dilema tersendiri bagi kalangan anggota PMII.

Jika hal ini dibiarkan, maka kewarasan kader pergerakan akan tumpul dengan sendirinya. Maka tidak akan ada satu visi yang sama dalam satu payung organisasi untuk memberikan pengaruh dan kontribusi dalam skala nasional. Lebih dari itu, seharusnya kader PMII lebih mengedepankan untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan kebakaran hutan di Pulau Kalimantan dan Sumatera yang sudah menyebabkan banyak kerugian baik dari kesehatan, ekonomi, dan sosial. Mereka lebih membutuhkan uluran tangan kader pergerakan untuk bisa menyelesaikan musibah mereka, daripada sibuk mengurusi urusan perpolitikan yang tidak ada habisnya.

Ferdiansah peneliti The Al-Falah Institute Yogyakarta


(mmu/mmu)
Ferdiansah – detikNews , Senin 23 September 2019, 15:10 WIB

Kolom/ dikutip tanpa bagian awalnya.

 

(nahimunkar.org)

(Dibaca 281 kali, 1 untuk hari ini)