Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. (SINDOphoto)

 

JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengabulkan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memblokir 22 situs Islam online di Indonesia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, pemerintah harus terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan negeri dalam melakukan pemblokiran situs. Karena itu, dia menilai pemerintah tidak dapat secara sepihak memblokir 22 situs Islam.

“Mestinya atas perintah hakim. Minta izin dulu ke pengadilan,” ujar Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Pasalnya, kata dia, MK telah mengatur saat melakukan pemblokiran situs, pemerintah harus meminta izin terlebih dahulu pada pengadilan negeri setempat.

“Kalau sudah menyangkut hak, MK sudah pernah menerbitkan vonis. Sebelum ada izin keputusan dari pengadilan tidak bisa (diblokir) harus izin pengadilan setempat,” tandasnya.

Sebelumnya, Kemenkominfo ‎mengabulkan permintaan BNPT melalui surat Nomor 149/K.BNPT/3/2015 yang meminta memblokir 22 situs Islam karena dianggap sebagai penggerak paham radikalisme dan sebagai simpatisan radikalisme.

Berikut ke-22 situs yang telah diblokir Kemenkominfo yakni:
1. arrahmah.com
2. voa-islam.com
3. ghur4ba.blogspot.com
4. panjimas.com
5. thoriquna.com
6. dakwatuna.com
7. kafilahmujahid.com
8. an-najah.net
9. muslimdaily.net
10. hidayatullah.com
11. salam-online.com
12. aqlislamiccenter.com
13. kiblat.net
14. dakwahmedia.com
15. muqawamah.com
16. lasdipo.com
17. gemaislam.com
18.eramuslim.com
19. daulahislam.com
20. shoutussalam.com
21. azzhammedia.com
22. indonesiasupportislamicstate.com

(kri)

http://nasional.sindonews.com/ Alfani Roosy Andinni

Selasa,  31 Maret 2015  −  18:08 WIB

***

Di Era Jokowi, Pembredelan Media Massa Lebih Kejam

 

Senin 9 Jamadilakhir 1436 / 30 Maret 2015 22:00

PEMBLOKIRAN 22 situs Islam yang dilakukan Kemkominfo atas rekomendasi BNPT menuai kecaman dari berbagai pihak karena dianggap mengancam kebebasan pers.

Anggota Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Mustofa B. Nahrawardaya mengatakan bahwa pemblokiran ini harus dihentikan.

“Di era Jokowi yang bukan orang militer, ternyata program pembredelan media massa ternyata lebih kejam,” ujarnya dalam rilis yang diterima Islampos, Senin (30/03/2015).

Aksi pemerintah ini, dalam pandangannya merupakan usaha langsung untuk menutp jalur transparansi informasi kepada publik.

“Tidak semua situs-situs yang diblokir itu menyampaikan radikalisme, banyak yang justru hanya menyampaikan kajian ilmu agama,” tegasnya.

Mustofa juga mengingatkan bahwa pemerintah kerap menyatakan bahwa jika oknum yang bersalah, jangan institusi yang dihukum. Dengan kejadian ini, pemerintah justru menunjukkan aksi yang bertolak belakang.

“Menutup situs-situs islam hanya dengan alasan radikalisme jelas tidak dapat dibenarkan,” pesannya. [eza/Islampos]

***

MUI Desak Pemerintah Rehabilitasi Nama Baik Situs Media Islam

 

Rabu 11 Jamadilakhir 1436 / 1 April 2015 14:38

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) lewat Komisi Komunikasi dan Informasi menuntut agar pemerintah merehabilitasi nama baik situs-situs media Islam yang dituduh radikal tersebut jika ternyata pemblokiran itu terbukti salah.

 “Apabila ternyata pemblokiran terhadap situs-situs media Islam tersebut telah salah dilakukan oleh Pemerintah, maka sudah seharusnya Pemerintah melakukan rehabilitasi nama baik situs-situs media tersebut,” tegas MUI dalam pernyataannya Selasa sore kemarin (31/3/2015).

Langkah itu harus dilakukan oleh pemerintah karena nama baik situs-situs media Islam tersebut telah ternodai karena terlanjur dikait-kaitkan dengan gerakan kekerasan, radikalisme, dan terorisme.

Salah dalam mengambilkan keputusan dan menyimpulkan sesuatu bisa berdampak luas di tengah masyarakat apalagi yang terkait dengan situs-situs keagamaan karena menyangkut kepentingan umat beragama, jelas MUI.

MUI juga mengingatkan bahwa tugas Pemerintah adalah memberikan bimbingan dan melakukan pembinaan terhadap situs-situs media massa yang mulai tumbuh dan berkembang di Tanah Air.

“Jadi dengan adanya bimbingan dan pembinaan, situs-situs media Islam dapat turut serta memberikan andil dalam pendidikan yang baik kepada masyarakat,” tandas pernyataan MUI.[fq/islampos]

(nahimunkar.com)

(Dibaca 678 kali, 1 untuk hari ini)