JAKARTA (voa-islam.com)- Mantan Juru Bicara Abdurrahman Wahid atau Gusdur, Adhie Massardi bersumpah untuk hentikan langkah-langkah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di DKI Jakarta, khususnya soal kebijakannya yang dinilai jauh dari kepentingan warga.

“Karena Ahok membangun Jakarta jadi waduk raksasa #airmatarakyatjelata maka mulai hari ini Demi Allah kami bersumpah untuk menghentikannya!” tulisnya, pada akun Twitter pribadi miliknya, @AdhieMassardi.

Ia juga menghimbau kepada warga atau masyarakat untuk tetap anti kepada Asing dan Aseng yang jelas menggerogoti bangsa dan negara Indonesia.

“PERHATIAN! Setelah dana kontribusi mobilisasi KTP yang Rp. 30 M terendus @KPK_RI Ahok gunakan Parpol. Sunny bisa jelaskan dana utk parpol? Kita tidak boleh anti-ASING dan anti-ASENG kecuali ASING jadikan pejabat negara sebagai JONGOS dan ASENG jadikan petinggi negara sebagai KACUNG.”

Dan hal yang paling krusial, juga dirasa menyesatkan umat Islam adalah saat tersebarnya tulisan yang mengarah kepada memilih pemimpin selain Islam dengan kata-kata ‘lebih baik pemimpin kafir yang tidak korupsi daripada pemimpin muslim yang korupsi’ pun dibuat terbalik olehnya.

“Pertanyaan yang benar: Lebih baik dipimpin: 1. Muslim yang amanah, atau 2. Non-Muslim congkak tapi korup (beli KTP & Parpol dari uang pengembang!).” (Robi)

Sumber: voa-islam.com/Rabu, 4 Zulqaidah 1437 H / 3 Agutus 2016

***

Setelah Diketahui Kinerja Jeblok, Banyak Masyarakat Mulai Menolak Ahok sebagai Calon Gubernur

Masyarakat Mulai Menolak Ahok

JAKARTA (voa-islam.com)- Pada 2013,  menurut  Laporan Pertanggungjawaban Gubernur, mencapai 142 RW antara lain di Cipulir, Gandaria Utara, Pela Mampang dan Tegal Parang soal kawasan kumuh.  “Hal ini melewati target  diharapkan.  Namun, pada 2014, tidak terdapat laporan realisasi program penataan kawasan kumuh. Karena itu, dapat disimpulkan, kegiatan penataan kawasan kumuh tidak dapat terlaksana,” kata Muchtar Effendi Harahap, melalui siaran persnya, beberapa waktu lalu yang didapat voa-islam.com.

Pada 2015, Laporan Pertanggungjawaban Gubernur juga tidak menyajikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan penataan kawasan kumuh. Ahok justru melakukan penggusuranm paksa rakyat dari kawasan kumuh.

“Pada 2014 Ahok mengalokasikan anggaran hingga Rp. 6 triliun untuk penggusuran paksa pada 127 titik di Jakarta. Penggusuran paksa  dalam banyak kasus tidak hanya melanggar hak atas tempat tinggal warga, namun juga hak atas pekerjaan layak melalui pemusnahan sumber mata pencaharian rakyat.” Selama Ahok berkuasa, sudah ribuan rumah tangga  rakyat miskin digusur paksa. Di lain pihak, sebagaimana ditegaskan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Sinthya Roesly,  pada 2015 sejumlah pembangunan infrastruktur di Jakarta mengalami perlambatan, bahkan banyak mangkrak (Koran Sindo, 4 Desember 2015).

“Kondisi ini ditengarai dari perhitungan alokasi resiko tidak matang. Menurut Sinthya,  pembangunan infrastruktur di Jakarta lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).  Padahal, pembangunan infrastruktur lebih efisien dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan perusahaanl swasta.”

Kesimpulan, Ahok tidak bertanggungjawab terhadap penyediaan perumahan dan permukiman MBR dan rakyat miskin DKI. Bukannya menyediakan tempat tinggal layak, malahan menggusur paksa MBR dan rakyat miskin. Ahok juga gagal urus pembangunan Rusun dan penataan kawasan kumuh.

“Karena itu, dari indikator infrastruktur, Ahok tidaklah layak lanjut sebagai Gubernur DKI. Sangat rendah, kalau tak boleh dinilai sama sekali tidak ada, keberpihakan Ahok pada MBR dan rakyat miskin, termasuk rakyat miskin. Klaim Ahok bekerja utk rakyat, hanya pembohongan semata.”

Jika Ahok benar2 utk Rakyat, mengapa dia getol penggusuran paksa rakyat di kawasan kumuh, bukan “penataan” susuai amanat Perda DKI No. 2 thn 2012 ttg RPJMD. Konon Ahok berencans terus akan gusur paksa rakyat miskin lagi di sekitar 100 lokasi. Rakyat Jakarta   dgn beragam aksi harus menghentikan sendiri  rencana Ahok gusur paksa ini.

Jika Ahok terus lanjut sebagai Gubernur, maka penggusuran paksa MBR dan rakyat miskin juga terus akan lanjut. Inilah salah satu alasan mengapa membanyak dan meluas rakyat Jakarta  menolak dan menentang Ahok.  Sebagai contoh, kasus-kasus penolakan rakyat atas “kehadiran” atau “kunjungan”  Ahok di Jakarta Utara dan Condet (Jakarta Timur)  . Bagi pendukung buta Ahok, amat penting memahami realitas obyektif ini. (Robi)

Sumber: voa-islam.com/Rabu, 4 Zulqaidah 1437 H / 3 Agutus 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 653 kali, 1 untuk hari ini)