• Pada Pasal 4 Keppres tersebut berbunyi “Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta”

Jakarta | Pakar hukum Tatanegara, Margarito Kamis mengatakan pembangunan reklamasi teluk Jakarta merupakan ilegal.

Pasalnya, dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 dinyatakan reklamasi itu untuk pantai Utara bukan teluk Jakarta.

“Ini bisa dikatakan ilegal gak ada dasarnya, perintah A dijalankan B. Untuk itu saya pikir beralasan Pak Anies berhak menolak melanjutkan atau apapun karena perintahnya lain,” ujarnya di komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (2/11).

Tak hanya itu, Dalam poin di tiap peraturan ia melihat bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk melakukan kordinasi dengan setiap dinas terkait.

“Dari segi kewenangan perintahnya pada Gubernur, Gubernur memerintakahkan untuk membuat tim ada tim pengerah tim pengendali salah satunya ada badan pelaksana,” jelasnya.

Untuk itu jika pemerintah pusat ingin melanjutkan pembangunan reklamasi harus membuat Kepres baru untuk mengambil alih proyek tersebut dari pemerintah DKI.

“Sekarang kalau pemerintah pusat mau, ambil saja jangan di serahkan pada gubernur, cabut saja kepresnya diganti dengan Keppres lain termasuk tata kelola,” terangnya.

Seperti diketahui Margarito Kamis menghadiri seminar dengan tema Stop Reklamasi Teluk Jakarta. Dalam acara tersebut hadir pula, Sudirman Said (Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi), ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Dr Muslim Muin (Pakar Teknik Kelautan ITB), Martin Hadiwinata (Kesatuan Nelayan Tradisonal Indon.), Dr. Marwan Batubara (IRESS).| red-06 | telusur.co.id | Kamis, 2 November 2017 4:08 PM

***

  • Pada Pasal 4 Keppres tersebut berbunyi “Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta”

Sebelumnya, telah diberitakan sebagai berikut:

Sementara pakar hukum Tata Negara, Dr. Margarito Kamis menjelaskan bahwa soal kelanjutan proyek reklamasi sebenarnya merupakan kewenangan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta (Pantura). Pada Pasal 4 Keppres tersebut berbunyi “Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta”

Jadi, meskipun moratorium sudah dicabut dan para pengembang sudah memenuhi semua persyaratan administrasi dan lainnya, tapi yang memutuskan proyek dilanjutkan atau tidak adalah Gubernur DKI Jakarta.

“Apalagi, dua raperda tentang reklamasi juga belum selesai. Jadi, kalau berdasarkan Keppres 52/1995 yang berwenang dan bertanggungjawab adalah gubernur DKI dan bukan menteri atau pemerintah pusat,” pungkas Margarito.

Akankah ada pertarungan politik lanjutan jika Gubernur Anies Baswedan tetap menolak meneruskan reklamasi?[]/nusantara.news Penulis  Ridwan Umar 11 Oktober 2017

(nahimunkar.org)

(Dibaca 947 kali, 3 untuk hari ini)