Coba mari kita bandingkan, semula penguasa coba-coba memblokir situs-situs, ternyata ada reaksi. Karena penguasa dinilai melebihi kewenangannya.

Belakangan, justru pemblokiran tidak usah sampai ke menteri, agar langsung bisa diekskusi saja, dengan memberi kewenangan khusus kepada 3 lembaga: polisi, BNPT, dan pihak intelijen/ BIN.

Lhah, tadinya di awal-awal, soal pemblokiran itu sendiri sudah dinilai melampaui batas kewenangannya, karena menafikan perlunya lewat pengadilan. Lha kok bukannya mundur, malah maju, tidak usah sampai ke menteri, cukup bawahannya dengan memberi jalur khusus kepada 3 lembaga untuk mereka itu mengekskusi pemblokiran?

Ketika kasus yang awal itu sendiri dulunya sudah dinilai melampaui kewenangannya, lantas kasus yang terakhir ini apa namanya? Sewenang-wenang, atau sesuka-sukanya?

Sebagai perbandingan (bukan masalah pemblokiran, tapi masalah menentukan sesuatu menyangkut kepentingan masyarakat), ada satu lembaga Islam, di dalamnya ada bagian fatwa. Meskipun namanya bagian fatwa, namun hasil fatwanya tidak boleh langsung difatwakan oleh bagian fatwa itu. Harus melalui proses sampai disepakati untuk bisa diumumkannya setelah melalui keputusan para pengurus harian lembaga itu.

Dengan sistem seperti itu, maka fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga itu memang benar-benar merupakan keputusan dari lembaga itu. Bukan hanya dari satu sub yakni bidang fatwa.

Itu prosedur yang lebih masuk akal. Sebaliknya, yang ditempuh oleh keminfo itu malah sebaliknya, memberi kewenangan kepada sejumlah lembaga, yang sejatinya keminfo itu sendiri ketika langsung bertindak mengeksusi yakni memblokir itu sendiri sudah dinilai melampaui kewenangannya. Sehingga ibaratnya, menjual barang atau memberikan barang yang bukan menjadi hak milik penuhnya, kepada berbagai pihak.

Lha dia sendiri tidak memiliki sepenuhnya, kok malah memberikan kepada beberpa pihak. Iki piye?

Silakan bandingkan berita berikut ini, antara kasus awal di tahun 2015, dengan kasus sekarang. Makin bagimana, silakan simak.

***

Blokir Situs, Menkominfo dianggap Melebihi Kewenangannya

Rabu, 01/04/2015 05:59 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berkunjung ke kantor CNN Indonesia dan Detikcom di Jakarta pada Selasa (19/11). Rudiantara juga membicarakan sejumlah program kerjanya selama lima tahun ke depan (CNN Indonesia/Aditya Panji)

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Suwarjono menilai pemerintah telah melakukan kesewenang-wenangan dengan memblokir 22 situs yang diduga mengajarkan gerakan radikal. Suwarjono mengatakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak mengatur agar dapat memblokir sebuah situs.

“UU ITE pun tidak mengatur ada kewenangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir sebuah situs. Meskipun ada peraturan menteri yang mengatur soal pemblokiran, AJI menilai itu sebuah abuse of power,” ujar Suwarjono melalui keterangan media yang diterima CNN Indonesia, Selasa (31/3).

Oleh sebab itu, Suwarjono mengatakan AJI mendukung langkah beberapa organisasi sipil yang sudah mengajukan judicial review peraturan tersebut ke Mahkamah Agung karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lebih lanjut, Suwarjono mengungkapkan bahwa sejauh ini tidak ada putusan pengadilan yang memutuskan untuk menutup akses 22 situs tersebut.

“Jelas, tindakan pemerintah menutup akses 22 situs tersebut melawan hukum dan memberangus hak warga negara untuk berpendapat,” tegasnya.

Menegaskan, Suwarjono menyarankan agar pemerintah bisa secara langsung meminta penetapan pengadilan untuk menutup akses situs tersebut dalam rangka penyelidikan atau penyidikan peristiwa pidana termasuk terorisme. Namun, lanjut Suwarjono, pemblokiran berdasarkan penetapan pengadilan ini bersifat sementara, sampai ada putusan pengadilan untuk memblokir secara permanen.

Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Setara Institute mendesak pemerintah tidak menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam menangkal penyebaran paham radikal kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Salah satu peneliti Setara Ismail Hasani mengatakan ugaan terhadap 22 situs penyebar ajaran radikal seharusnya diuji melalui proses peradilan.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah yang baik untuk dilakukan karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik misalnya, menyediakan ruang untuk memidanakan pengelola situs yang menyebarkan kebencian.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta agar Kominfo melakukan blokir terhadap sejumlah situs Islam yang dianggap menyebarkan ajaran radikal. Kominfo pun telah melayangkan surat ke penyedia jasa layanan internet (ISP) untuk memblokir 22 situs yang diduga menampilkan konten Islam radikal.

Situs tersebut antara lain arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, dan eramuslim.com. Namun Selasa pagi (31/3), situs yang diblokir bertambah dua lagi yaitu indonesiasupportislamicatate.blogspot.com dan azzammedia.com. (pit) https://www.cnnindonesia.com

***

Kominfo Beri Kewenangan Blokir Ribuan Situs Radikal kepada BNPT, BIN dan Polri

KBRN, Jakarta: Maraknya penyebaran paham radikalisme dan terorisme melalui internet membuat berkembangnya paham yang mengajarkan kekerasan dan anti toleransi ini semakin meluas di Indonesia. Tugas pemblokiran dan penutupan ribuan situs radikal menjadi tugas yang berat bagi Pemerintah, guna melindungi NKRI dari aksi radikal dan teroris yang juga telah menjadi permasalahan global.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan, pihaknya telah menyerahkan kewanangan memblokir dan menghapus ribuan situs radikal kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polri, sebagai eksekutor penindakan langsung atas aksi radikal dan teror. Pemantauan dan pemblokiran ribuan situs radikal ini dinilai efektif dilakukan secara intregasi melibatkan semua instansi penegak hukum.

“Kominfo itu berikan karpet merah kepada 3 institusi Polri, BIN dan BNPT, kalau ada mereka mengenali, ada konten yang kaitannya dengan terorisme dan radikalisme, itu prosesnya khusus, enggak lagi ke Menteri dan berjenjang-jenjang, jadi langsung eksekusi,” ungkap Rudiantara kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Kamis (6/7/2017).

Apalagi saat ini aksi radikal dan teror sudah dilakukan secara individual, dengan istilah “lone wolf” yang dipengaruhi oleh situs berkonten radikal yang banyak terdapat di internet. Aksi radikal dan teror yang dilakukan individual serupa bahayanya dengan aksi teror berkelompok, yang tujuannya sama untuk menebar rasa ketakutan dan kebencian kepada umat manusia.

Rudiantara menambahkan, untuk pemblokiran dan penghapusan akun di media sosial, pihaknya harus berkoordinasi dengan pengelola media sosial, karena media sosial mempunyai privasi yang lebih bagi pemilik akun bersangkutan. Kominfo juga tidak akan segan-segan memberikan peringatan kepada pengelola media sosial yang tidak mau bekerjasama untuk memblokir dan menghapus akun media sosial yang terbukti menyebarkan paham radikalisme dan terorisme.

“Eksekusi di media itu tidak langsung blok, tapi kalau media sosial kita harus minta kesana dulu, kita harus proaktif, jangan nunggu facebook, bahkan saya ancam kalo mereka tak ikut serta memperbaiki situs ini itu akan saya tutup,” kata Rudiantara. (QQ/AKS)/ rri.co.id/

(nahimunkar.com)

(Dibaca 264 kali, 1 untuk hari ini)