KIBLAT.NET, Depok – Rencana pengaturan isi khutbah Jumat ditentang keras oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI menilai isi khotbah Jumat tidak perlu diatur, namun cukup dilakukan himbauan dan pengarahan.

“Jangan diatur, tapi diberi batasan atau pengarahan. Dihimbau supaya tidak (menyampaikan) khutbah yang menimbulkan konflik,” kata Wakil Ketua Umum MUI Pusat KH Ma’ruf Amin kepada wartawan di Depok, Sabtu (29/11).

Saat ditanya mengapa yang hendak diatur hanya khutbah Jumat, Kyai Ma’ruf menjawab kemungkinan karena khotbah Jumat dilakukan lebih terbuka. “Mungkin supaya tidak menimbulkan konflik,” katanya.

Lalu, bila alasannya terbuka, mengapa khutbah hari Minggu di gereja juga tidak diatur?. “(Khotbah) Minggu juga terbuka, tapi kan saya tidak pernah tahu. Mestinya sama juga (diatur), di Masjid dan tempat beragama lain,” ungkap Kyai Ma’ruf.

Sebelumnya, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, Mubarok menegaskan, sejumlah pasal yang sempat dimasukan dalam RUU Kerukunan Umat Beragama tetap dipertahankan. Sekaligus penambahan pasal terkait izin rumah ibadah dan materi dakwah di ruang publik.

“Terdapat pasal tambahan yang dimasukan. Dan masih terbuka proses diskusi terkait pasal yang perlu diatur dalam RUU PUB ini,” ujar Mubarok usai pengumuman Lomba Foto Kerukunan Nasional di gedung Kementerian Agama, Jakarta, Senin (24/11).

Menurutnya berbagai kelompok sosial, tokoh agama dan penggiat kerukunan dan pemerhati isu Hak Asasi Manusia (HAM) ikut membahas. Banyak pendapat yang menarik dan perlu menjadi pertimbangan dalam pasal-pasal RUU PUB.

Beberapa gagasan itu, lanjut dia mendorong perlunya penataan izin rumah ibadah diatur. Termasuk pula materi khutbah yang dilakukan pada ruang publik. “Ada gagasan khutbah itu lebih menyejukkan. Tidak mengeluarkan materi yang memancing amarah dan lainnya,” paparnya.

Pengaturan materi khutbah ini membuka kembali memori umat Islam saat era Orde Baru. Saat itu, pemerintah Soeharto mengawasi dan menindak tegas para ulama dan da’i, bahkan politisi dan sastrawan di bawah UU Subversif.
Sumber: Suara-Islam, Republika

Penulis: Qathrunnada

(nahimunkar.com)

(Dibaca 611 kali, 1 untuk hari ini)