Inilah beritaya.

***

Kamis, 27 November 2014

Agenda Tak Jelas, Anggaran Blusukan Presiden Jokowi Capai Rp 500 Juta/Lokasi

FASTNEWS, Jakarta (27/11) – Aksi blusukan Presiden Joko Widodo ke berbagai daerah mengundang tanda tanya besar terkait anggaran yang dikeluarkan. Mulai dari pengamanan hingga akomodasi termasuk ditaksir mencapai ratusan juta per tempat kunjungan. Ironisnya, agenda blusukan yang tidak tersusun dengan baik, semakin memakan biaya besar.

Seperti terjadi Rabu (26/11/2014) rencananya presiden bersama rombongan balik ke Jakarta setelah blusukan ke Bengkulu dan Riau. Pasukan pun disiapkan di Bandara Halim sejak pukul 11 siang, namun ternyata keberangkatan ditunda karena Presiden mau melihat langsung kondisi kebakaran hutan di Riau, pada pagi ini, Kamis (27/11/2014). Sehingga baru bisa balik ke Jakarta siang ini, sejumlah pasukan pun sudah diberangkatkan ke halim untuk pengamanan.

Padahal hari ini pasukan yang disiapkan menyambut kedatangan Presiden, ada jadwal penyuluhan. Agenda tersebut pun batal dilakukan meski para penyuluh sudah hadir di lokasi.

Terkait anggaran blusukan, pada awal November lalu, saat Presiden Jokowi melakukan blusukan ke Makasar. Meski pihak Pemerintah Provinsi enggan membeberkan anggaran yang dikeluarkan untuk menyambut Presiden Jokowi, namun beredar kabar setiap kunjungan presiden ataupun wakil presiden mencapai Rp300 juta hingga Rp500 juta. Jumlah ini sudah termasuk anggaran pengamanan.

Dari pihak kepolisan, pengamanan ekstra ketat mulai dilakukan saat Jokowi tiba di bandara. Seperti yang disampaikan Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol Endi Sutendi, selain dari kepoliasin daerah juga ada Paspampres, TNI, Mabes Polri, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Menurut Endi, pengamanan kepresidenan dijalankan seperti protap yang ada. Di bandara dibangun 3 ring. Ring 3 dijaga personil dari Mabes Polri dan ring 1 dan 2 dijaga oleh Paspampres dan TNI. Sementara personil Polda akan menyesuaikan dengan agenda kegiatan RI 1. “Jumlah anggaran pengamanan presiden jika nantinya kita menurunkan sedikitnya 2000 personil artinya kita akan menggunakan anggaran kurang lebih Rp 60 juta,” tandas Endi.

Anggaran Tidak Jelas

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia, sejak dilantik, presiden maupun menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo sering melakukan kegiatan di luar kantor seperti aksi blusukan, namun sampai saat ini kami belum mengetahui dana yang digunakan dari mana. Padahal, jika ada pengalihan anggaran harus dibahas bersama DPR.

Menurut Yudi, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui visi dan misi dari kabinet, selain aksi blusukan para menteri dan peluncurkan kartu trisakti dari Presiden Joko Widodo yang tidak diketahui sumber dana yang digunakannya untuk kegiatan tersebut.

“Sampai saat ini kami belum memiliki gambaran visi dan misi kabinet serta rencana pembangunan selain blusukan dan kartu trisakti presiden yang belum diketahui sumber dananya apakah dari dana pribadi, APBN, atau dari mana,” katanya.

Yudi menyarankan pemerintah segera melakukan pembahasan dengan pihaknya terkait penggunaan anggaran bagi program yang telah dijalankan pemerintah dan mengurangi aksi blusukan para menteri untuk fokus pada rencana pembangunan yang akan menjadi landasan pengambilan kebijakan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Lebih baik kurangi dulu blusukan untuk saat ini dan fokus saja pada perumusan rencana strategis pemerintah ke depan yang berisi program-program prorakyat,” kata dia. FN-05/ fastnewsindonesia.com

Biadab! Aksi Brutal Polisi Serang Mahasiswa dan Injak-injak Musholla Pakai Sepatu

Posted on November 26, 2014 by kandunk

Di zaman presiden Jokowi, banyak kejadian biadab dilakukan aparat kepolisian. Jelas ini adalah sebuah kemunduran demokrasi. Kalau telusuri lebih jauh, memang wajar jika polisi melanggar hukum, kan Jokowi sendiri suka ‘sodok konstitusi’ seperti kritikan Fahri Hamzah. Jadi wajar jika pada tataran bawah melakukan hal yang sama.

Namun kali ini, ulah aparat kepolisian memang sudah diluar batas nalar. Seperti diberitakan laman Data Riau, Rabu (26/11/2014), bahwa Aksi brutal yang dilakukan kepolisian yang menyerang sejumlah mahasiswa di dalam Mushalla Assyakirin RRI Kota Pekanbaru, menggunakan sepatu di dalam rumah ibadah, merupakan penistaan agama dan kepolisian didesak minta maaf.

“Aparat arogansi itu, apa lagi di dalam rumah ibadah menggunakan sepatu. Harusnya menghormati rumah ibadah, presiden saja masuk masjid buka sepatu. Kita minta agar aparat minta maaf secara terbuka kepada khalayak,” ungkap Ketua Umum MUI Propinsi Riau Prof Dr H Mahdini MA, saat dikonfirmasi melalui selulernya, Rabu (26/11/2014).

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, sangat menyayangkan sikap arogansi aparat kepolisian yang berujung kepada penistaan terhadap Agama Islam. Menurut Mahdini, pihaknya akan menyurati kepolisian daerah Riau untuk mempertanyakan hal tersebut.

Sebab, menurut Mahdini, aksi penertiban terhadap mahasiswa tersebut tentunya di bawah satu komando. Maka pihak MUI akan mempertanyakan langsung kepada Polda Riau ataupun Polresta Pekanbaru.

“Sepatu tak layak masuk ke rumah ibadah, aparat harus minta maaf kepada umat Islam secara terbuka. Kita mengecam hal ini jangan sampai terulang lagi,” ujarnya.

Seharusnya, sebut Mahdini, polisi membuka sepatu sebelum masuk ke dalam mushalla memanggil satu persatu mahasiswa untuk berbincang di luar mushalla. Namun, karena sikap arogan membabi buta, polisi menyerang mahasiswa hingga ke dalam mushalla tanpa membuka sepatu.

“Tidak mungkinlah rumah ibadah diinjak-injak dengan sepatu, saya tidak menduga dia agama lain, mungkin dia agama Islam, maka dia dosa besar. Dia tak memahami makna rumah ibadah. Maka di samping tobat, kita minta dia sampaikan maaf kepada khalayak, sampaikan secara terbuka,” desaknya.

Penyerangan mahasiswa oleh polisi ini terjadi Selasa (25/11/2014) sore kemarin, saat mahasiswa yang melakukan aksi demo di RRI dibubarkan paksa oleh aparat polisi karena dinilai tidak memiliki izin.

Karena ketakutan banyaknya mahasiswa yang dipukuli polisi, maka sebagian mahasiswa berlindung di dalam mushalla yang ada di samping Kantor RRI. Ternyata pihak polisi tetap mengejar mahasiswa hingga masuk mushalla tanpa menanggalkan sepatu menginjak-injak lantai mushalla tempat ibadah.

Atas insiden ini, selain puluhan mahasiswa terluka tindak brutal polisi yang menerobos masuk ke dalam tempat suci tersebut lengkap dengan sepatu juga menyebabkan lemari kecil tempat menyimpan sajadah dan Al Qur’an rusak.

http://silontong.com/2014/11/26/

***

Kebiadaban aparat di rumah ibadah umat Islam tersebut terkait dengan penolakan mahasiswa terhadap blusukannya Jokowi ke Riau.

Inilah beritanya.

***

Tolak Kedatangan Jokowi, Mahasiswa Dipukuli Sebelum Sempat Orasi

Posted on 25/11/2014 by thisisadmin in Gerakan, News

 

HMINEWS.Com – Baru hendak menggelar unjukrasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan menolak kedatangan Presiden Jokowi ke Riau, mahasiswa Riau mendapat perlakuan represif aparat keamanan. Polisi membubarkan paksa mahasiswa dengan kekerasan, memukuli mahasiswa.

Penganiayaan itu terjadi begitu puluhan aktivis HMI MPO Pekanbaru, BEM Universitas Islam Riau (UIR) dan BEM Universitas Riau (UR) tiba di depan RRI Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru-Riau, Selasa (25/11/2014) sore.

“Belum sempat orasi kader HMI Pekanbaru dan mahasiswa Riau dipukuli sampai berdarah oleh aparat kepolisian di RRI sore tadi,” kata Ketua HMI MPO Pekanbaru, Ganjar Stiawan.

Tak hanya terhadap mahasiswa, polisi pun merampas kamera para wartawan, merusak bus dan sepeda motor para mahasiswa. Mahasiswa yang kalangkabut sebagian berlari ke masjid dan tetap dikejar oleh polisi, dan di dalamnya pun mereka masih dipukuli.

Menyikapi tindakan represif ini, mahasiswa Pekanbaru melapor ke Polda Riau. Kunjungan Presiden Jokowi diagendakan ke Merbau, Kabupaten Meranti – Riau esok, Rabu (26/11/2014).

 

(nahimunkar.com)