Mayoritas fraksi partai politik di DPR RI kini ramai-ramai menolak RUU HIP

 

Inilah beritanya.

***


Buang Badan Parpol dari ‘Hantu’ Komunisme di RUU HIP

 

Infografis Poin Kontroversial RUU Haluan Ideologi Pancasila. (CNN Indonesia/Asfahan Yahsyi)

 

Jakarta,

Mayoritas fraksi partai politik di DPR RI kini ramai-ramai menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) setelah beberapa ormas Islam menyatakan penolakan. Partai-partai buang badan setelah isu komunisme dibangkitkan.

Polemik bermula saat RUU HIP dibawa ke rapat paripurna usai didukung tujuh fraksi. Pada rapat yang digelar 22 April lalu, PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP mendukung RUU HIP untuk dibahas di tahap selanjutnya.

Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat tak menandatangani dukungan. PKS hanya akan menyetujui jika RUU disempurnakan, seperti pencantuman TAP MPRS soal larangan Marxisme/Komunisme dan penghapusan pasal soal Ekasila. Sementara Demokrat sudah menarik diri dari seluruh panja sejak pandemi melanda.

RUU HIP pun dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (12/5). Rapat itu menyetujui RUU HIP sebagai inisiatif DPR RI. Draf RUU itu diunggah situs resmi dpr.go.id hingga bisa diakses oleh publik.

Saat DPR masih menunggu respons pemerintah untuk memulai pembahasan, penolakan bertubi-tubi datang dari berbagai ormas Islam. Front Pembela Islam (FPI) menjadi salah satu ormas yang tegas menolaknya.

FPI beralasan  RUU HIP tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme sebagai konsideran. Mereka khawatir RUU ini jadi pintu masuk kebangkitan komunisme. Penolakan itu dilanjutkan dengan pernyataan bersama GNPF Ulama dan PA 212.

Tak lama berselang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan maklumat khusus RUU HIP. MUI menyoroti pasal 6 yang menyederhanakan Pancasila menjadi Ekasila gotong-royong.

“Secara terselubung [seperti] ingin melumpuhkan keberadaan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, (…) serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” demikian Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan MUI Provinsi Se-Indonesia, pada Jumat (12/6).

Maklumat MUI jadi titik balik sikap fraksi-fraksi di Senayan. Fraksi PKS berkali-kali menyatakan penolakan terhadap RUU HIP. Padahal dalam rapat di Baleg, PKS mendukung jika sejumlah syarat yang mereka ajukan terpenuhi.

Kemudian ada Fraksi PAN. Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay terang-terangan menyatakan pihaknya mengubah sikap usai publik ramai mengkritik. PAN yang tadinya mendukung, belakangan meminta RUU HIP dicabut dari Prolegnas.

Fraksi Partai Nasdem juga ikut-ikutan menyatakan penolakan jika RUU itu tak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Padahal dalam risalah rapat Baleg, Nasdem yang diwakili Taufik Basari menyatakan dukungan agar RUU HIP dapat dibahas di tahap berikutnya.

Sikap serupa juga ditunjukkan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PPP, dan Fraksi PKB. Sementara Fraksi Partai Golkar saat ini mendukung RUU HIP jika ada sejumlah perbaikan.

Fraksi PDIP sebagai pengusul tetap mendukung. Mereka menyesalkan aksi buang badan fraksi-fraksi lain usai RUU HIP menuai polemik.

CNN Indonesia | Selasa, 23/06/2020 07:16 WIB

 

(nahimunkar.org)

(Dibaca 512 kali, 1 untuk hari ini)