JAKARTA (voa-islam.com) – Mega ‘ceraikan’ Jokowi. Karena Jokowi melanggar ‘titah’ Mega menolak melantik Komjen  Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Barangkali Jokowi oleh Mega dianggap sebagai ‘maling kundang’. Menurut kabar Mega juga menolak ditemui oleh Presiden Jokowi. Begitulah hubungan antara Mega-Jokowi.

Mega lebih murka lagi, di mana Jokowi bertemu Prabowo Subianto dan mantan Presiden ketiga BJ Habibie.

Mega langsung  malam harinya menggelar rapat yang dihadiri para petinggi PDIP dan partai koalisi serta anggota Watimpres di rumah Mega di Teuku Umar.

Malam itu, Presiden Jokowi berusaha menemui Megawati, namun Megawati sangat murka atas maneuver politik Jokowi dan menolak menemui  Jokowi.

Sekalipun, berita itu dibantah oleh Sekjen PDIP Hasto Krisyanto yang menegaskan bahwa “Presiden Jokowi dipastikan tidak hadir di rapat tersebut”, ujarnya.

Segala prahara antara Mega dengan Jokowi itu, berasal dari pembangkangan Jokowi. Kemesraan antara Mega-Jokowi sekejab punah, akibat pembangkangan Jokowi, dan ditambah dia membentuk ’TIM 9’, yang menentang Budi Gunawan.

Jokowi bermain politik tanggung sudah mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri ke DPR, dan disyahkan pula oleh DPR-RI, tapi tidak berani melantik. Megawati menilai Jokowi telah melakukan pengkhianatan dan telah menyudutkan Megawati dan PDIP.

Mega dituduh oleh media yang pro-KPK, karena dinilai Mega dan PDIP yang ngotot meminta Budi Gunawan segera dilantik. Selain itu Mega melihat bahwa Jokowi sudah mulai melakukan perlawanan dengan manuvernya mengundang Prabowo ke Istana Bogor.

“King maker” Megawati tidak hanya menolak bertemu dengan Presiden Jokowi, namun berlanjut dengan langkah yang akan diambil yaitu  Mega menyiapkan strategi menjatuhkan Jokowi

Dengan cara membuka ‘borok’ Jokowi lewat kasus Transjakarta oleh Jaksa Agung HM Prasetyo (Nasdem), yang direstui Surya Paloh. Di mana Surya Paloh juga sangat bersikeras meminta Jokowi segera melantik Budi Gunawan.

Petunjuk lainnya, anak Megawati, yaitu Puan Maharani sudah melakukan pertemuan dengan Jusuf Kalla.

Kalau tidak ada aral melintang scenario yang bakal dijalankan, Jokowi dijatuhkan dengan kasus Transjakarta, kemudian Jusuf Kalla naik menjadi presiden menggantikan  Jokowi, dan Puan Maharani menjadi wakil presiden.

 

Jadi ‘trah’ Soekarno akan membangun kerajaan baru, dan menggusur tokoh ‘abal-abal’ yang dianggap menjadi ‘maling kundang’, dan scenario ini bakal terjadi dengan dukungan kekuatan politik yang ada. Terjadi ‘koalisi’ antara KIH dan  KMP mendongkel Jokowi.

Tanda-tanda ini sudah menjadi nampak jelas dengan kemenangan Aburizal Bakrie di pengadilan, dan dengan demikian ‘duet’ antara Jusuf Kalla dan Puan Maharani dengan dukungan kekuatan politik KIH dan KMP.

Kalangan PDIP setuju Jokowi didongkel, karena mereka juga sudah ‘nek’ dengan Jokowi yang tidak memberi apa-apa kepada kader PDIP.

 

Jadinya, Jusuf Kalla menjadi presiden, dan Puan Maharani menjadi wakil presdien, atau koalisi antara KIH dan KMP, yang intinya PDIP dan Golkar. ‘The old man’ berkoalisi dengan ‘the old parties’. Ini pelajaran yang sangat berharga.

Di mana rakyat ditipu oleh media-media penipu yang menyuguhkan tokoh Jokowi, dan bukan hanya tidak memiliki kemampuan, tapi tidak memiliki dukungan politik, dan hanya tokoh ‘jadi-jadian’ belaka. (dimas/dbs/voa-islam.com)

(nahimunkar.com)