Oleh: Murni Arfani, Pemerhati Sosial, [email protected]

MEGA proyek titah Presiden Jokowi telah dimulai. Proyek yang digadang-gadang memakan dana miliaran dolar, atau tepatnya Rp 76,4 triluin (kurs 13.900). Ya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diprediksikan akan rampung akhir 2018 tersebut dituding banyak kejanggalan.

Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai, banyak hal yang tidak rasional dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Faisal khususnya menyoroti lokasi pembangunan kereta cepat dan dana pinjaman proyek kereta cepat. Senada dengan Faisal, Manajer Kebijakan Walhi Munhur Satyaha Prabu, seperti dikutip kompas.com (5/2/2016), menilai proses pembangunan proyek megah ini terdapat kejanggalan didalamnya. Menurut dia, proyek ini tidak direncanakan dengan matang.

Salah satunya menyebutkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak tercantum dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Jokowi Perpres nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung pun dinilai menyalahi Tata Ruang. Padahal, didalm UU Tata Ruang pasal 70, pembangunan yang bertentangan denga tata ruang atau bukan dengan tujuan mencegah bencana atau perlindungan lingkungan, hal ini adalah tindakan pidana.

Betapa istimewanya proyek ini Data Amdal (Analisis mengenai Dampak Lingkungan) proyek Kereta Api Cepta Jakarta-Bandung telah disiapkan dalam hitungan minggu. Terkesan terburu-burudan tidak ideal seperti yang selama ini dilakukan. Biasanya, penelitian Amdal berlangsung selama setahun atau paling cepat 6 bulan. Keabsahan dan kesimpulan dari penelitian Amdal proyek tersebut pun jadi meragukan.

Kejanggalan paling jelas proyek kereta cepat ini tetap jalan meski belum ada izin usaha dan izin perhubungan dari Kemenhub sebagai syarat membangun transportasi Kereta Api. Bahkan, izin yang diberikan oleh Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko baru 5 km dari rencana sepanjang 150 km (kompas.com, 26/1/2016).

Secara mendasar, tidak ada kebutuhan terhadap kereta cepat untuk jalur Jakarta-Bandung. Yang ada adalah kepentingan bisnis dan peluang besar bagi investor di wilayah tersebut. Proyeksi jumlah penumpang dan biaya tiket yakni 60.000 penumpang perhari dengan tiket diatas 200.000,-. Tidak masuk akal. Siapa yang akan naik kereta setiap hari dengan tarif semahal itu? Mungkin ada, tapi jelas bukan masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah yang merupakan masyarakat dominan disana.

Di samping kejanggalan diatas, rupanya PT. KCIC pun menuai keriki-kerikil dalam prosesnya. Sejumlah pembelian laha warga harus dibayar sangat mahal oelh perusahaan milik BUMN ini, pasalnya proyek tidak didanai APBN sama sekali. Problem pun menyusul terkait letak lokasi stasiun yang terlalu jauh dari pusat kota Bandung. Tidak strategis secara geografis jikalau pembangunan proyek ini diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat yang dilalui jalurnya.

Kalau saja masyarakat sadar akan politik yang tengah menguasai negeri ini. Masyarakat harusnya khawatir akan problematika besar yang melanda negerinya. Proyek kilat ini tidaklah mengeluarkan sedikit uang. Mayoritas dananya berasal dari utang kepada China Development Bank yaitu sebesar 75 % (Rp 57 triliun), dengan bunga 2 % pertahun. Jika PT. KCIC mendapat konsensi 50 tahun untuk pelunasan, tenggat selama itu tentulah terlalu mahal. Dihitung-hitung pengembaliannya akan dua kali lipat, yakni sekitar Rp 114 triliun.

Pakar ekonomi menyebutkan bahwa Investasi China ini tiga kali lebih mahal dari Iran. Bahkan beresiko merugika BUMN dengan perjanjian pengalihan modal kerja, dan kecil kemungkina pengembalian investasi dalam waktu cepat. Seandainya PT KCIC gagal membayar utang, maka keempat BUMN yang menjadi jaminan utang bisa diambil-alih oelh CDB. Jika itu terjadi, aset milik rakyat akan dikuasai China.

Dengan tangan terbuka, Pemerintah Indonesia seolah bersedia dijajah asing. Campur tangan ekonomi China ini merupakan bagian dari kerjasama Indonesia-China yang ditandatangani tahun lalu. Tidak hanya pemberian pinjaman berbunga, tetapi China juga mensyaratkan bahan, teknologi dan segalanya dari China, termasuk tenaga kerjanya. Padahal sebagian besar dari barang dan jasa tersebut amat melimpah di negeri ini.

Sebuah bukti nyata bahwa sesungguhnya rezim kapitalis berorientasi pada prestis penguasalah yang menyetir negeri ini dengan kepentingan-kepentingannya. Meskipun mengorbankan kerugian negara hingga berani menabrak berbagai aturan dan UU, mereka akan tetap melanggengkan proyek tersebut. Kepentingan rakyat bukanlah yang nomor wahid.

Secara substansial, strategi pembangunan yang ditempuh Pemerintah saat ini tidak berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya. Pemerintah justru semakin menjerumuskan negeri ini dalam kubangan utang dengan berkedok mendorong investasi. Sebagian alokasi APBN terserap hanya untuk membayar utang dan bunganya dalam jangka waktu yang panjang. Tidak salah jika negeri ini dari masa ke masa telah lama ketergantungan utang. Kemandirian negeri ini pun tergadaikan. Hal yang juga sangat mendasar adalah utang-utang yang ditarik oleh Pemerintah dan BUMN di atas merupakan utang ribawi yang diharamkan secara tegas oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Sesungguhnya masyarakat tidak butuh itu semua. Masyarakat tidak bisa langsung sejahtera dengan pembangunan kereta cepat sementara kemiskinan masih melanda sebagian negeri, PHK masal menghantui, dan ditambah lagi diputusnya subsidi-subsidi. Pemerintah kudu mempertanggungjawabkan kinerjanya yang tidak juga membaik hari ini.

Demokarasi kapitalisme jelas-jelas telah memutus peran dan fungsi negara. Demokarasi kapitalis yang diterapkan di negeri ini benar-benar telah menggadaikan kesejahteraan rakyatnya. Masyarakat membutuhkan sistem yang realistis berpihak kepada rakyat. Buakn sistem yang hanya mengutamakan para kapitalis dan investor asing.

By: islampos.com/Sabtu 25 Jamadilawal 1437 / 5 Maret 2016 06:45

(nahimunkar.com)