Mekanisme dan Proses Pembubaran Partai Politik (PDIP)

 


Pawai Bendera PDIP (CNN)

Jakarta, – Setelah sempat mengelak, pada akhirnya PDIP mengakui bahwa RUU HIP (Haluan Idiologi Pancasila) adalah usulannya. Sebagai partai pengusul RUU HIP, PDIP akhir akhir ini memang menjadi sasaran kemarahan publik yang menginginkan agar RUU HIP dicabut dari Prolegnas dan tidak perlu dilanjutkan pembahasannya.

Awalnya tuntuntan masyarakat memang hanya meminta supaya pemerintah menolak (bukan menunda) seluruh pembahasan RUU HIP,  namun kini tuntutan itu melebar menjadi tuntutan untuk membubarkan PDIP sebagai partai pengusul RUU Haluan Idiologi Pancasila. Tuntutan pembubaran PDIP ini memunculkan serangkaian pertanyaan status pembubaran sebuah partai di Indonesia.  Alasan apa  yang bisa menjadi dasar pembubaran sebuah partai di Indonesia ?, Bagaimana mekanisme pembubarannya ?, Apakah PDIP  sebagai partai politik bisa dibubarkan karena menjadi pengusul RUU Haluan Idiologi Pancasila ?

Baca juga : Amankan 20 Oknum Perusuh saat Demo di DPR, Polisi: Kebanyakan Anak-anak

Pembubaran Partai Politik

Partai Politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir di mana anggotanya mempunyai orientasi, nilai -nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka (Budiarjo, 1985:160 -161). 

Baca juga : RUU BPIP Dilanjutkan atau Dibatalkan?

Pasal 1 angka (1) UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Oleh karena itu, mendirikan dan menjadi anggota partai politik yang secara universal diakui sebagai pilar utama demokrasi, adalah hak asasi bagi setiap orang yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

Baca juga : Ubah HIP ke BPIP: Akal-Akalan Megawati dan Jokowi

Pembubaran atau istilah lain yaitu pembekuan partai politik yang saat ini ramai diperbincang kan dan menjadi pergunjingan bukanlah masalah baru dalam praktik hukum tata negara kita. Dulu pernah ada partai yang dibubarkan seperti mislanya PKI telah dibubarkan pemerintah di tahun 1966, sebelumnya ada Partai Masjumi yang mengalami nasib serupa. 

Pembubaran partai politik yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja tidak sesuai dengan nilai nilai demokrasi disebuah negara yang merdeka.Secara umum diketahui bahwa perundang-undangan memberikan mandat hanya kepada pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik yang dianggap melanggar ketentuan yang ada.

Parpol bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan ketentuan ini diatur pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Salah satu alasan Parpol dapat dibubarkan oleh MK adalah bila kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945, atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan  UUD 1945.

Dan berdasarkan UU No2/ 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No2/ 2011, alasan pembubaran partai politik oleh MK antara lain  jika partai politik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD Negara  Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian  dapat ditarik benang merah bahwa pembubaran partai  politik dalam sistem ketatanegaraan setelah reformasi dilakukan melalui lembaga yudikatif bukan lagi menjadi kewenangan lembaga eksekutif, karena rawan menjadi subjektifitas penguasa yang  dapat digunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Sebuah partai politik disamping harus memenuhi persyaratan, ia juga  mempunyai hak dan kewajiban serta larangan larangan yang harus dipatuhinya. Pelanggaran terhadap larangan dapat mengakibatkan sebuah partai politik dibubarkan eksistensinya.

Pasal 40 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik memuat larangan yang tidak boleh dilanggar yaitu :

(1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan :

  1. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
  2. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
  3. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional
  4. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
  5. nama atau gambar seseorang; atau
  6. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau gambar Partai Politik lain.

(2) Partai Politik dilarang :

  1. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
  2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Partai Politik dilarang:

  1. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  2. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencatumkan identitas yang jelas;
  3. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  4. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau
  5. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakila Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai sumber pendanaan partai politik.

(4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.

(5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme.

Pelanggaran  terhadap  larangan  tersebut,  tidak  serta  merta meyebabkan partai politik yang bersangkutan diancam dengan tindakan pembubaran. Sanksi bagi partai plitik yang terbukti melanggar larangan-larangan tersebut ada yang bersifat administratif, ada yang bersifat perdata, dan ada pula sanksi yang bersifat pidana. 

Bentuk-bentuk sanksi tersebut dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 47 ayat (5) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 yaitu bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang diterapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotaya.  Disamping ketentuan tersebut, bentuk-bentuk sanksi juga terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Adapun  prosedur pengajuan pembubaran partai politik ke Mahkamah Kostitusi diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kostitusi yang menyatakan:

(1) Pemohon adalah Pemerintah.

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang diaggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Registrasi Perkara Konstitusi.

Dalam ketentuan Pasal 68 belum jelas mengenai jenis pelanggaran yang seperti apa yang dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah untuk menuntut pembubaran sebuah partai politik. Namun dapat ditafsirkan bahwa alat bukti surat yang dipakai untuk menilai permohonan yang diajukan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah :

  1. anggaran dasar
  2. anggaran rumah tangga
  3. laporan kegiatan partai politik yang bersangkutan.

Jika salah satu dari ketiganya ditemukan bukti adanya hal-hal yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan Partai Politik yang bersangkutan dengan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Sampai dengan saat sekarang ini, Mahkamah Konstitusi belum pernah memutus perkara pembubaran partai politik, karena permohonan untuk pembubaran partai politik belum pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah. Hal ini dapat dimengerti, karena pembubaran partai politik tidak hanya dapat dilakukan dengan permohonan kepada Mahkamah Kontitusi tetapi pembubaran partai politik dapat terjadi karena alasan-alasan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Dengan demikian sesuai bunyi pasal  41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik bisa dibubarkan apabila:

  1. membubarkan diri atas keputusan sediri
  2. menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau
  3. dibubarkan oleh Mahkamah Kostitusi.

Pembubaran PDIP 

Sikap ngotot PDIP, partai utama pengusul RUU HIP memicu sikap geram dan antipati dari beberapa elemen masyarakat Indonesia. Mereka yang awalnya hanya meminta pemerintah menolak (bukan menunda) seluruh pembahasan RUU HIP, kini melebar menjadi penuntutan pengungkapan parpol dan pemburan parpol pengusul RUU Haluan Idiologi Pancasila. 

Tuntutan rakyat untuk pembubaran PDIP sebagai pengusung RUU HIP, didasarkan pada upaya partai ini yang telah mencoba coba untuk merubah Pancasila dengan usulannya.Merujuk RUU HIP, terdapat indikasi perubahan Pancasila yang signifikan. Perubahan paling prinsip terlihat dalam upaya memposisikan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial. Keberadaan Keadilan Sosial dalam RUU HIP disebut sebagai sendi pokok Pancasila dan bukan Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Selain perubahan posisi (mutasi) sila Pancasila, RUU HIP secara tak langsung juga mengamandemen Pasal 29 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, akan tergantikan dengan “Negara berdasar atas Keadilan Sosial”. Padahal posisi sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah “causa prima” yang menjadi titik sentraldari kehidupan kenegaraan.

Perubahan yang demikian bisa memberi peluang masuknya konsep Konsep Keadilan Sosial versi Sosialisme-Komunisme. Sementara itu, terkait Ketuhanan yang berkebudayaan yang termaktub di dalam RUU HIP yang melekat erat dengan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, meskipun diambil dari Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, namun itu bukan menjadi keputusan BPUPKI. Oleh sebab itu, penggunaan istilah Ketuhanan yang berkebudayaan adalah sama dengan merubah dan mengganti Pancasila itu sendiri.

Perubahan demikian pastilah dilakukan secara sengaja yang menunjuk dengan maksud, yakni menghendaki/mengetahui baik perbuatan maupun akibatnya. Perubahan atas Pancasila sebagai dasar negara disederajatkan dengan mengganti Pancasila. 

Ternyata usulan untuk mengganti Pancasila dengan Trisila dan Ekasila ini sudah tertuang didalam visi dan misi PDIP. Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah :

Partai adalah:

  1. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
  2. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
  3. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);

Awalnya PDIP berkilah bahwa usulan Eka Sila dan Trisila di pasal 7 RUU HIP bukan dari pihak mereka sebagaimana dinyatakan oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dalam acara ILC selasa 16 Juni 2020.”Yang pertama Bang Karni. Tadi disinggung soal eksistensi norma yanga ada di draft RUU HIP pasal 7 mengenai frase kalimat yang menyebut Pancasila dengan Trisila dan Ekasila. Pertama saya tegaskan secara original konten materi itu bukan dari Fraksi PDIP,” katanya.

Namun dengan adanya fakta tersebut diatas, upaya untuk mengelak bahwa pasal itu bukan usulan partainya dengan sendirinya tidak bisa dipercaya.  Dan pada akhirnya memang diakuinya setelah mentok upaya pembelaannya.

Dengan adanya upaya untuk mengubah Pancasila dengan Ekasila dan Trisila atau Pancasila versi 1 Juni yang berbeda dengan Pancasila  tanggal 18 Agustus  1945 maka secara gamblang tergambar upaya untuk mengganti Pancasila yang sudah resmi sesuai dengan kesepakatan tokoh tokoh bangsa dengan Pancasila versi pengusulnya.

Keinginan untuk merubah atau mengganti Pancasila yang sah sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila versi lainnya ini tentu saja mempunyai konsekuensi hukum bagi partai pengusulnya.

Berdasarkan UU No2/ 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No2/ 2011, alasan pembubaran partai politik oleh MK antara lain  jika partai politik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD Negara  Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya usulan PDIP untuk mengubah Pancasila melalui Trisila dan Ekasila sesunggguhnya sudah bertentangan dengan ketentuan yang ada. Karena demikian partai ini terindikasi mau  menghidupkan kembali ajaran komunisme/ leninisme yang telah di larang di Indonesia.

Oleh karena itu Pemerintah seyogyanya  mengajukan pembubaran partai pengusung Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) melalui gugatan Mahkamah Konstitusi (MK).Pengajuan gugatan ini atas dasar pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan yang dilakukan partai politik pengusul RUU HIP, atau dalam bahasa hukum disebut sebagai asas strict liability.

“Pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap Keamanan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU Nomor 27 Tahun 1999 atau didasarkan atas alasan menganut, mengembangkan serta menyebarluaskan ajaran Komunisme/Marxisme–Leninisme,” ujar Direktur Habib Rizieq Syihab (HRS) Center, Abdul Chair Ramadhan dalam rilisnya, Jumat 19 Juni 2020.

Didalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, pengusung RUU HIP dapat dipidana, karena ada kesengajaan untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Adapun bunyi dari UU no 27 Tahun 1999 terkhusus Pasal 107 huruf d, “Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pengusung RUU HIP bisa dikenai Pasal 107 huruf d yang tergolong delik formil, artinya tidak memerlukan adanya suatu akiba. Hal paling mendasar adalah dengan adanya pengajuan RUU HIP, maka ada upaya dari pelaku untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara.

Substansi inti dalam RUU telah  memasukkan dasar filsafat negara (philosofische grondslag) dan bahkan melakukan perubahan siqnifikan terhadap Pancasila. Perubahan dimaksud antara lain yang paling prinsip adalah perihal Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial. Keberadaan Keadilan Sosial disebutkan dalam RUU-HIP sebagai Sendi Pokok Pancasila.Dengan demikian, posisinya menggantikan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan adanya  perubahan posisi (mutasi) sila, hal ini secara tidak langsung telah mengamandemen Pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945, `Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa`, dan akan tergantikan dengan `Negara berdasar atas Keadilan Sosial”. Jjika terjadi perubahan makna sentral ini maka akan ada peluang masuknya konsep Keadilan Sosial versi Sosialisme-Komunisme. Belum lagi perihal Ketuhanan yang berkebudayaan dalam RUU-HIP. Penggunaan istilah Ketuhanan yang berkebudayaan adalah sama dengan mengubah atau mengganti Pancasila.

Atas dasar dalil dalil sebagaimana dikemukakan diatas kiranya sudah sepantasnya kalau Pemerintah mengajukan permohonan kepada MK untuk membubarkan PDIP sebagai partai penguasa.  Harapannya pemerintah bisa melakukan ini seperti halnya ketika pemerintah membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).

Untuk sekadar mengingatkan kembali bahwa HTI dibubarkan karena dianggap telah menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Pancasila. Kalau HTI telah berhasil dibubarkan karena dianggap menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, mengapa PDIP juga tidak dibubarkan dengan alasan yang sama ?. 

Pada hal kalau dilihat dari derajat dan potensi untuk mengubah Pancasila lebih besar dimiliki oleh PDIP sebagai partai penguasa ketimbang HTI yang merupakan ormas tanpa kekuatan riil di struktur kekuasaan di Indonesia.  Tapi rasanya memang tidak mungkin pemerintah akan mengajukan permohonan agar PDIP dibubarkan melalui MK.

Karena kalau hal ini dilakukan sama artinya dengan merusak kendaraannya sendiri yang telah berjasa mengantarkan pemerintah  ke tampuk kekuasaan tertinggi di Idonesia. Tapi paling tidak rakyat menjadi tahu bahwa hukum memang tidak berdaya ketika harus berhadapan dengan kekuasaan apalagi kekuasaan otoriter yang dikendalikan oleh penguasa boneka.

(Ali Mustofa\Warta Wartawati)

 

law-justice.co, Sabtu, 11/07/2020 17:46 WIB

(nahimunkar.org)

(Dibaca 417 kali, 1 untuk hari ini)