Apabila hal itu terjadi, artinya mereka yang tidak beragama akan dengan mudah mengembangkan ajaran-ajarannya. Akibatnya, suatu hari nanti Indonesia tidak lagi mempedulikan aspek religiusitas dan spiritualitas warga negara.

“Mazhab dari pikiran ini berbahaya. Bertentangan (dengan) nilai-nilai agama. Kita tentang hilangnya kolom agama di KTP kita. Abis kosong kan ilang. Kan enggak jelas,” kata Fahri Hamzah politisi PKS.

Sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa setiap warga negara diwajibkan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay.

Saleh yang juga Ketua Komisi VIII DPR itu mengatakan salah satu bukti seseorang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah melalui agamanya.

“Karena itu, menghilangkan kolom agama dalam identitas kependudukan sama saja memperbolehkan warga negara untuk tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Menurut dia, apabila hal itu terjadi, artinya mereka yang tidak beragama akan dengan mudah mengembangkan ajaran-ajarannya. Dia mengatakan tidak tertutup kemungkinan, suatu hari nanti Indonesia tidak lagi mempedulikan aspek religiusitas dan spiritualitas warga negara.

Dalam bahasa Islam, itu jelas pemurtadan. Dan itulah kerja orang orang yang memusuhi Islam, menurut Al-Qur’an. Semoga saja mereka sadar akan bahayanya ini.

Firman Allah swt didalam QS. Ali Imran : 100.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ [آل عمران/100]

“ Hai orang-or” Hai orang –orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. “

Firman Allah swt didalam QS. Al-Baqarah : 217.

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

“Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka ( dapat ) mengembalikan kamu dari agamamu ( kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup”…

Inilah beritanya.

***

Pemuda Muhammadiyah Pertanyakan Rencana Penghapusan Kolom Agama

Jakarta (Antara) – Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan rencana pemerintah menghapus kolom agama di Kartu Tanda Penduduk karena tidak memiliki dasar hukum.

“Apabila hal itu diterapkan akan bertentangan dengan semangat sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945,” katanya melalui pesan Blackberry yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan Sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa setiap warga negara diwajibkan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Saleh yang juga Ketua Komisi VIII DPR itu mengatakan salah satu bukti seseorang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah melalui agamanya.

“Karena itu, menghilangkan kolom agama dalam identitas kependudukan sama saja memperbolehkan warga negara untuk tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Dia mengatakan Indonesia memang bukan negara agama namun pengakuan terhadap eksistensi agama dijamin oleh negara. Dia mempertanyakan apabila identitas agama dihapus, lalu bagaimana negara bisa memberikan perlindungan kepada warga negara untuk beribadah dan menjalankan agama dan keyakinannya.

“Penghapusan identitas agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikhawatirkan akan berdampak pada upaya liberalisasi dalam semua sektor kehidupan,” katanya.

Menurut dia, apabila hal itu terjadi, artinya mereka yang tidak beragama akan dengan mudah mengembangkan ajaran-ajarannya. Dia mengatakan tidak tertutup kemungkinan, suatu hari nanti Indonesia tidak lagi mempedulikan aspek religiusitas dan spiritualitas warga negara.

“Kalau itu terjadi, Indonesia tidak akan ada perbedaan dengan negara-negara lain. Apa Indonesia harus mengikuti semua apa yang datang dari Barat?,” ujarnya.

Selain itu dia menegaskan penghapusan identitas agama sama saja mencederai kesepakatan para “founding fathers” yang merumuskan dasar negara. Padahal menurut dia, perdebatan tentang hal itu masih dengan mudah dibaca dalam sejarah perumusan dasar negara.

“Jangan sampai hanya karena pemikiran dan pendapat seseorang, lalu sebagian sejarah perjalanan bangsa ini dihapuskan begitu saja,” ujarnya.

Dia menegaskan apabila ada yang ingin menghapuskan identitas agama dalam KTP, perlu ditelusuri motif dari pernyataan tersebut, jangan-jangan hanya karena ingin tampil beda dan cari perhatian saja.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri akan mengizinkan pengosongan kolom agama pada kartu identitas penduduk yang ditujukan bagi warga negara penganut aliran kepercayaan yang belum diakomodasi undang-undang.

“Dalam undang-undang memang hanya tercantum enam agama dan kalau mau menambah keyakinan harus mengubah undang-undang. Jadi untuk sementara dikosongkan dulu tidak masalah,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo, Kamis (6/11).

Menurut Tjahjo, sudah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi payung hukum pengosongan kolom agama. Selain itu menurut dia agama lain di luar Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu juga perlu diperjuangkan karena keyakinan seseorang itu adalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, agama yang dicantumkan dalam KTP adalah agama resmi yang diakui Pemerintah. Sebelumnya, pemerintah sudah mengakui eksistensi sejumlah aliran kepercayaan, seperti Baha`i, Sunda Wiwitan, Kejawen, dan Ahmadiyah.(rr)


F-PPP Minta Kolom Agama KTP Tidak Dikosongkan

Jakarta (Antara) – Fraksi PPP di DPR meminta kolom agama pada kartu tanda penduduk tidak dikosongkan karena dikhawatirkan akan memunculkan persoalan seperti perkawinan dan hak asuh anak.

“Pencantuman agama dalam kolom KTP sangat penting, untuk kepentingan warga negara itu sendiri. Masalah akan muncul dalam persoalan perkawinan, hak asuh anak dan lain lain,” kata Sekretaris Fraksi PPP di DPR Arwani Thomafi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat..

Dia mengatakan kolom agama dalam dokumen kependudukan adalah penting karena untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara sekuler meskipun bukan negara agama.

Namun, menurut dia, hal itu merupakan manifestasi nyata dari sila pertama Pancasila yang menunjukkan perbedaan kita dengan negara-negara lain.

“Memeluk agama adalah manifestasi nyata dari sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujarnya.

***

Pikiran bahaya: Kolom Agama Dikosongi, agar nanti hilang

Dengan tegas, politikus PKS Fahri Hamzah tidak sepakat bila kolom agama dikosongkan. Sebab, kata dia, identitas agama seseorang perlu ditunjukkan dalam KTP.
“Bahaya kalau orang mau hilangkan ini, agama sumber konflik. Justru karena beda, kita bergaul yuk. Itu ajaran agama,” jelas Fahri.

“Mazhab dari pikiran ini berbahaya. Bertentangan nilai-nilai agama. Kita tentang hilangnya kolong agama di KTP kita. Abis kosong kan ilang. Kan enggak jelas,” imbuhnya.

Menurut Fahri, dengan adanya kejelasan identitas agama seseorang maka keberagaman menjadi penting. Orang dapat memahami dan menghormati orang lain walaupun beda agama.mdkcom

(nahimunkar.com)

(Dibaca 999 kali, 1 untuk hari ini)