• Dengan menaikkan BBM (bahan bakar minyak), sekali gebrak akan menghasilkan jumlah besar aneka kerugian bagi masyarakat, yakni: makin miskin, makin tidak mampu bergerak dalam aneka sector, makin bodoh dan mengakibatkan anak-anaknya jadi bodoh; baik karena kurang asupan makanan maupun karena tidak mampu menjangkau pendidikan yang layak dengan aneka sarananya.
  • Ketika masyarakat sudah bodoh dan kebodohan pun merata, maka tinggal dijadikan apa saja semau orang yang menggunakannya, entah itu mau dijual ombyokan atau sekadar ditipu dengan iming-iming yang menggiurkan.
  • Raja tega setingkat apa yang kedhalimannya secara massif seperti ini dan secara perhitungan akal, pembodohannya tidak terbendung ini?

Gara-garanya adalah sekitar ini:

  • Sebenarnya pemerintah punya alternatif lain untuk menanggulangi naiknya harga BBM yang tidak berimbas pada rakyat kecil yakni dengan mengurangi biaya perjalanan birokrasi dan belanja negara yang saat ini mencapai 52 persen dari APBN sebesar Rp 1.400 triliun, sementara jika dipandang dari sisi keuntungan, menaikan harga BBM tidak begitu signifikan bagi keuntungan pemerintah.
  • Hal ini karena hampir 80 persen perusahaan minyak diindonesia sudah di privatisasi oleh pihak asing, sehingga hanya 20 persen yang masih dikelola oleh pertamina, sedangkan kebutuhan minyak dalam negeri mencapai 950.000 barrel per-tahun. Di samping itu ada lagi jalan alternatifnya yakni dengan cara pemerintah harus menaikan harga bea untuk perusahaan asing yang mengekspor minyak, agar perusahaan asing dapat memasarkan minyaknya didalam negeri serta dengan melakukan recovery pertamina.
  • Berhubung pemerintahnya hanya memikirkan perutnya sendiri ketimbang memikirkan rakyat kecil, jadi jalan alternatif tersebut tidak diaplikasikan oleh pemerintah.
  • Niat luhur dalam mencapai kemerdekaan masa lalu di antaranya untuk mencerdaskan bangsa, kini niat luhur itu tinggal kata-kata fosil. Yang dilaksanakan justru sebaliknya. Pembodohan. Itupun secara massal dan sistematis dan sistemik.
  • Ancaman ini penting dibaca:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya’.”  (HR Muslim – 203)

  • Terhadap pengkhianat (yang tidak menjalankan amanah dengan benar), siapapun tidak boleh membelanya. Karena Allah telah melarangnya:

 إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا  [النساء/105]

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat, (QS An-Nisaa’/4: 105).

Orang yang masih punya nalar pun prihatin dengan sikap pemerintah yang seakan jadi raja tega terhadap ratusan juta rakyatnya dengan ketidak bijakan yang hakekatnya adalah pemiskinan dan pembodohan yang massif sistemik lagi sangat fatal dampak selanjutnya ini. Kalau dulu para ulama, kyai, tokoh Islam dan Ummat Islam maju berjihad melawan penjajah kafir untuk mencapai kemerdekaan dengan ungkapan “merdeka atau mati”, kini amanat kemerdekaan itu diemban dengan ketidak bijakan yakni kurang lebihnya seperti perkataan “merdeka untuk mati”, maka dimiskinkan dan dibodohkan secara massal saja. Asal kita-kita bisa kenyang dan senang, menjual asset ke asing sambil menaikkan apa saja yang dapat diserap dari bawah. Itulah penerapan sukses dari teori tukang belah bambu: injak yang di bawah, angkat yang di atas.

Ulasan dan berita berikut ini mungkin ada gunanya juga.

***

HARGA BBM NAIK, MASYARAKAT MISKIN BERTAMBAH

Perencanaan pemerintah dengan  Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan april mendatang kini sudah mulai mendekat, terlihat dari media televisi, koran, majalah dan lain sebagainya yang mengabarkan tentang kenaikan harga BBM.

Masyarakat indonesia khususnya di banten ini sangat gelisah sekali dan menolak dengan kenaikan harga BBM, karena mayoritas penduduk di Banten ini adalah buruh tani dan nelayan. Ditambah lagi dengan pengangguran yang ada di Banten yang tak pasti pendapatannya. Betapa mirisnya kehidupan mereka jika harga BBM naik, sebab  kenaikan harga BBM sudah dipastikan diikuti dengan kenaikan harga sembako dan tarif angkutan umum.

Kebijakan pemerintah dengan menaikan harga BBM hanya akan menambah penderitaan rakyat kecil dan membuat masyarakat miskin semakin menjerit. Bagi mereka yang tergolong kaya dan mempunyai harta berlimpah,  masalah kenaikan BBM, sembako dan tarif angkutan umum tidak jadi masalah karena mereka mampu untuk membeli, disamping itu mereka  juga jarang  naik angkutan umum (angkot) karena mereka mempunyai kendaraan pribadi. Wajar kalau orang kaya tidak terlalu mempermasalahkan masalah tersebut.

Kalau memang rencana kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM tidak bisa dibatalkan, maka saya menghimbau kepada pemerintah untuk menindak lanjuti atau menangani kemiskinan dan kebodohan masyarakat indonesia khususnya di Banten karena dari dua faktor tersebut sangatlah berpengaruh untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa ini.

Kalau dua faktor tersebut sudah terealisasi dengan sepenuhnya, maka pemerintah boleh memberi kebijakan tentang kenaikan BBM, tapi mengapa dua faktor tersebut belum tuntas sampai sekarang, jika dua faktor tersebut belumlah tuntas dan kemudian pemerintah ingin menaikan BBM maka akan semakin parah dampak negatifnya kepada masyarakat kecil mulai dari daya beli masyarakat akibat kenaikan BBM.

Kemiskinan dan penderitaan rakyat dimana-mana, sementara pejabat senang senang diatas penderitaan rakyat miskin, maka dari itu saya menolak keras dengan kenaikan BBM karena dampak dan imbasnya kepada rakyat miskin.

Sebenarnya pemerintah punya alternatif lain untuk menanggulangi naiknya harga BBM yang tidak berimbas pada rakyat kecil yakni dengan mengurangi biaya perjalanan birokrasi dan belanja negara yang saat ini mencapai 52 persen dari APBN sebesar Rp 1.400 triliun, sementara jika dipandang dari sisi keuntungan, menaikan harga BBM tidak begitu signifikan bagi keuntungan pemerintah.

Hal ini karena hampir 80 persen perusahaan minyak diindonesia sudah di privatisasi oleh pihak asing, sehingga hanya 20 persen yang masih dikelola oleh pertamina, sedangkan kebutuhan minyak dalam negeri mencapai 950.000 barrel per-tahun. Di samping itu ada lagi jalan alternatifnya yakni dengan cara pemerintah harus menaikan harga bea untuk perusahaan asing yang mengekspor minyak, agar perusahaan asing dapat memasarkan minyaknya didalam negeri serta dengan melakukan recovery pertamina.

Berhubung pemerintahnya hanya memikirkan perutnya sendiri ketimbang memikirkan rakyat kecil jadi jalan alternatif tersebut tidak diaplikasikan oleh pemerintah. Gimana bangsa ini mau merdeka dan rakyatnya sejahtera orang pemerintahnya hanya mementingkan kehidupannya sendiri ketimbang mementingkan rakyatnya.

Kenaikan BBM sama halnya dengan membunuh rakyat miskin secara perlahan- lahan, bikin rakyat miskin menderita dan tertindas. Cobalah para pemerintah lihatlah rakyat indonesia yang dilanda dengan kemiskinan. Saya menolak keras dengan kenaikan harga BBM di indonesia karna kalau BBM naik maka imbas dan korbannya hanya kepada rakyat kecil. “yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, BBM naik Rakyat miskin semakin bertambah”.(Oleh : Ahmad Muhibbi Unyami)

http://bantenpos-online.com

DPD Asal Banten Tolak Kenaikan BBM

SERANG, BP – Rencana pemerintah pusat untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus menuai kritikan dari berbagai kalangan. Kali ini, kritikan datang dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Banten, Andika Hazrumy.

Menurutnya, rencana pemerintah menaikkan harga BBM perlu dikaji lebih dalam, karena dengan adanya kenaikan BBM maka akan berdampak terhadap masyarakat yang berada di daerah.

“Sebagai wakil daerah di pusat, saya akan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat dan daerah pemilih. Salah satu perjuangan yang akan saya lakukan adalah menolak rencana pemerintah pusat untuk menaikan harga BBM. Karena itu merupakan aspirasi dari berbagai macam kelompok masyarakat di Banten,” kata Andika.

Oleh karena itu, lanjutnya, bersama dengan anggota Komite IV lainnya yang membidangi masalah APBN, DPD Banten akan menggalang dukungan untuk melakukan penolakan rencana kenaikan BBM tersebut. “Dengan tegas kami melakukan penolakan terhadap rencana kenaikan BBM,” ujarnya.

Andika menjelaskan, kenaikan harga BBM pasti akan diikuti oleh kenaikan harga-harga lainnya, seperti listrik, bahan pokok, kenaikan upah buruh, dan sebagainya. Hal itu, katanya, akan berimbas terhadap lemahnya daya beli masyarakat di daerah, sehingga angka kemiskinan dan pengangguran terus bertambah.

Dikatakan Andika, mencermati persoalan BBM sebenarnya adalah persoalan klasik yang menyangkut subsidi dan managemen gas di negara ini. Masalah subsidi, kata Andika, bisa dihilangkan jika dari dulu kenaikan itu dilakukan secara bertahap dengan  mempertimbangkan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas managemen Migas Indonesia.

“Misalnya dengan melakukan peninjauan ulang UU Migas, yang selama ini mengizinkan dan menguntungkan liberalisasi Migas bagi kalangan asing. Selain itu juga perlu mendorong adanya political will untuk memberi kesempatan bagi BUMN dalam mengelola blok-blok Migas yang kini dikuasai oleh asing,” jelasnya.

Andika juga melihat perlu adanya perubahan paradigma pola kontrak Migas dari business to goverment (B to G) menjadi  business to business (B to B).  “Jika hal ini terus dibiarkan seperti sekarang, maka kedaulatan negara kita terus berada di bawah kepentingan kontraktor Migas asing,” katanya.

Jika sudah melewati proses itu, kata Andika,  penghematan subsidi BBM dapat dialokasikan sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa ini. Dalam dimensi jangka panjang, Andika melihat penghematan subsidi bisa dialokasikan untuk peningkatan anggaran infrastruktur di daerah-daerah. Seperti irigasi untuk pertanian, jalan-jalan desa, pasar tradisional, dan pembenahan transportasi massal.(tbe) http://bantenpos-online.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 291 kali, 1 untuk hari ini)