Inilah beritanya.

***

PKS: Pengosongan Kolom Agama Bagian dari PKI

Jakarta – Pengosongan kolom agama dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dinilai bagian dari PKI alias komunis. Maka, Indonesia sedang menuju negara komunis.

Penilaian itu disampaikan anggota DPR dari Fraksi PKS, Anshori Siregar, kepada INILAHCOM, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Menurutnya, Indonesia sedang menuju negara komunis terkait rencana pemerintahan Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk menghapus kolom agama di KTP.

“Itu adalah bagian-bagian dari PKI, ini mau dijadikan komunis. Jadi yang tidak mau ada aturan dalam diri kita,” kata Anshori.

Anshori mengatakan, Indonesia sebagai negara yang berazaskan Pancasila, maka keberagaman agama sebagai landasan kerukunan antar bangsa. Untuk itu, harus mengantisipasi terkait pengosongan kolom agama tersebut.

“Kita harus antisipasi ini, karena memang kita itu perlu agama. Misalnya, ketika ada yang meninggal dunia, ini pemakamannya apakah secara Islam, Kristiani, Hindu, Budha,” tandas Anshori.

Sebagaimana diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, setiap WNI yang memiliki kepercayaan di luar agama yang diakui pemerintah, boleh mengosongkan kolom agama di KTP. [rok] inilahcom

***

Mantan Stafsus SBY Kecam Gagasan Mendagri

INILAHCOM, Jakarta – Rencana Mendagri Tjahjo Kumolo mengosongkan kolom agama di KTP (Kartu Tanda Penduduk), tak sesuai akal sehat. Diusulkan agar Kementerian Agama juga dibubarkan.
Menurut mantan Stafsus Presiden SBY, Andi Arief, ide pengosongan kolom agama di KTP, sebaiknya tidak dijalankan. Karena tidak substansif dan melawan akal sehat.

“Kemarin, mendagri yang biasa ngurus partai bilang akan mengevaluasi isi KTP, khususnya kolom agama. Rencananya dihapuskan saja. Lho, kok nanggung amat. Kenapa enggak kementerian agama dihapuskan juga,” ungkapnya kepada INILAHCOM di Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Aktivis angkatan 98 ini mengaku tak habis pikir dengan gagasan tersebut. Apalagi, Mendagri Tjahjo Kumolo mengaitkan gagasan penghapusan kolom agama di KTP dengan undang-undang.

“Memangnya kalau ada kolom agama itu melanggar undang-undang? Atau agamanya diisi, melawan konstitusi. Rasa-rasanya kok semakin aneh saja negeri kita ini,’’ tuturnya.
Selanjutnya, Alumni Fisip UGM ini, menantang Mendagri Tjahjo untuk tidak hanya menghapus kolom agama. Namun kolom jenis kelamin serta alamat rumah, dihapuskan juga.
“Kalau logikanya seperti itu, kosongin juga dong kolom jenis kelamin. Kasihan yang trans gender. Atau alamat rumah, kasihan yang tidak punya rumah. Saran saya, sebaiknya tidak usah tanggapin Mendagri, mari kita kosongin pikiran untuk ide ini,” tuturnya. [gus] Oleh: Iwan Purwantono, nasional – Jumat, 7 November 2014 | 20:01 WIB

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.316 kali, 1 untuk hari ini)