Bulan April pemerintah berencana menaikkan harga BBM. Alasannya subsidi terus membengkak. Sudah mencapai Rp 200 triliun. Subsidi sudah membebani anggaran APBN. Seperti tidak ada pilihan, kecuali harus dipangkas. Dengan dihapuskannya subsidi BBM, berdampak harga-harga akan naik. Korban pertama yang harus menanggung dihapuskannya subsidi BBM, bukanlah orang kaya atau pejabat. Tetapi rakyat miskin yang melarat.

Kenaikan BBM tidak membuat orang kaya menjadi terbebani. Orang kaya tidak pernah merasa sedih dengan kenaikan BBM. Mereka tetap nyaman berapapun harg BBM. Karena mereka memiliki uang. Mereka memiliki kekuasaan. Mereka memiliki segala yang diperlukan. Kenaikan BBM rata-rata 15-20 persen pun tidak masalah. Mereka tidak mengeluh. Jakarta sepanjang hari tetap macet. Ini hanya menggambarkan, kenaikan tidak memiliki dampak apapun terhadap orang kaya.

Kenaikan BBM mempunyai cerita lain, khususnya bagi rakyat yang melarat alias miskin. Mereka langsung terkena dampak. Seluruh kebutuhan pokok akan naik. Kenaikan bisa melebihi 30 persen, terutama harga-harga kebutuhan pokok rakyat. Dengan penghasilan yang tetap, dan cenderung semakin berkurang, tidak mungkin rakyat miskin akan dapat bertahan hidup. Mereka akan sangat terpukul dengan kenaikan BBM.

Mengapa Presiden SBY tidak melakukan tindakan radikal, dan berempati terhadap rakyat yang melarat? Dengan cara memotong 20 persen gaji presiden, wakil presiden, para menteri kabinet, gubernur, bupati, walikota, anggota DPR, DPRD, dan eselon I, maka akan memberikan kontribusi yang besar, guna mengurangi (menutup) subsidi BBM, yang menyebabkan APBN mengalami defisit. Sekaligus menggembirakan rakyat miskin, dan memberikan harapan kepada mereka dengan cara empati Presiden itu.

Berapa gaji presiden, wakil presiden, para menteri kabinet, gubernur, bupati, walikota, anggota DPR, DPRD, dan eselon I? Kalau Presiden dan Wakil Presiden gajinya mencapai Rp 100 juta, dan ditambah tunjungan yang seabrek, bisa mencapai ratusan juta,  kemudian para menteri, gubernur, bupati, walikota, anggota DPR, dan DPRD, dan eselon I, menerima puluhan juta, dipotong 20 persen gajinya. Sudah dapat menyumbang sangat besar bagi menutup subsidi, tanpa  harus membebani rakyat yang melarat.

Mengapa Presiden SBY tidak bertindak dengan meminta hibah dana dari para 10 orang terkaya di Indonesia, yang kekayaannya mencapai ratusan triliun rupiah. Jika Presiden SBY mengambil tindakan dan kebijakan dengan meminta dana hibah 20 persen dari kekayaan mereka disumbangkan kepada negara yang sedang menghadapi krisis ekonomi, akibat dari dampak krisis global dan minyak, pasti akan mengurangi beban bagi orang miskin. Para orang terkaya di Indonesia, mereka sudah mendapatkan keuntungan dengan hidup di Indonesia, mendapatkan proteksi, dan mengeruk sumber daya alam Indonesia, dan memanfaatkan tenaga buruh yang murah. Mengapa Presiden tidak melakukannya?

Apalagi kalau pemerintah melakukan efesiensi dalam mengelola anggaran negara, maka APBN, ketika menghadapi situasi politik dan ekonomi, yang tidak stabil di Timur Tengah, dan kenaikan harga minyak mentah yang sekarang mencapai $ 130 dollar per-barel, tidak akan sampai harus membebani rakyat yang sudah tercekik oleh kemelaratan.

Bayangkan di tengah-tengah korupsi yang kian “menggila” di negeri ini, seperti bagaimana kasus Gayus, Dhana, Nazaruddin, yang memiliki rekening dari miliaran sampai triliunan rupiah, dan semuanya dari hasil korupsi. Negara dikeruk para pejabat, pegawai, para pemimpin partai politik, sementara rakyat miskin, harus menanggung semua kejahatan mereka? Rakyat miskin harus menanggung akibat kerakusan para pejabat, pegawai, dan penguasa di negeri ini. Tanpa sedikitpun mereka berempati terhadap rakyat miskin.

Kapan di negeri ini ada presiden, pejabat, dan para pemimpin partai politik, yang memiliki empati terhadap rakyat jelata? Rakyat jelata terus menjadi korban kerakusan dan ketamakan mereka.

Bulan April benar-benar menjadi bulan yang menghancurkan rakyat jelata. Karena tidak adanya empati terhadap rakyat yang sudah menderita di negeri ini.

Mereka saat berkampanye menjanjikan perubahan dan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat jelata. Tetapi tidak ada satupun diantara mereka yang benar-benar memiliki empati terhadap rakyat.

Tidak ada diantara mereka yang menjadi pelindung dan pembela rakyat jelata. Semuanya hanya berjanji, sesudah berkuasa mereka menindas dan menzalimi rakyat yang miskin dan jelata. Itulah karakter para pemimpin Indonesia.

Dengan kenaikan BBM itu, secara sadar pemerintah membunuhi rakyat jelata secara perlahan-lahan. Mereka tidak memiliki alternatif apa-apa dengan keputusan yang diambil pemerintah dengan kenaikan BBM itu. Mereka hanya menunggu ajal tiba. Wallahu a’lam.

ERAMUSLIM > EDITORIAL

http://www.eramuslim.com/editorial/mengapa-tidak-memiliki-empati-terhadap-rakyat-miskin.htm
Publikasi: Minggu, 04/03/2012 15:57 WIB

***

BEM Se-Indonesia Tolak Kenaikan BBM

6 Maret 2012 – 08.53 WIB

PEKANBARU (RP) – Memanfaatkan momen Musyawarah Nasional yang digelar di Lampung 28 Februari-2 Maret lalu, aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menyatakan sikap penolakan terhadap kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sedang digodok oleh pemerintah.
Keputusan ini juga didukung oleh BEM-SI Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) yang terdiri dari Riau, Kepri, Sumbar, Sumut dan Aceh.

Seperti dikemukakan oleh salah satu delegasi BEM-SI Sumbagut Muhammad Mukhlis.

Disebutkannya, puncak dari pernyataan sikap penolakan ini melalui aksi long march dari Masjid Taqwa sampai Tugu Adipura Bandar Lampung saat Munas berlangsung.

‘’Kita dengan tegas menolak kenaikan BBM, karena jelas kenaikan ini akan menyebabkan multiplier effet seperti naiknya TDL, bahan-bahan pokok, ongkos transportasi umum dan yang lainnya, yang ujung-ujungnya masyarakat bawahlah yang kuat terasa imbasnya,’’ tegas Mukhlis saat berbincang bersama wartawan Senin (5/3) kemarin.

Disebutkan Wakil Presiden Mahasiswa UIN Suska Riau ini, penolakan kenaikan BBM ini merupakan isu penting yang akan di kawal oleh BEM SI, termasuk BEM-BEM yang ada di Riau.

Selain menuntut pemerintah untuk tidak mencabut subsidi BBM, dalam pernyataan sikapnya BEM-SI juga menuntut pemerintah agar menuntaskan masalah kebocoran APBN yang besarnya rata-rata 30 persen per tahun dan mengalihkannya untuk menanggung beban APBN dalam menyediakan subsidi energi bagi rakyat.

Pemerintah juga dituntut untuk mengembalikan kedaulatan pengelolaan dalam negeri atas penguasaan blok-blok minyak dan gas yang selama ini dikuasai oleh asing.

Isu yang berkembang saat ini BBM akan naik sekitar 5-15 persen dari harga yang berlaku saat ini.(h) riaupos.

(nahimunkar.com)

(Dibaca 412 kali, 1 untuk hari ini)