Mengenang Abdul Qadir Djaelani yang Dipenjara Terkait Peristiwa Umat Islam Dibantai di Tajung Priok Jakarta 1984.

Dalam peristiwa pembantaian terhadap Umat Islam di Tanjung Priok Jakarta 1984 itu ada Abdul Qadir Djaelani dan lain2 sebagai muballigh yang ditangkap penguasa kemudian dipenjara. Padahal mereka tidak ada di tempat peristiwa.

Kini aktivis senior Pelajar Islam Indonesia (PII) KH Abdul Qadir Djaelani telah wafat pada Selasa 11 Rajab 1442H (23/02/2021). Informasi dihimpun hidayatullah.com, KH Abdul Qadir meninggal dunia di Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat pada pukul 10.00 WIB pada usia 87 tahun.

Innalillahi Wainna Ilaihi Roji’un 

Telah Meninggal Dunia: KH. ABDUL QADIR DJAELANI, usia 87 tahun, pada hari ini Selasa, 23 Feb. 2021, jam 10.00 Wib di Leuwiliang. Bogor,” pesan tertulis diterima pada Selasa siang.

“Ustadz Abdul Qadir Djaelani, Beliau adalah senior PII Aktivis dan Pejuang Islam Tiga Zaman. Sudah malang melintang di dunia dakwah, aktivis, dan politik serta seorang Singa Podium. Sering keluar masuk penjara Orde Lama dan Orde Baru, di masa reformasi sempat menjadi anggota DPR RI dari PBB,” demikian disebutkan.

Almarhum juga dikenal banyak menulis buku bermanfaat untuk kaum Muslimin. Almarhum dinilai sebagai seorang mujahid, pejuang Islam yang menghabiskan seluruh usianya untuk kemuliaan Islam.

(Innalillahi… KH Abdul Qadir Djaelani Aktivis Senior PII Wafat

Posted on 23 Februari 2021 by Nahimunkar.org )

 

Untuk mengenangnya, mari kita simak simak berikut ini.

***

12 September 1984: Ketika Muslim Dibantai di Tanjung Priok Jakarta


Suasana kerusuhan pada tragedi Tanjung Priok September 1984.

Foto: wikipedia

Tragedi Tanjung Priok 1984: Musibah dalam Musibah Muslim Indonesia

REPUBLIKA — Oleh: Beggy Rizkiyansyah – Penggiat Jejak Islam untuk Bangsa

Rezim Orde Baru meninggalkan bekas luka hingga kini bagi umat Islam. Pada akhir 60-an menjelang awal 70-an rezim ini mulai menekan umat Islam demi panggung pemilu, maka selepas pemilu 1971, rezim orba mulai menampakkan wajah sebenarnya, termasuk pada umat Islam di Indonesia.[1]

Berbagai tekanan mulai dilancarkan kepada umat Islam. Setelah menolak memberikan izin bagi para tokoh-tokoh Masyumi untuk berpolitik, rezim ini juga menekan kaum Nahdliyin di tanah air. NU yang beroposisi pada rezim orde baru, serta kencang mengkritik Soeharto dan kabinetnya, ditekan keras. Kebijakan-kebijakan orde baru terhadap umat Islam memang pantas dikritik, bahkan ditentang. Mulai dari RUU Perkawinan yang mengesampingkan Syariat Islam, rencana rezim Orba untuk mengakomodir aliran kepercayaan sejajar dengan agama, persoalan P4 hingga upaya orde baru untuk membungkam politik umat Islam lewat mengasingkan para tokoh Masyumi dari politik, seperti terhadap M. Natsir, Moh Roem yang tak diizinkan menjadi ketua Parmusi, hingga peleburan partai-partai Islam menjadi satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangungan (PPP).[2]

Umat Islam saat itu benar-benar dipinggirkan aspirasinya. Tak mengherankan, karena Suharto saat itu memilih orang-orang terdekatnya dari kalangan bukan Islam, termasuk kejawen. Ali Moertopo dan Hoemardani yang berada dalam lingkaran kekuasaan Orde Baru memaksimalkan pengaruhnya melalui think-thank Centre for Strategic and International Studies (CSIS).[3]

Upaya rezim Orde Baru yang menyatukan partai Islam dalam satu partai justru menjadi blunder ketika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) malah mendulang suara di pemilu 1977. Golkar yang sempat terancam kalah ketika itu, membuat Suharto memikirkan kembali kebijakan untuk menghadang peran umat Islam dalam politk kala itu. Isu-isu seperti ekstrim kanan, ‘Komando Jihad’ menjadi hembusan permainan intelejen yang dihembuskan untuk mendiskreditkan geraakan umat Islam. Mantan Menteri Agama yang juga tokoh NU, KH Saifuddin Zuhri pun mengkritik isu-isu ‘Komando Jihad’ yang dihembuskan rezim Orde Baru,

Bagaimanapun, secara sepintas lalu, isyu ‘Komando Jihad’ bisa dikesankan untuk ditujukan kepada Ummat Islam, sekurang-kurangnya kepada golongan yang dikatagorikan ‘ekstrim.’ Kitapun tidak lebih tahu, siapa golongan ‘ekstrim’ tersebut. Apakah yang anti Orde Baru? Yang anti Pancasila? Yang anti UUD 45? Yang anti Pembangunan? Yang anti musyawarah?”[4]

Aksi-aksi protes umat Islam baik terhadap kebijakan orde Baru semakin menghebat kala Suharto menentukan Pancasila sebagai asas tunggal. Polemik asas tunggal Pancasila semakin menghebat di masyarakat dan ormas-ormas Islam. Penolakan-penolakan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal juga menggema di masjid-masjid. Gelombang penentangan umat Islam terhadap rezim orde baru memang tampak menguat. Namun tak ada yang menyangka, Suharto dan rezim Orba akan melakukan suatu kekejian yang luar biasa terhadap umat Islam. Kekejian yang kelak kita akan mengenangnya sebagai Tragedi Tanjung Priok.

Tanjung Priok, salah satu wilayah dengan pemukiman padat di Jakarta, menjadi saksi kekejian rezim orde Baru terhadap umat Islam. Awal mula kejadian ini, ketika tanggal 8 September 1984, seorang Bintara Pembina Desa (Babinsa), bernama Hermanu, memasuki Mushola As-Sa’adah di Gang IV Koja, Tanjung Priok. Menurut kesaksian masyarakat ia masuk masjid tanpa melepas sepatu (meski Hermanu sendiri kelak membantahnya). Di sana, ia keberatan dengan sebuah pamflet yang tertempel di dinding yang menurutnya mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Padahal pamflet tersebut hanya pengumuman pengajian rutin biasa. Menurut Hermanu, ia kemudian memakai air selokan yang hitam itu untuk melepas pamflet yang melekat dengan kuat di papan pengumuman. Namun menurut kesaksian ia menyiram pamflet tersebut dengan air selokan.[5]

Keesokan harinya, kejadian di musholla tersebut menjadi pembicaraan warga. Namun tak ada penyelesaian dari aparat terhadap masalah ini. Tanggal 10 September 1984, Hermanu dan rekannya, diketahui keberadaannya oleh jemaah As-Sa’adah, yaitu Syarifudin Rambe dan Syofwan. Kemudian terjadi perdebatan diantara mereka. Mereka kemudian melakukan pembicaraan di Pos RW 05. Ketika pembicaraan tengah berlangsung, tiba-tiba massa di luar sudah ramai. Menurut Hermanu, saat itu, massa berusaha menyerang dirinya. Namun karena tak dapat menggapai dirinya, massa di luar yang tak terkait dengan masalah ini kemudian merusak dan membakar sepeda motor Koramil. Anggota Polres kemudian datang dan menangkap empat orang, yaitu Syofwan, Syarifudin Rambe, Ahmad Sahi dan Mohammad Noor, yang dituduh membakar motor tersebut. Mohammad Noor sendiri membantah telah membakar motor tersebut, ia mengaku hanya memukul motor tersebut.[6] Anehnya, aksi-aksi provokatif Hermanu malah tidak ditindaklanjuti oleh aparat.

Tanggal 11 September, warga meminta tokoh masyarakat setempat, Amir Biki untuk meminta aparat membebaskan keempat orang yang ditangkap. Amir Biki, muslim yang taat, dan ditokohkan oleh masyarakat Tanjung Priok, memang menjadi orang yang biasa berhubungan dengan pihak militer (pemerintah). Amir Biki juga mengenal H.M.A. Sampurna, yaitu Asintel (Asisten Intel) Kodam Jaya. H.M.A. Sampurna mengaku dihubungi Amir Biki untuk membebaskan keempat orang tersebut yang ditahan di Polres atau Kodim. Namun permintaan tersebut ditampik oleh H.M.A. Sampurna.[7]

Tanggal 12 September, sebuah pengajian besar, yang memang sudah direncanakan jauh-jauh hari diadakan di Jalan Sindang, lorong 102. Pengajian itu sendiri memang dihadiri oleh Amir Biki, namun ia bukan orang yang direncanakan untuk berceramah di pengajian tersebut, karena Amir Biki memang bukan mubaligh. Pengajian tersebut diisi oleh beberapa ustadz, yaitu, Syarifin Maloko, Salim Kadar, M Nasir (bukan M. Natsir tokoh Masyumi dan DDII), dan Ratono.[8]

Acara pengajian yang dimulai pukul 20.00 itu kemudian berujung memanas. Masyarakat yang masih tak puas dengan penyelesaian kejadian di As-Sa’adah. Pukul 22.30, Amir Biki kemudian didaulat untuk berbicara di atas panggung.Di depan jama’ah yang berjumlah ribuan, Amir Biki mengajak jama’ah untuk menuntut pembebasan keempat orang yang ditangkap. Ia kemudian berkata, “Kita tunggu sampai jam 23.00 WIB, apabila keempat orang ini tidak dibebaskan juga, maka kita semua ke Kodim! Malam ini akan ada banjir darah. Karena saya tahu moncong senjata TNI telah diarahkan ke kepala saya!” Perkataan Amir Biki berhenti sejenak, kemudian dilanjutkan dengan, “Apabila saya meninggal malam ini, saya minta kepada jamaah untuk mengusung jenazah saya keliling Jakarta!” Amir Biki juga mengingatkan, “Jangan mengecewakan saya, saya peringatkan bahwa yang membuat kegaduhan itu bukan jamaah kita,” serunya.[9]

Ia kemudian memimpin massa untuk menuju ke Kodim. Namun tujuannya bukan untuk melawan aparat, apalagi memberontak. Amir Biki mengatakan pada kawannya Husain Safe saat itu, ketika Husein menolak ikut jika tujuan mereka untuk memberontak. “Bukan untuk itu, dan saya minta jangan ada yang melawan aparat karena itu bukan tujuan kita!”, tegas Amir Biki.[10]

Massa pun bergerak menuju Kodim. Di jalan mereka bertakbir, sambil membawa bendera hijau bertuliskan kalimat Tauhid. Tidak ada aksi anarkis sepanjang jalan. Namun belum sampai Kodim, persis di depan gereja di samping Mapolres Jakarta Utara, massa terhenti. Mereka dihadang aparat tentara, yang jumlahnya tak banyak saat itu, hanya belasan orang. Barisan massa di depan berhenti, namun mereka terdesak untuk maju oleh massa yang ada di belakang. Saat rombongan yang berada di depan barisan berusaha menahan massa untuk berhenti, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan. Massa pun panik, berhamburan. Tembakan kemudian terus menyusul, senapan menyalak menghujani massa, tanpa henti 10 hingga 15 menit.[11] Orang-orang bertumbangan, berteriak, Allaahu Akbar-Allaahu Akbar menggema. Husain Safe yang saat itu berada di barisan depan mengisahkan kejadian brutal tersebut,

Detik-detik berlalu begitu mencekam. Tak lama kemudian aparat-aparat yang menembak bergerak mundur agak jauh dari saya sambil terus menembak. Mereka mencoba melihat lebih jauh ke belakang, ke arah rombongan lain yang menuju kami. Ternyata itu adalah rombongan Amir Biki. Saya dengar ada yang berteriak bahwa itu adalah Amir Biki. Disusul lagi teriakan dari anggota pasukan lainnya, “Habisi saja!!”[12]

Amir Biki pun tumbang. Begitu pula massa lainnya. Mayat-mayat bergelimpangan di antara orang-orang yang terkapar terluka, di jalan dan di selokan. Tentara terus memburu massa dalam kegelapan akibat lampu dimatikan secara serentak. Kelak diketahui, lampu-lampu itu padam akibat dimatikan langsung dari pusat oleh PLN. Tentara memburu siapa saja. Orang yang lari ditembak hingga rubuh. Orang-orang yang tiarap dilindas truk tentara yang datang sekonyong-konyong. Orang-orang yang bersembunyi di selokan mendengar jelas jeritan-jeritan orang terlindas dan suara tulang remuk. Mereka terus menembaki bahkan dari atas truk. Setelah 10 hingga 15 menit, tembakan-tembakan kemudian berhenti.[13]

Aparat itu memeriksa siapapun yang tergeletak. Mencari yang masih hidup. Beberapa orang yang terluka namun masih hidup, berpura-pura mati. Termasuk Yusron Zaenuri. Ia berpura-pura mati. Mayat-mayat kemudian ditumpuk dan dilempar ke atas truk. Yusron Zaenuri, dilempar ke truk bertumpuk-tumpuk dengan mayat. Dua mobil truk besar penuh dengan mayat.
Tak lama kemudian datang ambulans dan mobil pemadam kebakaran, membersihkan jalan dari genangan darah. Ratusan orang menjadi korban.
Namun, pemerintah memberikan versi berbeda. Panglima ABRI Jenderal L.B. Moerdani yang meninjau lokasi tak lama setelah peristiwa keji tersebut menyatakan hanya sembilan yang tewas dan 53 luka-luka. Menurut versi Pemerintah, massa bertindak anarkis, meski para korban yang bersaksi menolak pernyataan tersebut.. L.B. Moerdani beserta Pangdam Jaya Mayjen Try Sutrisno juga mengunjungi RSPAD, lokasi tempat korban luka-luka dirawat seadanya.[14]


  • Keterangan foto: LB Moerdani dan Try Sutrisno memberikan keterangan mengenai peristiwa Tanjung Priok. Sumber foto: Pusat Studi dan Pengembangan Informasi (PSPI). 1998. Tanjung Priok Berdarah Tanggung Jawab Siapa? Kumpulan Fakta dan Data. Jakarta: Gema Insani Press

Umat Islam, beserta para tokoh masyarakat mengecam peristiwa tersebut. Para tokoh Islam seperti Syafrudin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, Anwar Harjono, AM Fatwa hingga tokoh nasional seperti Hoegeng, Ali Sadikin, HR Dharsono menandatangani Lembar Putih 22 yang berisi keprihatinan tentang pernyataan sepihak dari pemerintah. Lembar Putih 22 juga mengeluarkan kronologis dan fakta berbeda dari versi pemerintah. Mereka menyebut keterangan sepihak pemerintah sebagai “musibah dalam musibah.”[15]

Peristiwa ini memang tak hanya musibah dalam musibah, tetapi juga musibah berlanjut musibah. Kekejian aparat rezim Orde Baru tak hanya puas dengan membantai umat Islam di lokasi tetapi dilanjutkan dengan penyiksaan terhadap orang-orang yang terluka. Selepas diobati seadanya di rumah sakit, mereka kemudian ditahan tanpa ada proses yang legal. Penangkapan-penangkapan juga berlanjut selepas tragedi tersebut. Baik yang benar-benar ada di lokasi saat kejadian ataupun orang yang tak tahu menahu tentang peristiwa tersebut. Mereka dipaksa untuk mengakui pernyataan palsu. Penyiksaan demi penyiksaan menjadi makanan sehari-hari para tahanan. Mereka diperlakukan lebih buruk daripada binatang. Syaiful Hadi salah seorang yang ditahan menceritakan kisah pilu yang mereka alami.

“Dalam tubuh tanpa dibalut pakaian itu, kami disiksa di atas kerikil tajam. Kami dipaksa berguling-guling di atas kerikil itu, sementara tentara memukuli dengan tongkat dan menendangi dengan sepatu lars. Dari mulut mereka terlontar hinaan yang menyakitkan. “Dasar PKI!  Anak gerombolan GPK!” hardik mereka. Kami cuma mampu mengucap, “Allahu Akbar!”  Namun setiap kami mengucap kalimat takbir itu, mereka selalu melontarkan ejekan yang amat menyakitkan hati. “Di sini tidak ada Tuhan,” bentak mereka. Astaghfirullah! Hati seperti berkeping-keping. Sementara tubuh saya dan teman-teman tak henti-hentinya mengeluarkan darah. Darah segar mengucur dari kepala sampai kaki.”[16]

Ada pula kisah yang amat pedih dialami Aminatun, salah seorang tahanan perempuan. Ia mengalami penyiksaan dan pelecehan di tahanan. Aminatun yang ditahan meninggalkan anak-anaknya, kemudian dipaksa menyaksikan kakak dan teman-temannya dipukuli, diestrum dan ditelanjangi di depan dirinya. Ia pun tak lepas dari penyiksaan. Oleh aparat perempuan, jilbabnya dirobek dan ia diancam akan ditelanjangi. Ia pun dilain kesempatan akhirnya ditelanjangi oleh dua aparat perempuan. Ia dipaksa untuk mengakui terlibat pengajian di Tanjung Priok.[17]

Puluhan orang ditangkap dan siksa aparat selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Orang-orang yang wafat menjadi korban tak pernah jelas dimana mereka dikuburkan? Banyak keluarga, ayah, ibu, anak mencari anggota keluarga mereka. Tak pernah ada kejelasan. Nasib keluarga mereka. Bahkan ada yang dianggap telah meninggal, namun ternyata kembali lagi, dengan cedera akibat penyiksaan sekian lama.[18]



  • Keterangan foto: Pengamanan oleh tentara di Tanjung Priok. Sumber foto: Pusat Studi dan Pengembangan Informasi (PSPI). 1998. Tanjung Priok Berdarah Tanggung Jawab Siapa? Kumpulan Fakta dan Data. Jakarta: Gema Insani Press

Penangkapan dan penyiksaan tak hanya menyeret orang-orang kecil yang ikut dalam demonstrasi kala itu atau korban salah tangkap, tetapi juga menyeret para mubaligh dan aktivis Islam. AM Fatwa, penandatangan Lembar Putih turut ditangkap dan divonis berat begitu pula Letjen HR Dharsono, Salim Kadir, Prof. Oesmany Al Hamidi yang sudah sepuh dan Abdul Qadir Djaelani. Mereka rata-rata menerima vonis 18 hingga 20 tahun. Mereka dianggap sebagai dalang dan provokator peristiwa Tanjung Priok. Peradilan yang mereka jalani pun peradilan ‘sesat’ di bawah kendali oleh pemerintah.[19]

 

Peristiwa Tanjung Priok memang menjadi palu godam untuk menghantam umat Islam yang kritis terhadap pemerintah Orde Baru. Upaya pemerintah yang terutama hendak memaksakan Pancasila sebagai asas tunggal menimbulkan reaksi keras dari umat Islam. Peristiwa Tanjung Priok benar-benar memukul umat Islam. Setelah peristiwa ini, penerapan Pancasila sebagai asas tunggal tak lagi menemui kendala berarti. Namun bagi yang memperhatikan peristiwa ini dengan seksama, pasti akan mencium bau busuk operasi intelejen dalam peristiwa Tanjung Priok. Berbagai faktor mencurigakan, misalnya insiden provokasi oleh Babinsa di mushola As-Sa’adah. Lalu aparat juga condong mendiamkan warga yang tersulut emosinya. Ceramah-ceramah di wilayah itu memang semakin memanas menjelang tanggal 12 September 1984.[20] 

Tokoh umat Islam, Muhammad Natsir, sudah mengingatkan para da’i dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) untuk tidak melakukan khotbah di daerah Tanjung Priok karena situasinya semakin mencurigakan.[21] Ceramah-ceramah menolak asas tunggal memang semakin keras bergema di sana. Mustahil aparat tidak mengetahui hal ini. Bukan kebiasaan aparat di rezim Orde Baru untuk mendiamkan ceramah-ceramah yang kritis terhadap pemerintah.

Kecurigaan lain juga muncul melihat kesiapan aparat ketika menghadang massa demonstran. Aparat yang belasan orang, dihadapkan pada massa yang berjumlah setidaknya 1.500 orang. Reaksi aparat yang membabi buta menghujani massa yang tertib dengan tembakan juga amat tidak wajar. Turut menjadi pertanyaan adalah, mengapa lampu-lampu kala itu dipadamkan secara total dengan mematikan aliran listrik dari PLN secara tiba-tiba dan serentak?[22] Massa dalam kegelapan tentu saja lebih mudah dikacaukan dan hinggapi rasa panik serta ketidakjelasan melihat peristiwa.

Namun yang paling menimbulkan kecurigaan adalah berkumpulnya aparat (tentara) di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Mengkok Sukapura Cilincing, pukul 21.00, hanya beberapa jam sebelum kejadian pukul 23.00. Aparat terlihat mengamankan lokasi pemakaman umum tersebut. Kelak, para korban dimakamkan di TPU tersebut, beberapa jam setelah kejadian tanpa diketahui keluarga korban. Fakta ini baru diketahui setelah para korban yang menjadi aktivis untuk menuntut keadilan peristiwa Tanjung Priok, menggali makam di sana dan menemukan tulang belulang korban pada tahun 1998.[23]

Tak pelak, nama Panglima ABRI Jenderal L.B. Moerdani dan Pangdam Jaya kala itu, MayJen Try Sutrisno acapkali disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab dibalik peristiwa tragis Tanjung Priok.[24] Terutama kepada Benny Moerdani yang tindak tanduknya menunjukkan penentangannya kepada umat Islam. Bukan barang baru, tekanan terhadap umat Islam disalurkan lewat operasi-operasi intelejen semacam isu ‘Komando Jihad’ dan lainnya. Namun hingga kini, tak ada satu pun aparat yang diadili atas peristiwa ini, meski Komnas HAM telah menganggap peristiwa Tanjung Priok sebagai pelanggaran HAM berat.

Bagi umat Islam generasi saat ini setidaknya kita dapat memahami bagaimana perjuangan umat Islam di masa lalu dalam membela kepentingan agamanya, menentang rezim brutal Orde Baru di bawah Soeharto.

“Piye kabare? Isih penak jamanku Tho?” Dor! Dor! Dor!

 ———-

Catatan kaki: 

[1] Ismail, Faisal. 1995. Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of The Process of Muslim Acceptance of The Pancasila. Tesis. Institute Islamic Studies, McGill University.

[2] Hakim, Sudarnoto Abdul. 1993. The Partai Persatuan Pembangunan: The Political Journey of Islam Under Indonesia’s New Order (1973-1987).  Tesis. Institute of Islamic Studies, McGill University.

[3] Jenkins, David. 2010. Soeharto dan Barisan Jenderal Orba: Rezim militer Indonesia 1975-1983. Jakarta: Komunitas Bambu.

[4] KH Saifuddin Zuhri. Isyu “Komando Jihad” dan “Negara Islam” dalam Unsur Politik dalam Da’wa. Al Ma’arif: Bandung, 1982.

[5] Pusat Studi dan Pengembangan Informasi (PSPI). 1998. Tanjung Priok Berdarah Tanggung Jawab Siapa? Kumpulan Fakta dan Data. Jakarta: Gema Insani Press

[6] Ibid

[7] Ibid

[8] Ibid

[9] S.D., Subhan dan Gunawan, F.X. Rudy (ed). 2004. Mereka Bilang Di Sini Tidak Ada Tuhan: Suara Korban Tragedi Priok. Jakarta: Gagas Media dan Kontras.

[10] Ibid

[11] Pusat Studi dan Pengembangan Informasi (PSPI). 1998

[12] Ibid

[13] Ibid

[14] Ibid

[15] Ibid

[16] S.D., Subhan dan Gunawan, F.X. Rudy (ed). 2004.

[17] Ibid

[18] Ibid

[19] Pusat Studi dan Pengembangan Informasi (PSPI). 1998

[20] S.D., Subhan dan Gunawan, F.X. Rudy (ed). 2004.

[21] Fatwa, A.M. 1999. Dari Mimbar ke Penjara: Suara Nurani Pencari Keadilan dan Kebebasan. Bandung: Mizan

[22] S.D., Subhan dan Gunawan, F.X. Rudy (ed). 2004.

[23] Ibid

 
 

[24] Pusat Studi dan Pengembangan Informasi (PSPI). 1998

Ahad 13 Sep 2020 06:03 WIB

Red: Muhammad Subarkah

https://republika.co.id/berita/qgkipy385/12-september-1984-ketika-muslim-dibantai-di-priok

***

7 tahun belakangan, kekuasaan Presiden Soeharto tidak seperti 25 tahun sebelumnya yang menekan Umat Islam di bawah pengaruh Jendral LB Murdani non Muslim.

Kedekatan dengan Umat Islam terasakan di mana-mana. Sehingga da’wah Islam berlangsung dengan baik tanpa ada tekanan-tekanan seperti 25-an tahun sebelumnya. Dari kekuasaan selama 32 tahun itu, yang 25 tahun sangat menekan Umat Islam, sedang belakngan selama 7 tahun dirasakan dekat dengan Umat Islam terutama setelah keluarga Pak Harto berangkat berhaji ke Makkah 1991.

***

Ketika Soeharto Kian Mesra dengan Islam Setelah Naik Haji


Soeharto di depan Hajar Aswad Ka’bah di Makkah. Foto/ jrnl haji

Jakarta – Ketika seorang santri wanita menyarankan agar demonstrasi dukungan kepada ABRI yang berlangsung di halaman Kostrad pada hari-hari pertama pasca-Gestapu (Gerakan 30 September 1965) itu ditutup dengan doa, Soeharto memperlihatkan sikap tidak suka. “Matanya mendelik sebagai ekspresi alergi pada Islam,” kata pengamat politik militer Prof Salim Said dalam bukunya, ‘Dari Gestapu ke Reformasi, Serangkaian Kesaksian’.

Di lain waktu, ketika Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Subchan ZE dalam sebuah rapat di Markas Kostrad berucap ‘insyaallah’, Soeharto pun memprotesnya. “Mengapa harus pakai insyaallah?” ujarnya dengan nada kesal. Belakangan, Subchan, yang berasal dari kalangan santri di Kudus, Jawa Tengah, berkesimpulan: “Wah, Soeharto ini memang abangan tulen,” ujarnya seperti ditulis Salim.

Tak mengherankan bila sikap alerginya terhadap Islam itu diejawantahkan dalam berbagai kebijakan politiknya selama berkuasa kemudian. Ia melarang penggunaan syariat Islam sebagai asas partai politik dan organisasi kemasyarakatan, tak merestui pengenaan jilbab oleh para siswi di sekolah-sekolah negeri, dan represif terhadap para politisi muslim.

Tapi 25 tahun setelah berkuasa, sikapnya perlahan berubah. Ia tak cuma merestui terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang dipimpin BJ Habibie pada 1990, dan mulai melonggarkan pengenaan jilbab di sekolah-sekolah. Pada Juni 1991, Soeharto bahkan mengumumkan dirinya dan keluarga akan menunaikan rukun Islam kelima: naik haji.

Ia mengaku sebetulnya niat pergi haji sudah muncul sejak Pelita I, ketika mulai memimpin Orde Baru. “Tapi belum kesampaian juga sehubungan kehadiran saya di Tanah Air sangat diperlukan untuk memimpin pembangunan,” kata Soeharto seperti ditulis sejumlah media pada pertengahan Juni 1991.

Sepintas alasan itu dapat dipahami, mengingat haji memang menyita waktu cukup panjang. Berbeda dengan umrah, yang bisa dilakukan lebih singkat, dan Soeharto telah berkali-kali menunaikannya.

Soeharto bersama Ibu Tien dan sanak keluarga tiba di Jeddah, Arab Saudi, untuk menunaikan haji pada 17 Juni 1991. Meski perjalanan ibadah itu bersifat pribadi tanpa biaya negara, sebagai pemimpin dari negara berpenduduk muslim terbesar, pihak Arab Saudi memberikan pelayanan khusus.

Gubernur Mekah Pangeran Majid bin Abdul Azis, yang mewakili Raja Fahd, menyambut Soeharto dan rombongan. Mereka menginap di Royal Guest House yang disiapkan pihak Kerajaan. Juga dibuat perkemahan khusus selama wukuf di Arafah.

Kegiatan Soeharto diawali perjalanan ke Madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Setelah itu, dia menjalankan rangkaian haji pada umumnya. Dia mendapat pengawalan dari tentara Kerajaan Arab Saudi, sebagai fasilitas yang disediakan kerajaan bagi kepala negara selama menunaikan ibadah haji.

Di ujung perjalanan haji, Raja Fahd memberikan nama baru untuk Soeharto: Mohammad atau Ahmad, dan Siti Fatimah atau Siti Maryam. Nama yang dipilih kemudian adalah Mohammad dan Siti Fatimah.

Naik hajinya Soeharto kemudian mengubah kebijakan dan konstelasi politik di Tanah Air. Kebijakan Soeharto, yang telanjur dianggap anti-Islam, secara perlahan mulai merangkul masyarakat Islam.

Arnaz Ferial Firman, wartawan Antara yang selama belasan tahun meliput di Istana, antara lain menyebut Soeharto menyokong pembentukan Bank Muamalat, yang menerapkan sistem syariah, juga membangun ratusan masjid di semua provinsi melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila.

“Pak Harto juga menghajikan para karyawan di lingkungan kepresidenan hingga tukang bakso atau tukang ketoprak yang mencari nafkah di sekitar Jalan Cendana,” ujar Arnaz.

Soal keterkaitan haji dan sikap politik Soeharto, Salim kemudian mengutip pendapat Ginanjar Kartasasmita, salah seorang menteri di era Orde Baru. “Soeharto melihat kekuatan Islam politik berkembang dan berpengaruh pada kekuasaan. Untuk hari depan kepentingan politiknya, Soeharto merasa harus berbaikan dengan kekuatan Islam yang sedang bangkit tersebut.” (jat/bag)

Sudrajat – detikNews

Jumat, 01 Sep 2017 14:32 WIB

***


Nah. Piye Bro kabare…?

Penak zamanku tho…/ foto hendawardhana

(nahimunkar.org)

(Dibaca 323 kali, 1 untuk hari ini)