Kalau benalu kan tidak bisa bicara. Beda dengan penyusup, pasti bisa bicara. Dan bicaranya itulah yang memang diperlukan.

Setidaknya, diduga untuk langsung menyetujui LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) kepemimpinan PBNU pimpinan Said Aqil Siradj. Hingga dalam sidang tidak usah diberi kesempatan untuk memberikan penilaian dari muktamirin, langsung diketok palu tanda telah disetujui. Nah yang bersuara setuju itulah diduga suara-suara para penyusup.

“Kami menyatakan menolak LPJ tersebut dan kami menuntut pembacaan LPJ ulang itu disetujui oleh 27 PWNU lainnya. Pasalnya, di forum pleno kemarin malam, yang menyetujui LPJ PBNU bukan peserta resmi, melainkan orang-orang yang sengaja disusupkan untuk menyetujui,” tegas KH Syahrudin Makki, Ketua PWNU Papua Barat.

Inilah beritanya.

***

 PWNU-PWNU Ungkap Peserta Bayangan saat Muktamar NU

Selasa, 04 Agustus 2015 22:49 WIB

muktamar NU004

Ricuh yang terjadi ketika sidang pleno I membahas AHWA, Minggu (4/8). (foto: rony suhartomo/BANGSAONLINE)

JOMBANG, BANGSAONLINE.com – Sekretaris Tanfidziyah PWNU Papua Barat, Syahruddin Makki, mengungkapkan jika pihaknya menemukan sejumlah delegasi peserta muktamar yang mewakili empat Kabupaten di Provinsi Papua Barat, yakni Kabupaten Pegunungan Apak, Manokwari Selatan, Maybrat dan Telukwondama. Padahal di empat kabupaten tersebut, kata Syahruddin belum dibentuk cabang NU.

“Kami tak pernah merekomendasikan Pembentukan Cabang NU di sana. Karena memang tidak ada muslim di sana. Kami tak bisa mengusir mereka karena mereka memiliki co-card peserta,” ungkap Syahruddin.

Empat cabang tersebut, kata Syahruddin, datang tanpa koordinasi PWNU Papua Barat dan setelah diidentifikasi mereka adalah pengurus DPC PKB Kabupaten Manokwari.

“Mereka bukan warga Manokwari, sepengetahuan kami mereka pengurus PKB Manokwari. Tapi anehnya mereka mengklaim punya SK dari PBNU padahal tak pernah kami rekomendasikan. Anehnya lagi bisa lolos menjadi peserta tanpa verifikasi. Kenapa panitia melegalkan? Siapa yang menghadirkan mereka di sini? Intervensi parpol sangat kental dalam muktamar ini,” ujarnya. (Baca juga: Gus Solah: Banyak Pertanyaan, ini Muktamar NU apa Muktamar PKB, PBNU Kenapa Diam?)

Hal serupa diungkapkan Ketua Tanfidziyah PWNU Kepulauan Riau, Tarmudzi Tohor. Menurutnya, dalam sejumlah agenda sidang komisi hingga sidang pleno lalu, banyak pengurus PKB menyusup sebagai peserta maupun peninjau.

“Muktamar ini terlihat tidak murni lagi dilaksanakan oleh NU karena di mana ada kegiatan, baik sidang komisi, pleno dan sebagainya, kok selalu ada orang-orang partai di situ. Ada apa ini, pasti ada sesatu di belakangnya?” tanyanya. (Baca juga: “Muktamar Jombang, Muktamar Terburuk Sepanjang Sejarah”)

Ia juga mengungkapkan, kekisruhan di Muktamar NU ini disebabkan oleh kegagalan panitia dalam memanage forum, pelanggaran AD-ART oleh elit PBNU dan Panitia Muktamar, serta kentalnya intervensi PKB. (Baca juga: 27 PWNU Tolak LPj, Anggap Sidang Pleno Direkayasa)

“Ada apa sebenarnya, muktamar kenapa dibikin rebut-ribut begini. Saya berharap semua kembali ke hati nurani, mari bermuktamar yang benar, bukan bermuktamar karena kepentingan-kepentingan tersendiri. Kericuhan ini bermula dari ketidakjelasan panitia dalam mengacu pada konstitusi. AD-ART banyak dilanggar. Buktinya saat sidang yang membahas hal selaras AD-ART, tidak ribut. Tapi saat membahas hal di luar AD-ART, muktamirin menolak,” ujarnya. (Baca juga: ”Gus Mus tak Berhak Nangis, yang Berhak Nangis PWNU-PCNU karena Didzalimi”) (tim)

***

27 PWNU Tolak LPj, Anggap Sidang Pleno Direkayasa

Selasa, 04 Agustus 2015 23:21 WIB

muktamar NU007

JOMBANG, BANGSAONLINE.com – Laporan Pertangggungjawaban (LPj) PBNU periode 2010 – 2015 dalam Muktamar ke-33 NU terus menuai masalah. Beberapa PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) meminta agar pleno LPJ tersebut digelar ulang.

Para perwakilan PWNU tersebut menengarai, ada rekayasa agar PWNU tak menyampaikan pandangannya atas LPJ PBNU tersebut. Diduga ada sekelompok orang yang disusupkan untuk mengaku sebagai perwakilan dari PWNU. Apalagi, panitia tidak memberikan kesempatan para muktamirin dalam menyampaikan pemandangan umum di pleno tersebut. Seharusnya muktamirin yang hadir dalam pleno diberikan pemandangan umum.

Ketua PWNU Banten, KH Makmur Masyhar mengatakan sangat kecewa terhadap panitia dan sungguh sangat disesalkan langkah pimpinan sidang yang telah melakukan rekayasa terhadap penerimaan laporan pertanggungjawaban.

“Padahal pandangan umum peserta muktamar sangatlah penting, namun tidak diberi kesempatan untuk memberikan pandangannya terhadap LPJ tersebut,” katanya ditemui di media center Muktamar ke-33 NU di SMAN 2 Jombang, Selasa (4/8/2015).

Sekjen PBNU Marsudi Suhud yang memimpin sidang LPJ tak memberi kesempatan peserta Muktamar untuk menanggapi. Begitu KH Said Aqil Siroj usai membaca LPJ Marsudi langsung mengklaim disetujui dan mengetok palu. Para peserta Muktamar yang mengacungkan jari dan teriak minta diberi waktu tak digubris. ”Nanti ada waktunya sendiri,” katanya. Tapi ternyata tak ada agenda lagi pandangan umum.

”Peserta Muktamar dikelabui,” kata seorang peserta.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh KH Syahrudin Makki, Ketua PWNU Papua Barat. Ia menilai jika rapat pleno LPJ sudah dikondisikan atau ada rekayasa. “Kami sebenarnya menolak LPJ, karena kami tidak diberi kesempatan dalam menyatakan pandangan umum. Kami menolak klaim dari PBNU bahwa LPJ PBNU periode 2010-2015 sudah diterima muktamirin,” tegasnya.

“Kami menyatakan menolak LPJ tersebut dan kami menuntut pembacaan LPJ ulang itu disetujui oleh 27 PWNU lainnya. Pasalnya, di forum pleno kemarin malam, yang menyetujui LPJ PBNU bukan peserta resmi, melainkan orang-orang yan sengaja disusupkan untuk menyetujui,” tegasnya.

Diketahui, sebelumnya, rapat pleno LPJ PBNU periode 2010 – 2015 yang digelar di Alun-alun Jombang berjalan mulus. Hal itu berbanding terbalik dengan pleno pembahasan tata-tertib yang berlangsung cukup alot, hingga berjam-jam. Sehingga ribuan muktamirin langsung menyetujui. (Baca juga: PWNU-PWNU Ungkap Peserta Bayangan saat Muktamar NU)

Ketua Tanfidziyah PWNU Kepulauan Riau, Tarmudzi Tohor, juga menyatakan hal serupa. “Semua PW seharusnya diberi kesempatan mengomentari, soal diterima atau tidak, terserah forum. Karena itu kita tetap menuntut ada pandangan umum,” tukasnya.

Yang mengharukan, banyak sekali muktamirin yang masih kuat iman, teguh pendirian dan punya harga diri. Terutama PWNU dan PCNU yang bertempat di Pesantren Tebuireng. Di antaranya, Rais Syuriah PWNU Jambi KH Abdul Kadir Husen. Ia tetap konsisten menolak AHWA. Ia mengaku tak tertarik iming-iming uang Rp 25 juta. ”Saya sudah tua. Kalau saya menerima itu malu saya kepada anak cucu saya. Pasti mereka bertanya kok kakek saya seperti itu,” katanya. (dio/rvl)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 4.885 kali, 1 untuk hari ini)