Dewan Konsultatif Malaysia LSM Islam (MAPIM) dan Sekretariat Majelis Ulama Asia (syura) sangat mengutuk kebijakan pemerintah Myanmar yang mengumumkan baru-baru ini bahwa 800.000 Rohingya akan digiring ke kamp dan akan dialihkan ke negara ketiga.

Ini adalah tindak pidana internasional yang jelas adalah memperluas kebijakan yang sudah ada menganiaya masyarakat Rohingya sejak 2 dekade lalu.

Fakta-fakta sejarah Rohingya yang menjadi hak orang-orang yang sah dari Arakan, sebuah kesultanan Islam sekali berdaulat, tidak bisa dipungkiri. Sejarawan tidak diperebutkan fakta ini dan Rohingya memiliki hak hukum untuk mengklaim orisinalitas mereka sebagai putra dan putri Arakan.

Rohingya tidak hanya disangkal hak-hak dasar manusia mereka, mereka juga sedang tertindas untuk memperpanjang penyangkalan hak mereka untuk hidup sebagai warga sah dari negara.

Pemerintah Myanmar tidak memiliki hak hukum untuk menghalau Rohingya karena status dugaan mereka sebagai imigran harus dibuktikan. Para Rohingya telah sedang hidup dalam negara Arakan selama beberapa generasi. Bahkan itu adalah Rakhines yang menjadi penjajah yang menduduki Arakan sebelum masa kolonial Britisih. Bristish mengumumkan Arakan sebagai bagian dari Burma setelah memberikan kemerdekaan.

pengumuman mengusir orang Rohingya dari Myanmar ini adalah jelas melanggar hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas etnis. Kemarahan kamiadalah oleh kebijakan barbar yang diumumkan oleh pemerintah sipil  Myanmar yang seharusnya demokratis.

Apakah masyarakat internasional memungkinkan pembuatan dalam Palestina lain? Sebuah bangsa berdaulat sekali orang dengan kewarganegaraan yang sah, tapi dengan goresan pena, semua yang stateless menjadi tiba-tiba dan pihak berwenang melanjutkan penganiayaan mereka di Rohingya dengan impunitas.

Rohingya yang menyuarakan dengan lantang bahwa mereka adalah orang-orang yang sah dari Arakan. Aturan militer menindas menargetkan Rohingya di 19 mereka operasi militer sejak tahun 1962. Operasi Nasaka saat ini yang masih berlangsung telah mengakibatkan perlakuan tidak manusiawi terhadap penduduk Rohingya dengan kecepatan penuh dari mesin pemerintah untuk pembantaian dan menyiksa mereka.

Dengan 5 dekade penindasan PBB telah mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu orang yang paling tertindas di dunia.

Para pemerintah Myanmar di bawah kekuasaan militer telah membantai ratusan ribu Muslim Rohingya. Sayangnya genosida telah dikaburkan dari perhatian dunia meninggalkan Rohingya rentan terhadap perlakuan tidak manusiawi tanpa pemberitaan oleh dunia luar.

Kepada Pemerintah Myanmar telah sengaja dibingkai undang-undang tentang kewarganegaraan dengan mudah menghapus 9 minoritas keluar dari daftar 144 asli. Rohingya telah menjadi target dan sejak itu diberi label sebagai imigran.

Kami menyerukan masyarakat internasional untuk menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan ketidakadilan oleh otoritas diderita Rohingya tersebut. Pemusnahan terakhir ribuan Rohingya dan kekejaman penguburan dilakukan ke mereka tidak dapat dibungkam oleh perubahan rezim militer ke pemerintahan sipil.

Semua negara OKI harus menghubungi kedutaan besar Myanmar untuk menuntut penghentian pembantaian dan genosida.

Kami mendesak agar PBB dan ASEAN untuk menekan pemerintah Myanmar untuk mengizinkan semua Rohingya kini mengungsi di 14 negara untuk memungkinkan mereka untuk kembali dan mengembalikan hak-hak mereka yang sah sebagai warga Maynmar.

Kami mendesak rekonsiliasi nasional dan dialog segera dinegosiasikan untuk melindungi hak-hak Rohingya minoritas Muslim dan minoritas lain yang ditindas oleh mantan junta militer.

Mohd Azmi Abdul Hamid

Sekretaris Jenderal MAPIM

Abdul Ghani Samsuddin

Ketua Syura dan  Ulama Muslimin Association Dunia, Malaysia

Dari: Azmi Hamid <azmi58@yahoo.com>

Tanggal: 18 Juli 2012 10:46:21 AM GMT +08:00

Untuk: harakah inggris <harakahenglish@yahoo.com>

Subject: Siaran Pers – Penghukuman terhadap Myanmar yang mengusir Rohingya

Siaran Pers

18 Juli 2012

 ***

From: Azmi Hamid <azmi58@yahoo.com>

Date: July 18, 2012 10:46:21 AM GMT+08:00

To: harakah english <harakahenglish@yahoo.com>

Subject: Press Release  – Condemnation on Myanmar Expelling Rohingya

Press Release

18th July 2012

MYANMAR POLICY TO EXPEL ROHINGYA CONDEMNED

The Malaysian Consultative Council of Islamic Ngos (MAPIM) and the Secretariat for the Ulama Assembly of Asia ( SHURA ) strongly  condemn the recent announced policy of the Myanmar government that 800,000 Rohingyas will be herded to a camp and will be shifted to a third country .

This is a clear international criminal act which is extending the already existing policy of persecuting the Rohingya communities since 2 decades ago.

The historical facts that Rohingya is rightfully a legitimate people of Arakan , a once sovereign Islamic Sultanate , cannot be denied. Historians has not contested this fact and Rohingya has a legal right to claim their originality as sons and daughters of Arakan.

Not only are  the Rohingya denied of their basic  human rights , they are also being oppressed to the extend of denying their right to live as legitimate citizens of the country.

The government of Myanmar do not have any legal right to banish the Rohingyas since their alleged status as immigrants must be proven. The Rohingyas have being living within the Arakan states for generations . In fact it is the Rakhines that were the invaders who occupied Arakan before the Britisih colonial period. The Bristish announced Arakan as part of Burma after giving it independence.

This announcement of expelling the Rohingyas from Myanmar is a clear violation of human rights against a minority ethnic . We are outrage by this barbaric policy announced by a supposedly  democratic civil government of Myanmar.

Are the international community allowing another Palestine in the making.? A once sovereign nation of people with legitimate citizenship , but with a stroke of the pen , all of a sudden becoming stateless and the authorities continuing their persecution on the Rohingya with impunity.

The Rohingya are voicing aloud that they are the  legitimate people of Arakan . The oppressive military rule has targeted the Rohingya in their 19 military operations since 1962  . The current Nasaka operation which is still ongoing has resulted in an inhuman treatment on the Rohingya population with a full throttle of the government machinery to massacre and torture them.

With 5 decades of oppression the UN has recognised the Rohingya ethnic as one of the most oppressed people in the world.

The Myanmar goverment under the military rule has massacred hundred of thousands of the Rohingya w. Unfortunately the genocide has been obscured from world attention leaving the Rohingya vulnerable to inhuman treatment without notice by the outside world.

The Myanmar Goverment had intentionally framed a law on citizenship by conveniently deleting 9 minorities out of the 144 original list. The Rohingya had been targeted and since then labelled as immigrants.

We call for the international communities to exert pressure on the Myanmar government to stop the injustice by the authorities  inflicted on the Rohingya. The recent extermination of thousands of Rohingyas and grave atrocities perpetrated onto them cannot be silenced by the change of the military regime to a civil government.

All OIC countries should call the Myanmar embassies to demand for a stop to the carnage and genocide.

We urge that the UN and the ASEAN to pressure the Myanmar government to allow all Rohingyas now a seeking refuge in 14 countries to allow them to return and restore their legitimate rights as citizens of Maynmar.

We urge a national reconciliation and dialogue be immediately negotiated to protect the rights of the minority Rohingya Muslims and other minorities who are suppressed by the former military junta.

Mohd Azmi Abdul Hamid                             Abdul Ghani Samsuddin

Secretary General MAPIM                          Chairman  SHURA and

World Ulama Muslimin Association ,

Malaysia

(nahimunkar.com)

(Dibaca 977 kali, 1 untuk hari ini)