Rizal Ramli


Jakarta – Kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), diperkirakan memberi dampak buruk bukan hanya kepada sektor ekonomi dan tekanan daya beli masyarakat, tapi juga berdampak buruk kepada spek sosial dan moral.

Pasalnya pada rancangan UU ini pemerintah melakukan pungutan sektor pendidikan dan keagamaan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar bagi warga negara.

Dalam Bap penjelasan pasal 4 ayat 3 rancangan revisi UU tersebut diuraikan bahwa yang dimaksud administrasi dan kewarganegaraan meliputi pungutan pelayanan pencatatan nikah, cerai, dan rujuk.

Kemudian pada aspek pendidikan juga dipungut pendaftaran ujian penyaringan masuk perguruan tinggi, pelatihan dan pengembangan teknologi, pelatihan ketenagakerjaan, serta pelatihan kepemimpinan.

“Kitakan sudah bayar pajak, harusnya tidak dikenakan beban lagi karena sudah kewajiban pemerintah memberi layanan. Lalu kemana uang pajak yang kita bayar kalau layanan publik masih dikenakan pungutan? Jadi pajak kita itu lari ke pembayaran pokok dan bunga utang pemerintah yang begitu besar,” kata Ekonom Indonesia, Rizal Ramli di Jakarta, Rabu (1/11).

“Imbasnya rakyat dikenakan pungutan dua kali yakni pajak dan PNBP,” tambahnya.

Karena itu Rizal Ramli meminta rakyat Indonesia agar mengawal UU yang telah di ajukan ke DPR agar tidak lolos dari lembaga legislatif.

“Kita mesti bayar lagi untuk mendapatkan jasa dari lembaga pemerintah. Misalnya dirancangan uu ini, kalau saudara mau menikah dikenakan charge, Kalau mau cerai kena juga, kalau mau rujuk juga kena. Jadi uu ini hak warga negara mau nikah kok dikenakan beban biaya. Ini kebangatan. Lama- lama orang malas nikah, pilih kumpul kebo,” ujar dia.

Laporan: Dadangsah Dapunta

 By: Andy Abdul Hamid / aktual.com

***

Pelolosan RUU PNBP Dinilai Bisa Turunkan Elektabilitas Jokowi

Presiden Jokowi. (Foto: Dok. Liputan6)

Jakarta – Pemerintah dan Komisi XI DPR kini masih membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Revisi UU PNBP sudah masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) DPR tahun 2017.

Salah satu yang diatur dalam naskah akademik yang disodorkan pemerintah adalah PNBP yang semangat awalnya adalah untuk mengejar pendapatan negara di sektor sumber daya alam, dalam PNBP yang baru, diatur juga soal pembebanan pungutan tambahan selain pajak di hampir semua sektor.

Ekonom senior yang juga mantan Menko Maritim Sumber Daya, Rizal Ramli menyebutkan bahwa jika RUU PNBP lolos, maka elektabilitas Joko Widodo akan merosot. “Jika RUU PNBP yang sangat memberatkan rakyat ini lolos, elektibilitas Pak Jokowi akan merosot. Apa memang ini maunya?” ujar Rizal saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Menurut Rizal, pembicaraan mengenai RUU PNBP ini dilakukan secara diam-diam karena partai politik dan DPR seakan bungkam. “Pembicaraan RUU PNBP ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi,” ucapnya.

Ia menuding Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyogok Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar meloloskan revisi Undang-Undang (RUU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Menteri Keuangan sudah menyetujui 6,7 triliun untuk biaya gedung DPR yang baru dan kongkalikongnya ya ini,” ungkapnya.

Padahal, kata Rizal, UU tersebut sudah pasti akan sangat membebani rakyat. Sebab, di dalam draft UU itu mengatur soal pungutan bukan pajak yang dibebankan ke rakyat kecil.

RUU PNBP itu dianggap akan membebani rakyat karena berencana menjadikan uang pangkal, uang semester pendidikan dan jasa pelayanan kesehatan sebagai objek sasaran PNPB. Rizal menyebutkan, dengan pungutan biaya atau charge biaya tersebut dianggap memalak rakyat.

“Mau kawin kena biaya lagi, mau cerai kena biaya, mau rujuk kena biaya, universitas mau melakukan akreditasi, pendidikan harus bayar lagi, uang pangkal harus bayar lagi, uang semester harus bayar lagi, fasilitas kesehatan juga, semua ada pungutannya,” kata Rizal.

Harusnya, lanjut dia, revisi UU PNBP hanya untuk sektor sumber daya alam seperti migas. Oleh karena itu, Rizal mengajak masyarakat, aktivis, media dan para anggota DPR yang tidak setuju untuk bersatu mengawal dan menolak revisi UU itu.

“Mari kita lawan UU yang isinya pungutan yang enggak jelas ini. Sudah waktunya kita berpikir besar, termasuk tadi bagaimana pemanfaatan sumber daya alam bisa betul-betul kita tingkatkan,” tutur dia.

Pewarta: Richard Andika Sasamu
Editor: Romandhon / nusantaranews.co

(nahimunkar.org)

(Dibaca 130 kali, 1 untuk hari ini)