Kamis, 30/10/2014 18:22:03

Jakarta (SI Online) Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik, Yasonna H Laoly, yang menyetujui perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi M. Romahurmuziy, dicurigai membawa agenda tersembunyi.

Koordinator Forum Penegak Konstitusi PPP, Lendi Oktapriandi menilai Yasonna telah sengaja mencederai umat Islam yang selama ini menjadi basis pemilih PPP dengan menerbitkan surat putusan itu.

Pasalnya, Muktamar VIII yang diadakan oleh kubu Romahurmuziy di Surabaya, beberapa waktu lalu, dikatakannya bertentangan dengan putusan Mahkamah PPP. Justru, mahkamah partai menghendaki adanya perdamaian antara kedua kubu yang berseteru.

Sayangnya, lanjut Lendi, di saat para ulama dan tokoh Islam di PPP mengupayakan islah, tiba-tiba Yasonna selaku Menkumham mengeluarkan SK yang mengesahkan hasil muktamar kubu Romy di Surabaya.

“Kami mendesak agar SK tersebut dibatalkan. Dan, Menkumham harus mundur dari jabatannya dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam,” tegas Lendi saat menggelar aksi di seberang Istana Negara, tepatnya di kawasan Monas, Rabu siang (29/10).

Selain berorasi, para aktivis FPK PPP juga membentangkan spanduk berisi kecaman dan tuntutan agar Yasonna mundur dari jabatannya. “Kalau tidak dicabut, kita pantas menduga ada agenda untuk menghancurkan dan memecah belah umat Islam,” tambah Lendi.

Pecah Belah PPP

Bagi peneliti senior dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, upaya islah yang dimotori KH. Maemun Zubair itu dibuyarkan pemerintah melalui keputusan menteri hukum dan HAM nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP.

“Poin penting dari Kepmen tersebut adalah untuk melegalkan Muktamar ke VIII yang digelar kubu Romahurmuziy,” terang dia dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (29/10).

Menurut Karyono,‎ Kepmen tersebut telah melanggar aturan partai, dalam hal ini bertentangan dengan keputusan Mahkamah Partai yang diatur dalam AD/ART PPP. Selain itu, Menteri Hukum dan HAM juga bisa dinilai sebagai pemecah belah persatuan karena menghalangi upaya Islah.

“Sebaiknya Menteri Hukum dan HAM tidak perlu mengeluarkan surat keputusan sebelum digelar Muktamar Islah pada 30 Oktober mendatang. Pemerintahan Jokowi-JK semestinya mendorong upaya Islah untuk memelihara persatuan. Bukan malah membuat langkah blunder,” kata dia.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun juga menilai konflik di tubuh PPP diperuncing dengan keterlibatan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly.

Yasonna dinilainya terlalu cepat mengesahkan kepengurusan PPP versi Romarmuhuziy hasil Muktamar Surabaya.

“Jadi Mahkamah Partai belum selesai menyelesaikan tugasnya, Menkum dan HAM mendahului. Ini faktor penyebab konflik PPP makin meruncing,” kata Ubedillah Badrun, Rabu (29/10).

Dia menduga, konflik yang terjadi di internal PPP itu merupakan design atau bagian kerja dari kutub politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH), partai pendukung Jokowi-JK.

“Wajar saja jika beberapa anggota DPR melakukan hak interpelasi akibat kecerobohan Menkum dan HAM,” tandasnya.

red: abu faza
sumber: rmol.co

(nahimunkar.com)

(Dibaca 3.854 kali, 1 untuk hari ini)