Mentang-mentang Jadi Menteri Agama, Yaqut Mau Tabrak Fatwa MUI, PBNU, dan Keputusan MA soal Syiah dan Ahmadiyah?


Nana

@ronavioleta

 

Syiah dan Ahmadiyah itu kalau mau diakui, suruh buat agama sendiri Qut

@Ansor_Satu

. Ga usah bawa2 Islam. Nih fatwa MUI dan sikap NU. Ahmadiyah adlh aliran sesat dan keluar dari Islam. Paham Syiah juga dianggap sesat oleh MUI

 

 

 



 

Tweet Kutipan


TEMPO.CO

@tempodotco

· 24 Des

Menag Yaqut Cholil Qoumas Ingin Afirmasi Hak Beragama Warga Syiah dan Ahmadiyah https://nasional.tempo.co/read/1417412/menag-yaqut-cholil-qoumas-ingin-afirmasi-hak-beragama-warga-syiah-dan-ahmadiyah?utm_source=Digital%20Marketing&utm_medium=Twitter&utm_campaign=dlvrit… #TempoNasional

7.23 PM · 24 Des 2020·Twitter for Android


139

Retweet


5

Tweet Kutipan


308

Suka

 

***

 

TAUSHIYAH

Sikap PBNU tentang Ahmadiyah

Jumat 9 Mei 2008 09:09 WIB

Berikut ini merupakan sikap resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tentang aliran Ahmadiyah pada tanggal 9-11 September 2005 di Bogor Jawa Barat

1. Ahmadiyah adalah aliran sesat dan keluar dari Islam karena tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Al Quran, As-Sunnah dan ijma’ ulama. Sungguh pun demikian, masyarakat tidak boleh bertindak anarkis terhadap aktivitas yang dilakukan oleh kelompok Ahmadiyah. Pelarangan terhadap paham dan aktivitas Ahmadiyah sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah atau penegak hukum dan bukan wewenang seseorang atau kelompok.<>

2. Dalam menyampaikan keberatan keberadaan aktivitas jamaah Ahmadiyah di lingkungannya, masyarakat diminta hendaknya mengedepankan cara-cara damai dan santun.

3. Kepada umat Islam, diharapkan dapat mempelajari Islam secara komprehensif agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam penafsiran-penafsiran keagamaan.

4. Pemerintah diharapkan memiliki sikap yang tegas dan konsisten dalam menyikapi keberadaan aliran Ahmadiyah di Indonesia.

Pimpinan Sidang

KH Ma’ruf Amin

KH Said Agil Siradj

KH Masdar F Mas’udi

HM Rozy Munir

Sumber: https://www.nu.or.id/post/read/12315/sikap-pbnu-tentang-ahmadiyah

***

Keputusan Tetap Mahkamah Agung Nomor 1787 K/Pid/2012: Ajaran Syiah Menyimpang dari Agama Islam


Posted on 9 September 2019

by Nahimunkar.org


Keputusan Tetap Mahkamah Agung Nomor 1787 K/Pid/2012: Ajaran Syiah Menyimpang dari Agama Islam



Foto dok ist/net

(lihat selengkapnya https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/fc1d2462fec993ac35f1da4aa4599ec5)

Keputusan Hukum Final dan Incraht (berkekuatan Hukum Tetap) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1787 K/Pid/2012 (penolakan terhadap Banding pasal 156a KUHP yang diajukan terpidana Tajul Muluk alumni YAPI Bangil, Jatim), yang menyatakan bahwa ajaran syi’ah telah menodai dan menistakan Agama Islam.

Dari isi putusan tersebut, bisa diartikan dan diasumsikan bahwa Mahkamah Agung mengaminkan ajaran syi’ah merupakan ajaran yang sesat yang menodai dan menistakan Agama Islam.

***

 
 

Allahu Akbar..!!! AGAMA SYIAH RESMI DILARANG DI INDONESIA..


 

Posted on 16 Desember 2015

by Nahimunkar.com

 
 

Posted by Onlineindo News / BeritaDunia Islam

HIMBAUAN KEPADA UMAT ISLAM DI SELURUH PELOSOK NEGERI INDONESIA !!!

…….…….

Mulai hari ini, jika ada diantara Kalian menemukan atau melihat para misionaris syi’ah dan para pengikut ajaran syi’ah yang menyebarkan ajaran sesat, fitnah, kebencian, kedustaan dan propaganda dari sekte syi’ah imamiyah itsna asyariyah, yang mana penyebaran itu melakukan penodaan dan penistaan terhadap Islam.

Silahkan segera Kalian laporkan para makhluk-makhluk sesat itu ke Pos-Pos Polisi terdekat dengan Laporan Polisi, delik aduan Pasal 156a KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juncto Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama.

Sertakan pula dalam Laporan Polisi itu, dengan membawa dan melampirkan bukti-bukti berupa screenshoot percakapan di medsos (berupa hujatan),
rekaman video propaganda syi’ah, buku-buku dan majalah-majalah serta selebaran sekte syi’ah yang mengandung Kebencian dan Permusuhan terhadap Islam dan umat Islam.
.
Tidak perlu khawatir, bimbang, ragu dan takut, mereka pasti akan dipenjara selama 5 tahun berdasarkan aturan Hukum yang berlaku, karena sudah ada Keputusan Hukum Final dan Incraht (berkekuatan Hukum Tetap) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1787 K/Pid/2012 (penolakan terhadap Banding pasal 156a KUHP yang diajukan terpidana Tajul Muluk alumni YAPI Bangil, Jatim), yang menyatakan bahwa ajaran syi’ah telah menodai dan menistakan Agama Islam.

Dari isi putusan tersebut, bisa diartikan dan diasumsikan bahwa Mahkamah Agung mengaminkan ajaran syi’ah merupakan ajaran yang sesat yang menodai dan menistakan Agama Islam.
.
INGAT !!!
Hanya ada 5 AGAMA di Indonesia ini yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu :
1. ISLAM
2. KATOLIK
3. PROTESTAN
4. HINDU
5. BUDHA
.
Sementara ajaran syi’ah mengaku-ngaku sebagai ISLAM, padahal fakta dan kenyataannya ajaran syi’ah bukan ajaran Agama ISLAM. Bahkan ajaran syi’ah diluar dari pada ajaran Agama ISLAM !!

• Pasal 156a KUHP menyatakan :
“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun (5 tahun) barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

• Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama menyatakan :
“Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun (5 tahun) barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Sebarluaskan !!
[14/12 07.33] B. Dwi Um Affan Pondok: ini surat putusannya :

Seorang syiah yang menyebarkan pahamnya dan digugat lalu dinyatakan bersalah

((lihat https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/fc1d2462fec993ac35f1da4aa4599ec5)

Laporan : Wulan Salim

Dikutip dari link ini: http://onlineindo.tv/news/allahu-akbar-agama-syiah-resmi-dilarang-di-indonesia/

 
 

***

Kasasi Tajul Muluk Ditolak MA: Bukti Ajaran Syiah Menodai Agama

Posted on 14 Februari 2013

by Nahimunkar.com

 
 

 
 

JAKARTA – Ternyata bukan hanya Tajul Muluk yang jadi pemohon, Sebastian Joe — terdakwa kasus penodaan agama di facebook – juga turut menggugat KUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebastian bergabung dengan pemimpin Syiah Sampang, Madura, Jawa Timur, Tajul Muluk yang sama-sama meminta pasal penodaan agama dalam KUHP dihapus.

“Kami menambahkan Sebastian Joe sebagai pemohon,” kata kuasa hukum pemohon, Iqbal Tawakkal Pasaribu, saat sidang panel agenda pemeriksaan pendahuluan, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2012) lalu.

Sebastian mengikuti proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Ciamis. Pada 4 Juli 2012, dia digerebek warga di rumahnya di Jalan Stasiun, Kalapa Jajar, Ciamis terkait sejumlah tulisan Sebastian Joe jejaring sosial Facebook miliknya yang sering berisi kata-kata menghina terhadap tuhan dan agama Islam.

Adapun Tajul Muluk sudah divonis 2 tahun penjara oleh PN Sampang pada Juli 2012 lalu. Dia terbukti melanggar pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama. Keduanya memohon agar MK memberikan tafsir pengetatan pasal 156 a agar aparat penegak hukum khususnya di daerah tidak bisa memberikan tafsir liar sesuka hati mereka demi kepentingan daerah.

Tajul Muluk mengungkapkan vonis hakim yang dijatuhkan hakim cacat karena putusan tersebut tidak didahului dengan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 3 Menteri. SKB 3 Menteri yang diteken oleh Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri menyatakan, ‘apabila aparat mau menindak orang yang diduga menista agama harus terlebih dahulu mendapat restu dari 3 menteri tersebut’.

MK mengatakan apa yang diajukan oleh pemohon, dalam hal ini kuasa hukum Tajul Muluk, ialah bukan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadilinya. Sebab, MK hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pengujian soal norma bukan penerapan norma.

“Kalau di MK adalah pengujian norma dalam UU, kalu di sini yang diajukan adalah masalah penerapan norma, ambil saja hal-hal yang berhubungan dengan pengujian norma, bukan pemaparan kasusnya,” terang Hakim Konstitusi Maria Farida saat memberikan nasiha dalam ruang sidang.

Syiah galau

Seperti diberitakan sebelumnya, Tajul Muluk, pemimpin kelompok Syiah di Sampang, Madura mengajukan permohonan uji materi Pasal 156 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam sidang panel pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (14/9/2012), ternyata Tajul Muluk tidak sendirian mengajukan permohonan uji materi. Salah satu pimpinan Syiah di Indonesia itu mengajukan permohonan bersama ketiga rekannya masing-masing Hassan Alaydrus, Ahmad Hidayat, dan Umar Sahab.

Iqbal Tawakkal Pasaribu, kuasa hukum pemohon, mengungkapkan, permohonan yang diajukan Tajul Muluk meminta agar MK memberikan penafsiran mengenai Pasal 156 a KUHP jo Pasal 4 UU PNPS.

Pasal 156a KUHP berbunyi, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Alasannya, pasal tersebut kerap ditaksirkan sendiri oleh aparat penegak hukum demi kepentingan daerah. Hal yang dinilainya bertentangan dengan UUD 1945. “Kita meminta agar MK memberikan tafsir pengetatan Pasal 156a, karena yang berlaku selama ini aparat penegak hukum khususnya di daerah bisa memberikan tafsir liar sesuka hati mereka demi kepentingan daerah,” kata dia.

Rangkaian proses sidang Judicial Review tentang pasal penodaan agama sudah digelar sejak September tahun lalu (2012), tepatnya Jumat (14/9/2012) di Mahkamah Konstitusi. Pihak yang mengajukan uji materi tersebut adalah Tajul Muluk, pemimpin komunitas Syiah yang divonis dua tahun penjara karena menyebarkan ajaran yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam.

Selama persidangan, ada beberapa Saksi Ahli yang dihadirkan untuk memberikan kesaksiannya di gedung MK, antara lain:Dr. Noorhaidi Hasan,MA (dosen dan dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA (Pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Dr. Pipip Ahmad Rifa’i Hasan, MA ( Universitas Paramadina), dan Dr. Zainal Abidin Bagir, MA (Dosen ICAS – Lembaga Kerjasama Iran-Indonesia).

Sementara itu, belum ada pihak ormas maupun gerakan Islam yang merasa keberatan atas uji materi yang diajukan oleh kelompok sekte syiah ataupun mendukung secara eksplisit penegakan/penerapan pasal penodaan agama yang selama ini dijadikan senjata untuk menghadang sekte dan aliran sesat di Indonesia.

Pasal ini dinilai cukup ampuh dalam memberantas aliran sesat seperti Syiah yang dibawa Tajul Muluk yang dikenakan pasal penodaan agama ini, sebelumnya juga ada aliran Ahmadiyah, penganut ateisme di Sumatera Barat dan juga pemimpin kelompok Kerajaan Tuhan, Lia Eden, serta sejumlah orang lainnya juga pernah dikenakan pasal penodaan agama.

Dengan ditolaknya kasasi oleh MA, tokoh Syiah Sampang-Madura, Tajul Muluk harus gigit jari dan menerima kenyataan, ia tetap harus mendekam selama 4 tahun penjara karena menodai agama. Bukti, Syiah adalah ajaran sesat dan tak berbeda dengan aliran sesat lainnya, sama-sama menodai agama.

***

Syiah Menodai Agama

Sebelumnya, pemohon yang bernama Tajul Muluk dkk mengajukan uji materi ke MK. Menurutnya, ketentuan dalam Pasal 156a KUHP mengandung muatan norma yang terlalu luas dan multitafsir sehingga tidak memiliki kepastian hukum pada unsur-unsur pasal tersebut. Dalam permohonannya, ia meminta MK untuk menyatakan bahwa penggunaan pasal ini terlebih dahulu harus dengan perintah SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri).

Pemerintah menyatakan Pasal 156a KUHP jo Pasal 4 UU No 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bukan merupakan bentuk diskriminasi terhadap kebebasan beragama.

Sebaliknya, menurut pemerintah UU tersebut justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan umat beragama di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bimas Kementerian Agama, Abdul Djamil, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“UU pencegahan agama bukan dimaksudkan untuk mengekang kebebasan agama, justru ini rambu-rambu pencegahan penodaan agama,” ujarnya saat menjadi saksi ahli dalam persidangan di MK, Selasa (18/12/2012).

Menurutnya, jika MK mengabulkan permohonan uji materi ini, maka akan terjadi kekacauan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik. Djamil mengatakan, bila pemohon meminta adanya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (SKB 3 Menteri) sebagai syarat penggunaan Pasal 156a, maka hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan hakim.”Pemerintah melihat ini bukan permasalahan konstitusional, melainkan masalah penerapan norma dari undang-undang,” jelas Djamil dalam ruang persidangan. (voa-islam.com) [desastian] Kamis, 14 Feb 2013

 
 

***

Tidak Ada Toleransi terhadap Syiah Penoda Agama


 

Posted on 28 September 2016

by Nahimunkar.com

 
 

Posted on Nov 20th, 2015 – by nahimunkar.com

Syiah sudah terbukti sah menodai agama, jadi apa gunanya mereka berseru tentang toleransi?

Meneriakkan toleransi demi melindungi syiah, itu sama dengan membiarkan agar tetap bebas menodai agama. Apalagi barisan yang berteriak “Toleransi” itu dari IPABI Bogor (kelompok semacam syiah IJABI) yang dikenal sebagai kelompok syiah, itu sama dengan membuka kedoknya sendiri.

Orang Ansor dan oknum NU yang ikut meneriakkan toleransi bersama kelompok syiah penoda agama, semoga saja sadar bahwa tidak ada toleransi terhadap penoda agama.

***

Syiah Menodai Agama, Mengingkari Otentisitas Al-Qur’an


 

By nahimunkar.com on 12 February 2015

 
 

Telah terbukti, Tajul Muluk Pentolan Syiah Sampang divonis penjara 4 tahun karena menodai agama Islam (menganggap Al-Qur’an tidak murni lagi), melanggar pasal 156A KUHP

Syiah jelas-jelas menodai agama (Islam) itu sudah tidak kurang data dan fakta. Di antaranya.

1. Fatwa MUI Jawa Timur tentang sesatnya Syiah lihat di siniFatwa MUI Jawa Timurtentang Kesesatan Ajaran Syi’ah

2. MUI Pusat menilai fatwa MUI Jawa Timur itu sah. Lihat ini MUI Pusat mensahkan dan mendukung Fatwa MUI Jatimtentang kesesatan syiah

3. Tajul Muluk pentolan syiah dari Sampang telah divonis 4 tahun penjara karena terbukti  melanggar pasal 156a tentang penodan agama, karena Tajul Muluk menganggap Al-Qur’an tidak murni lagi. Vonis Pengadilan itu sampai diketok palu oleh tiga jenis pengadilan yakni Pengadilan Negeri Sampang memvonis Tajul  Muluk hukuman penjara 2 tahun karena menodai agama, melanggar pasal 156a. Lalu Tajul Muluk naik banding ke pengadilan Tinggi Surabaya, divonis 4 tahun penjara karena terbukti menodai agama. Kemudian ia mengajukan kasasi dan putusannya, kasasi ditolak MA, maka tetap Tajul Muluk wajib menjalani hukuman 4 tahun penjara. Jadi jelas-jelas syiah telah terbukti sesat bahkan menodai agama (Islam).  Lihat ini https://www.nahimunkar.org/kejahatan-syiah-dari-mazdak-hingga-tajul-muluk-sampang

4. Apabila masih ada yang berkilah bahwa itu hanya Tajul Muluk saja, sedang syiah yang lainnya di Indonesia ini tidak begitu, maka coba lihat bagaimana Jalaluddin Rakhmat dengan konco-konconya dari Ijabi bahkan didukung pula oleh penghalal homoseks Musdah Mulia membela syiah sampang dengan “menyerang” MUI dalam dialog di tv kompas Senin malam (16/9 2013). Hingga ada surat terbuka untuk presiden mengenai kasus itu.

Juga silakan  lihat link ini Kasasi Tajul Muluk Ditolak MA: Bukti Ajaran Syiah Menodai Agama.https://www.nahimunkar.org/syiah-terbukti-menodai-agama/
***

Sikap MUI, Muhammadiyah, dan NU Mengenai Syiah


Posted on 15 September 2016

by Nahimunkar.org


Sikap masing-masing organisasi tersebut secara resmi, sebagai berkut.

Sikap MUI Pusat

MUI Pusat dalam rapat Dewan Pimpinan MUI Pusat hari Selasa, 9 shafar 1433 H/ 3 jan 2012 mengadakan rapat rutin. Agendanya membahas masalah syiah. Hasilnya antara lain sbb :

  1. Rapat memutuskan Umar Shihab (salah satu ketua MUI, bukan ketua umum!) bersalah karena menyatakan Syiah tidak sesat dengan mengatasnamakan institusi MUI. Yang berhak memberi statement adalah K.H. Ma’ruf Amin (selaku koordinator Ketua II MUI) atau yg ditunjuk oleh Rapim DP MUI.
  2. MUI tetap konsisten dengan Keputusan Rakernas MUI tgl 7 Maret 1984 tentang faham Syiah (yang berbeda dengan ahlussunnah dan wajib diwaspadai).

Sumber: MUI Pusat. (Catatan: Umar Shihab sudah tidak tercantum lagi dalam susunan pengurus MUI 2015-2020, red NM).

Perbedaan yang berada diluar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebuah penyimpangan, sesuai dengan fatwa MUI, Ijtima Ulama Se-Indonesia ke II di Gontor, 2006,


Fatwa MUI tentang Nikah Mut’ah, pada poin pertimbangan nomor tiga disebutkan, “Bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (Ahlu Sunnah wal Jama’ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syiah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut’ah secara khusus.


Fatwa MUI mewaspadai Syiah menyebutkan bahwa perbedaan antara Sunni dan Syiah adalah perbedaan pokok,


Fatwa MUI Jatim yang menyatakan Syiah Sesat dan Menyesatkan adalah sederajat dengan Fatwa MUI Pusat, sehingga MUI Daerah hanya berhak melaksanakannya. “Fatwa MUI Pusat maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan dalam surat keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan”.,


Kita bisa memahami secara gamblang dan jelas, bahwa sikap Umar Shihab sangat bertentangan dengan sikap MUI Pusat, bahkan dalam rapat resmi, MUI Pusat menegur keras Umar Shihab yang selalu memanfaatkan jabatannya di MUI Pusat untuk mengatakan Syiah tidak sesat.

Sikap Muhammadiyah



Adapun sikap Muhammadiyah secara resmi kami kutipkan berikut ini hasil sidang pleno pimpinan pusat Muhammadiyah. Kutipan ini pun kami ambil dari Majalah resmi Muhammadiyah, Majalah Tabligh, Majalah resmi Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah,

Pertama: Muhammadiyah meyakini bahwa Nabi Muhammad saw yang ma’shum. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menolak konsep kesucian Imam-imam (Ishmatul Aimmah) dalam ajaran Syiah.

Kedua: Muhammadiyah meyakini bahwa Nabi Muhammad saw tidak menunjuk siapa pun pengganti beliau sebagai Khalifah. Kekhalifahan setelah beliau diserahkan kepada musyawarah umat, jadi kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum adalah sah. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menolak konsep Rafidhahnya Syiah.

Ketiga: Muhammadiyah menghormati Ali bin Abi Thalib sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, tetapi Muhammadiyah menolak kultus individu terhadap Ali bin Abi Thalib dan keturunannya.

Keempat: Syiah hanya menerima hadis dari jalur Ahlul Bait, ini berakibat ribuan hadis shahih –walaupun diriwayatkan Bukhari Muslim- ditolak oleh Syiah. Dengan demikian, banyak sekali perbedaan antara Syiah dan Ahlussunnah baik masalah Aqidah, Ibadah, Munakahat, dan lain-lainnya.

Sikap tersebut hendaknya menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya, sehingga dengan demikian kita bersikap waspada terhadap ajaran dan doktrin Syiah yang memang sangat berbeda dengan faham Ahlussunnah yang banyak dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia.

Di samping itu, realitas, fakta dan kenyataan menunjukkan pada kita bahwa di mana suatu negara ada Syi’ah hampir dapat dipastikan terjadi konflik horizontal. Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian kita semua jika ingin negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dan ukhuwah Islamiyah tetap terjaga.

Sumber: Majalah Tabligh No. 7/IX/ Jumadal Awal-Jumadil Akhir 1433 H, hal 5.

Demikianlah sikap resmi Muhammadiyah yang berbeda dengan sikap dan pendapat pribadi Din Syamsuddin. 

Sikap Nahdlatul Ulama


Adapun sikap Nahdlatul Ulama kami kutipkan dari dua sumber, pertama, KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang memiliki pandangan yang murni tentang tujuan didirikannya NU, kedua, pernyataan resmi surat yang merupakan kata sambutan dalam acara seminar sehari tentang Syiah di Masjid Istiqlal tahun 1997.









Inilah beberapa yang dapat kami himpun, agar kita semua tidak tersesat oleh pendapat-pendapat pribadi tokoh tersebut, padahal organisasi masing-masing yang mereka pimpin sangat berbeda jauh sikapnya.

(lppimakassar.com)/ RABU, NOVEMBER 07, 2012  LPPI MAKASSAR http://www.lppimakassar.com/2012/11/bedakan-sikap-pribadi-din-syamsuddin.html

Link yang komplit di sini: https://www.nahimunkar.org/sikap-mui-muhammadiyah-dan-nu-mengenai-syiah/

 

(nahimunkar.org)

(Dibaca 604 kali, 1 untuk hari ini)