Terus Diterpa Isu Korupsi

 MenAg Suryadharma Ali_8365632427

Menteri Agama Suryadharma Ali , sering disingkat dengan SDA– foto: istimewa

DEMO KORUPSI KEMENAG_8324652374327

JAKARTA, 5/9 – DEMO KORUPSI KEMENAG. Seorang anak turut serta dalam aksi sekelompok aktivis Pusat Advokasi haji Indonesia di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/9). Mereka menuntut pengusutan indikasi penyimpangan dana setoran awal calon jamaah haji 2009-2012 senilai Rp 8,995 triliun. FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari/ed/ama/12  5/9/2012 17:10

JAKARTA (Pos Kota) – Menteri Agama (Menag) Surya Dharma Ali sebaiknya mundur dari jabatannya begitu kementeriannya terindikasi adanya korupsi. Apalagi belakangan ini bertubi-tubi lembaga keagamaan yang seharusnya bersih dari korupsi itu justru menjadi sorotan tajam.

“Kami dari tahun 2007, 2008 dan 2011 telah mengingatkan Menteri Agama bahwa di lembaganya bersarang korupsi. Lihat saja kasus pengadaan Alquran hingga temuan PPATK mengenai penyelenggaraan haji. Tapi kesannya korupsi di kementerian ini tetap subur, dibiarkan,” ujar Ade Irawan, aktivis ICW (Indonsia Coruption wacth) kepada Pos Kota, tadi malam.Belum lagi adanyas indikasi pungli di Kantor Urusan Agama saat warga akan dinikahkan penghulu.

Misalnya saja soal pengelolaan dana setoran haji. Saat ini, kata dia, sudah lebih dari 2 juta umat antre agar bisa ke tanah suci. Mereka telah menyetor uang yang jumlahnya luar biasa. Tapi Kementerian Agama dianggap selalu tertutup tentang dana ini.

SIAPA TAKUT?

Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementrian Agama, Anggito Abimanyu, kemarin mengklarifikasi tudingan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan penyimpangan pengelolaan dana haji.

Bahkan, Anggito siap diperiksa KPK kalau ditemukan ada penyimpangan dalam pengolaan dana tersebut. “Saya siap memberikan keterangan kepada KPK, siapa takut?,” papar Anggito dalam keterangannya, di Kantor Kemenag, Jakarta, Kamis (3/1).

Dalam keterangannya, ia didampingi sejumlah pejabat Kemenag di antaranya, Sekretaris Dirjen PHU Cepi Supriatna, Direktur Pelayanan Haji Sri Ilham Lubis dan lainnya. Ia mengatakan apabila ditemukan pejabat dan staf yang terindikasi melakukan korupsi dan pencucian uang haji, pihaknya tidak segan untuk melakukan tindakan sesuai peraturan yang berlaku. “Silakan saja di periksa.”

Ia menyayangkan langkah PPATK yang mengumumkan kepada publik tentang pengelolaan dana haji, karena data yang disampaikan PPATK tidak benar. “PPATK menyatakan Kemenag mengumpulkan dana haji dari setoran awal sebesar Rp80 triliun setiap tahunnya dengan bunga Rp2,3 triliun,” papar Anggito menguitip keterangan Kepala PPATK M Yusuf.

Menurut Anggito, Kemenag hanya mengelola dana haji dari setoran awal sampai 19 Desember 2012 jumlahnya mencapai Rp48,7 triliun dengan bunga Rp2,3 triliun setiap tahun. Dana tersebut Dana Abadi Umat (DAU).

Ia mengatakan Kemenag terbuka kepada lembaga manapun, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau kepada lembaga lainnya yang terkait dengan audit keuangan.

Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarief Hidatullah Prof DR Yunan Yusuf mengharapkan Anggito bisa menjadi orang yang paling depan dalam melakukan transparansi pengelolaan dana haji. “Anggito bisa saja mengumumkan kepada masyarakat lewat media tentang neraca keuangan haji melalui media massa,” kata dia.
Langkah ini, menurutnya, paling tepat agar tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui berapa dana pengelolaan haji yang “diparkir” Kemenag selama ini. (johara) Jumat, 4 Januari 2013 01:02:49 WIB

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.171 kali, 1 untuk hari ini)