Menteri Denmark Dukung Seks Pra-Nikah (Zina), Picu Kemarahan Muslim

 


Seks Pra-Nikah, Menteri Denmark Picu Kemarahan Muslim. Muslimah Denmark

Foto: cbslife.dk

 

Menteri tersebut menyarankan imam mendukung hubungan seks sebelum menikah.

KOPENHAGEN — Seorang menteri di Denmark memicu kemarahan di kalangan minoritas Muslim setelah membuat pernyataan yang menyarankan para imam dan pemimpin komunitas agar secara terbuka mendukung hubungan seks sebelum menikah bagi perempuan. Menteri Luar Negari dan Intergrasi Denmark Mattias Tesfaye mengatakan hal itu dalam sebuah unggahan di Facebook bulan lalu setelah ia bertemu dengan beberapa pemimpin Muslim.

“Saya bertanya secara langsung kepada mereka apakah mereka akan mengatakan dengan lantang dan jelas di depan umum bahwa perempuan Muslim, tentu saja, memiliki hak berhubungan seks sebelum menikah seperti semua wanita lainnya,” kata Tesfaye dalam unggahannya, dilansir di Aljazirah, Jumat (27/11).

Dalam sebuah editorial di surat kabar Denmark, Dagbladet Information, yang juga diterbitkan pada Oktober, Tesfaye menulis, “Saya mendengar beberapa wanita Muslim takut bahwa mereka tidak akan berdarah pada malam pernikahan. Mereka takut dipukuli karena keluarga mengharapkan mereka masih perawan pada malam pernikahan. Itu adalah hidupmu dan pilihanmu. Jangan biarkan diri Anda diatur oleh imam atau norma yang ketinggalan zaman.”

 

Sementara itu, Halima El Abassi yang menjadi penasihat pemerintah Denmark sebagai Ketua Dewan Etnis Minoritas, mengatakan perempuan Muslim harus memutuskan sendiri dan tidak dibicarakan seolah-olah mereka tidak memiliki hak pilihan. “Itu harus menjadi keputusan gadis itu sendiri. Itu bukan keputusan imam atau keputusan menteri luar negeri,” katanya kepada Aljazirah.

 

 

Dalam beberapa bulan terakhir, Tesfaye memang semakin banyak menyasar subjek tentang wanita Muslim di Denmark. Puncaknya pada kampanye baru yang diluncurkan pada 14 November oleh Lembaga Perekrutan dan Integrasi Internasional Denmark untuk wanita dari latar belakang minoritas.

 

El Abassi tampil di salah satu dari tiga video kampanye, yang berbicara tentang efek negatif perjodohannya. Tesfaye sebelumnya mengklaim Denmark sedang menyaksikan ‘perang kemerdekaan komprehensif’ di mana wanita muda tinggal di tempat yang disebutnya penjara tak terlihat dalam pernikahan paksa atau kekerasan. Ia menyebut itu sebagai bagian dari kontrol sosial negatif.

 

Dia telah menjanjikan sejumlah rancangan undang-undang yang akan dibahas dalam beberapa pekan mendatang. Dalam hal ini, dia menggolongkan kontrol sosial negatif sebagai kekerasan psikologis. Menurut pernyataan pers pemerintah, RUU tersebut berusaha menghukum para imam dengan hingga tiga tahun penjara jika mereka menghasilkan kontrak perceraian menurut aturan syariah.

 

Pengajuan lainnya berupaya mengkriminalisasi penceramah agama atau orang tua dari anak di bawah umur, yakni mereka yang berusia di bawah 18 tahun, jika mereka melangsungkan pernikahan terhadap anak tersebut. Namun, hal ini sebenarnya sudah ilegal di Denmark. Para imam yang bukan warga Denmark juga menghadapi risiko deportasi.

 

Bagi Amani Hassani, sosiolog dan koordinator penelitian di Center for Danish Muslim Relations (CEDAR), pengajuan RUU tersebut mengkhawatirkan. Ia mengatakan, RUU itu disajikan seperti halnya pemerintah yang perlu membebaskan para wanita tersebut.

 

“Kiasan orientalis lama dari wanita berkulit cokelat yang ditindas oleh pria berkulit cokelat dan membutuhkan kita untuk menyelamatkan mereka dari itu,” ujarnya.

 

Dia menambahkan, wanita Muslim memandang mahar sebagai hak penting ketika memasuki pernikahan karena memberikan wanita sesuatu yang hanya miliknya. “Menyerahkan hak ini adalah keputusannya, itu tidak boleh didikte oleh keluarga atau masyarakat,” katanya.

 

 

Wanita Muslim sering mencari nasihat agama dalam masalah pernikahan dan perceraian. Jika disahkan, Hasani mengatakan RUU Tesfaye dapat membuat beberapa pemimpin agama dituntut, bahkan mereka yang hanya memberikan nasihat.

 

“Ini adalah cara pemerintah mengurangi hak-hak komunitas Muslim. Ini adalah cara yang memungkinkan pemerintah dan negara untuk mengawasi komunitas Muslim,” katanya.

 

Sementara El Abbasi, yang menjadi penasihat pemerintah, mengatakan umat Islam harus mengakui masalah yang terkait dengan utang terkait pernikahan dan kawin paksa, mereka menurutnya harus menyelesaikan masalah dalam konteks yang benar. Dalam kasus mahar, dia mengatakan Muslim tidak dapat membuat hukum untuk mengatur hal-hal itu.

 

“Tidak ada laki-laki, baik dari masyarakat Denmark atau masyarakat tempat mereka berasal, memutuskan untuk mereka (perempuan) apa yang harus dilakukan,” kata El Abbasi.

 

Akan tetapi, wanita Muslim di mata publik seperti Temiz mengambil garis yang lebih keras tentang retorika Tesfaye. Ia berpandangan ada banyak gadis dan wanita Muslim di Denmark yang merasa muak dengan pembicaraan tersebut dari para menteri.

 

“Saya hanya berharap RUU ini tidak akan memberikan dampak yang lebih buruk bagi Muslim,” ujarnya.

 

https://www.aljazeera.com/features/2020/11/26/danish-ministers-comment-on-sex-before-marriage-angers-muslims

Jumat 27 Nov 2020 13:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Rep: Kiki Sakinah/ Red: Ani Nursalikah

(nahimunkar.org)

(Dibaca 153 kali, 1 untuk hari ini)