Minggu, 09/11/2014 18:52:40

Jakarta (SI Online) Menteri hingga Presiden belum satu suara soal sumber pendanaan tiga kartu sakti Jokowi: Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan bahwa sumber pendanaan itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. “Semua dari APBN, itu kan ada BPJS. Kartu Indonesia Pintar kan, dari wajib belajar dibiayai oleh negara, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) memang ada anggarannya tahun ini Rp 5 triliun,” ujar JK di Jakarta, Sabtu (8/11/2014).

JK membantah bahwa sumber pendanaan itu berasal dari dana tanggung jawab sosial badan usaha milik negara (BUMN). “Tidak ada itu. Bahwa BUMN mau ya silakan saja,” ungkap JK.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku sumber dana pencetakan ketiga kartu itu bukan dari APBN, melainkan dari dana CSR BUMN sehingga ia menilai pemerintah tidak perlu berhubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Itu kan sudah jalan, tapi itu kan bantuan dari berbagai pihak. Itu CSR dari BUMN, tidak masuk APBN,” ujar Pratikno, saat dijumpai di Hotel Grand Clarion, Makassar, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan blusukan, Rabu (5/11/2014) malam.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa sumber pendanaan ketiga kartu berasal dari dana bantuan sosial yang masuk dalam APBN. Nilainya mencapai Rp6,4 triliun.

Presiden Joko Widodo juga mengaku bahwa kartu-kartu itu berasal dari APBN. Namun, Jokowi tidak mengetahui persis komponen yang dipakai dalam anggaran itu.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengritik tidak jelasnya sumber pendanaan tiga kartu Jokowi itu. Apalagi sampai pernyataan menteri hingga Presiden berbeda.

“Mbok ya ngomong ojo mencla-mencle.  Kemarin bilang dana CSR BUMN, sekarang dana APBNP. Wong APBNnya aja belum ada,” kicau Yusril melalui akun twitternya, Ahad (09/11).

red: shodiq ramadhan

(nahimunkar.com)

(Dibaca 692 kali, 1 untuk hari ini)