• Bersamaan dengan adanya kerjasama antara Salafi dan Ikhwan yang menguasai mayoritas di parlemen, maka dalam konstitusi yang baru, Salafi dan Ikhwan memiliki kesepakatan yang sama, bahwa syariah Islam (al-Qur’an dan Sunnah), menjadi sumber hukum tertinggi dalam perundang-perundangan di negara Mesir.
  • Seperti yang tertera dalam Konstitusi ayat II, tahun l971, di mana, yang akan diamandemen menjadi : Islam sebagai agama negara, bahasa Arab menjadi bahasa nasional, dan kemudian Syariah Islam menjadi sumber hukum tertinggi perundang-undangan. Inilah sebuah hasil yang paling pokok (asas), kerjasama antara Salafi dan Ikhwan di Mesir, yang berhasil menguasi parlemen di negeri itu. Inilah capaian kesepakatan antara Salafi dan Ikhwan.

Sangat dramatis perubahan yang terjadi di jantung dunia Arab, di mana Mesir,  menjadi sumbu dari segala perubahan. Mesir yang secara geopolitik sangat strategis, di masa depan akan memainkan peranan yang sangat penting.

Perubahan di Mesir yang sangat dramatis itu, menampilkan gabungan kekuatan Islam, yaitu Salafi dan Ikhwanul Muslimin, yang menjadi kekuatan politik utama, sekarang bersatu dalam satu kapal. Salafi dan Ikhwan saling bahu-membahu, mengatasi dan mencari solusi berbagai masalah, pasca revolusi.

Kekuatan Salafi dan Ikhwan sekarang menjadi kekuatan utama politik di Mesir, karena kedua gerakan Islam ini, menguasi mayoritas di parlemen, yaitu 70 persen suara di parlemen.

Di mana dengan penguasaan parlemen, di masa depan, sudah dapat diprediksi Salafi dan Ikhwan akan mempunyai peran yang sangat sentral dan strategis, khususnya dalam menentukan agenda perubahan. Terutama mengubah seluruh prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan kenegaraan. Terutama diberbagai sektor yang sangat strategis.

Salah satunya yang paling pokok, yang selama ini menjadi perdebatan yang sangat keras, diantara berbagai golongan di Mesir, bukan hanya golongan Islam, khususnya gerakan Islam, tetapi dikalangan sekuler, nasionalis, dan koptik (Kristen), yang selalu menegasikan (menolak) syariah Islam. Mereka yang sekuler itu, termasuk koptik, merasa sangat terancam dengan aturan-aturan syariah (hukum Islam).

Tetapi, bersamaan dengan adanya kerjasama antara Salafi dan Ikhwan yang menguasai mayoritas di parlemen, maka dalam konstitusi yang baru, Salafi dan Ikhwan memiliki kesepakatan yang sama, bahwa syariah Islam (al-Qur’an dan Sunnah), menjadi sumber hukum tertinggi dalam perundang-perundangan di negara Mesir.

Seperti yang tertera dalam Konstitusi ayat II, tahun l971, di mana, yang akan diamandemen menjadi : Islam sebagai agama negara, bahasa Arab menjadi bahasa nasional, dan kemudian Syariah Islam menjadi sumber hukum tertinggi perundang-undangan. Inilah sebuah hasil yang paling pokok (asas), kerjasama antara Salafi dan Ikhwan di Mesir, yang berhasil menguasi parlemen di negeri itu. Inilah capaian kesepakatan antara Salafi dan Ikhwan.

Selama rezim-rezim sebelumnya, secara eksplisit konstitusi Mesir, menegaskan bahwa Islam sebagai agama negara, tetapi tidak secara tegas menjadikan syariah Islam sebagai sumber hukum tertinggi dalam undang-undang di Mesir. Karena itu, rezim-rezim sebelumnya selalu mengebiri penegakkan syariah Islam di negeri Spinx itu.

Selain itu, perubahan baru, khususnya terbangunnya hubungan yang lebih baik antara Salafi dan Ikhwan, langkah yang sangat jelas, yang dilakukan oleh  Presiden Mohamed Morsy, membentuk Tim Kepresidenan, yang beranggotakan 21 anggota.

Tim Kepresidenan yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kerja-kerja Presiden Mursi itu, mayoritas beranggotakan dari kalangan Salafi, Ikhwan, dan tokoh-tokoh penting lainnya dari gerakan Islam. Tim Kepresiden yang dibentuk Presiden Mursi itu, selanjutnya akan berperan penting dalam menentukan arah kebijakan Mesir di masa depan.

Langkah Mursi itu, bertujuan mengkonsolidasi seluruh kekuatan gerakan Islam, terutama Salafi dan Ikhwan, yang sekarang ini menjadi tulang punggung dalam perubahan.

Salafi dan Ikhwan berbulan-bulan sebelumnya mengalami konflik dan perdebatan tentang berbagai masalah penting dan pokok, dan dengan dibentuknya Tim Kepresidenan itu, menandai terjadinya rekonsialiasi yang sangat jelas, diantara dua kekuatan politik utama di Mesir, yaitu Salafi dan Ikhwan.

Dengan bersatunya Salafi dan Ikhwan itu, maka akan memperkuat blok Islam, saat menjelang referendum: Referendum Konstitusi Baru dan Pemilihan Majelis Rakyat.

Partai Nur yang merupakan Partai Salafi, merupakan satu-satunya partai politik yang diwakili dalam Tim 21 itu. Presiden Mohamad Mursi telah menunjuk Presiden Partai Nur,  Emad Abdel Ghafour, yang merupakan salah satu dari empat tokoh utama Salafi. Selain itu, Mursi juga mengangkat Bassam al-Zarqaa Sekjen Partai Nur dari Alexandria, serta Khaled Alam Eddin, seorang profesor ilmu kelautan yang telah menolak jabatan menteri lingkungan. Tiga tokoh Salafi itu, kini menjadi Tim Kepresiden yang beranggotakan 21 anggota, terdiri dari tokoh gerakan Islam.

Menurut Ghanem, tiga anggota Partai Nour dalam tim presiden adalah orang yang paling terbuka untuk mengembangkan kerjasama dan tokoh yang sangat matang secara ideologis.

Menurut para analis pemulihan hubungan antara Salafi dan Ikhwanul Muslimin mengarah ke aliansi penuh pemilu dalam pemilihan parlemen mendatang, yang harus mengambil tempat yang tepat setelah referendum konstitusi. Dengan bersatunya kekuatan Islam di Mesir, terutama Salafi dan Ikhwan, banyak tujuan strategis, terutama pasca revolusi yang akan dapat diselesaikan.

Mesir harus keluar dari krisis yang menderanya. Ini perlu kerjasama seluruh elemen gerakan Islam. Mesir bukan hanya menghadapi tantangan dalam negeri Mesir, tetapi krisis yang terjadi di kawasan Timur Tengah, membutuhkan kepemimpinan baru di Mesir yang sangat efektif, dan mendapatkan dukungan yang kuat diantara elemen gerakan.  Wallahu a’lam.

Opini Redaksi voaislam.com, Ahad, 02 Sep 2012

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.309 kali, 1 untuk hari ini)