Mikrofon Fraksi PKS Dimatikan Saat Interupsi RUU HIP dalam Paripurna

 

  • PKS sejak awal MENOLAK RUU HIP, tapi catatan2 yang disampaikan hingga ke paripurna tidak dimasukkan oleh Pimpinan dalam RUU HIP inisiatif DPR.

     

Mikrofon Fraksi PKS Dimatikan Saat Interupsi RUU HIP Dalam Paripurna

 

JAKARTA – Saat melakukan interupsi dalam paipurna RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP, microphone milik Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dimatikan.

“Saat di Paripurna. Berikut kami sampaikan pandangan resmi Fraksi PKS di Paripurna. MENOLAK, karena catatan yang diminta tidak pernah dimuat. Bahkan kami sempat interupsi, tapi mic dimatikan,” demikian ditegaskan Bukhori Yusuf  laman media sosial Fraksi PKS, Sabtu (27/6/2020).

Demikian penjelasan lengkapnya:

Agar menjadi jelas dan tegas maka izinkan kami diawal menjelaskan tentang PROSES dan HASIL pembahasan RUU HIP dari awal kemudian jadi inisiatif DPR.

Baca Juga : Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Akui RUU HIP Diusulkan PDIP

PROSES:

Sesungguhnya dalam proses penyusunan RUU HIP menjadi inisiatif DPR melewati empat fase pembahasan :

  1. Panitia kerja (Panja) Baleg
  2. Baleg
  3. Bamus dan
  4. Paripurna.

 

Saat Panja Baleg. FPKS memandang bahwa semua RUU yang masuk prolegnas itu harus dibahas oleh DPR. Karenanya kami cermati dan lihat isi apa yang ada di dalamnya. Hasilnya sejumlah catatan agar diperbaiki, karena jika tidak akan berpotensi bahaya.

Baca Juga : Sikap PKS Diplintir, Bukhori Yusuf: Pasti Ada Yang Tidak Nyaman Dengan Prestasi PKS

Saat di Baleg. FPKS meminta sejumlah catatan saat di Panja dimasukkan dalam RUU HIP. Diantaranya di klausul mengingat HARUS ada TAP MPRS No XXV/1966. Ternyata tidak dimasukkan juga oleh Pimpinan. Tentu saja catatan PKS tetap berlaku.

Selain TAP MPRS XXV/1966, juga pasal 7 yang semula pasal 5 tentang trisila dan eka sila (ada rekamannya). Diakhir rapat Anggota FPKS tetap meminta agar sebelum di bawa ke paripurna suluruh masukan dari FPKS harus diformulasikan ke dalam pasal RUU, namun itu tidak terjadi.

Saat di Bamus. Kami bersama Fraksi lain tetap meminta agar pimpinan memasukkan catatan keberatan. Utamanya TAP MPRS XXV/1966 dan Pasal 7 terkait Eka sila dan Tri sila. Ternyata tetap tidak dimasukkan.

Saat di Paripurna. Berikut kami sampaikan pandangan resmi Fraksi PKS di Paripurna. MENOLAK, karena catatan yang diminta tidak pernah dimuat. Bahkan kami sempat interupsi, tapi mic dimatikan.

HASIL:

Kami sejak awal MENOLAK, karena catatan2 yang disampaikan hingga ke paripurna tidak dimasukkan dalam RUU HIP inisiatif DPR.

 

Suara Arah Publik,
ikizone.com, Admin 3 jam ago 

 

***

 


Pengamat:

Polisi Harus Menindak Inisiator RUU HIP, karena Berbuat Makar Mau Ganti Pancasila dengan Ideologi Komunis


Posted on 26 Juni 2020


by Nahimunkar.org





Amir Hamzah (IST)

Pengamat: Polisi Harus Menindak Inisiator RUU HIP, karena Berbuat Makar Mau Ganti Pancasila dengan Ideologi Komunis

  • Menurut Amir, para inisiator, konseptor dan pendukung RUU HIP merupakan tindakan makar terhadap Pancasila, sekaligus merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara.

    • “Mereka akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, dan akan menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, dengan ideologi komunis,” ungkap Amir.

    • Amir mengatakan, RUU HIP telah melanggar UUD 1945 dan tiga aturan perundang-undangan yang lain.


Polisi harus menindak inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) karena melanggar UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang larangan penyebaran Komunisme/Marxisme/Lenimisme.

 “Jika polisi tidak menindak pelanggar UU Nomor 27 Tahun 1999, maka jangan salahkan rakyat jika mereka mencari jalannya sendiri,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada suaranasional, Rabu (24/6/2020).

 Menurut Amir, para inisiator, konseptor dan pendukung RUU HIP merupakan tindakan makar terhadap Pancasila, sekaligus merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara.

 “Mereka akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, dan akan menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, dengan ideologi komunis,” ungkap Amir.

 Amir mengatakan, RUU HIP telah melanggar UUD 1945 dan tiga aturan perundang-undangan yang lain.

Ketiga aturan perundang-undangan dimaksud adalah TAP MPRS Nomor XXV /MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Pelarangan Penyebaran Paham Komunisme/Marxisme-Leninisme; TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Penghayatan Pancasila; dan UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Negara.
 

Ia mencurigai otak penyusunan RUU itu adalah PDIP, karena selain ketua Panja RUU HIP merupakan politisi partai ini, visi misi partai berlambang Banteng Moncong Putih menyebut tentang Trisila dan Ekasila sebagaimana tercantum pada pasal 7 RUU HIP.

suaranasional.com, 24/06/2020By Ibnu Maksum
https://www.nahimunkar.org/pengamat-polisi-harus-menindak-inisiator-ruu-hip-karena-berbuat-makar-mau-ganti-pancasila-dengan-ideologi-komunis/

***

 

Ubah Pancasila padahal Pelakunya Anak 14 Tahun, tapi Kata Polisi, Itu Termasuk Pidana Khusus

Posted on 27 Juni 2020

by Nahimunkar.org

 

Ubah Pancasila padahal Pelakunya Anak 14 Tahun, tapi Kata Polisi, Itu Termasuk Pidana Khusus

Inilah beritanya, kejadian di Malang Jawa Timur beberapa waktu lalu.

***

Ubah Isi Pancasila dengan Kata Seronok, Gadis 14 Tahun Ini Dilaporkan ke Kepolisian

VAN (14) pemilik akun FB Khenyott Dhelown warga Tegalsari, Kepanjen (terlihat dicermin paling kiri) saat menunggu pemeriksaan Polres Malang dikarenakan tulisannya yang merubah sila Pancasila secara tidak etis, Senin (22/01) (Nana)

Kembali kasus pelecehan terhadap dasar negara dan ideologi bangsa yaitu Pancasila terjadi di dunia maya,  yaitu di media sosial (medsos) Facebook. 

Sifat medsos yang cair dan dengan mudah dipakai oleh siapapun tanpa dibarengi dengan kesiapan emosi dan intelektual,  membuat medsos menjadi ruang yang paling gampang dalam menciptakan permasalahan. 

Hal ini terjadi pada seorang gadis berusia 14 tahun berinisial VAN berdomisili di Jl Sadru RT 01 RW 03 Desa Tegalsari,  Kecamatan Kepanjen.  Yang dengan entengnya merubah isi Pancasila dengan kata-kata yang tidak elok,  seronok dan jauh dari pemikiran usia seumurnya. 

Melalui akun FB Khenyott Dhelown,  VAN merubah isi Pancasila menjadi seperti ini. 

“Hee Rekk pancasila saiki ono sing anyar: 1. Kenalan disek 2.Pacaran 3.Sex 4.Meteng 5.Mbayii, ” tulis VAN melalui akun FB. 

Tulisan tersebut sontak mendapat reaksi keras dari berbagai warga dan komunitas. Misalnya, dari seorang pelapor bernama Axel warga Kedungpedaringan,  Kepanjen. Selang tulisan VAN beredar dan viral di dunia maya, Minggu (21/01) sore kemarin,  Axel bersama Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Malang langsung mencari lokasi rumahnya. 

“Saat itu kita ingin mengklarifikasi tulisannya.  Karena ini telah menghina Pancasila. Tapi setelah ketemu rumahnya,  dia tidak ada,” kata Axel pelapor VAN,  Senin (21/01) saat berada di Polres Malang bersama anggota Pemuda Pancasila.



Proses mediasi VAN (dua dari kiri) yang terlihat cuek setelah dilaporkan atas dugaan penistaan Pancasila di Balai Desa Tegalsari, Kepanjen,   Senin (22/01).  (Nana)

Axel pun mencoba untuk melakukan komunikasi dengan VAN melalui akun FB. Tapi dirinya mendapatkan jawaban-jawaban yang tidak menyenangkan. “Tidak ada kesan bersalah bahkan terkesan menantang. Akhirnya,  saya melaporkannya ke Polsek Kepanjen. Di sana,  kasusnya dilimpahkan ke Polres,” ujar Axel. 

Di kesempatan berbeda, sekitar pukul 10.00 WIB,  Kapolsek Kepanjen Kompol Brindiyo mengatakan,  dugaan penistaan Pancasila memang telah dilimpahkan ke Polres Malang karena masuk dalam Pidana Khusus. “Tapi sebelumnya di tingkat desa dilakukan musyawarah yang melibatkan tiga pilar. Untuk mengetahui secara jelas duduk perkaranya,” terangnya kepada MalangTIMES.

Dalam mediasi di Balai Desa Tegalsari, Kepanjen VAN mengakui dirinya yang memang melakukan hal tersebut. Tapi, kata VAN untuk tulisan Pancasila sila ke 1 sampai 3 yang menulis adalah teman lelakinya yang dipanggil dengan nama Paijo. “Saya melanjutkan yang sila ke 4 dan sila ke 5 serta mengirimnya di FB saya, ” ujar VAN yang terlihat begitu cuek saat proses mediasi. 

VAN juga menandatangani surat pernyataan bermaterai dan tidak akan melakukan perbuatannya di kemudian hari. 

Tapi, laporan telah masuk ke ranah kepolisian. Selang sekitar dua jam lebih, VAN akhirnya juga diperiksa di ruang penyidikan anak Reskrim Polres Malang. 

Axel dan anggota PP Kabupaten Malang yang disinggung mengenai hal tersebut menegaskan, pihaknya sebenarnya tidak ingin memperkarakan persoalan penistaan Pancasila tersebut. “Tapi anaknya seperti itu (cuek,  tanpa rasa bersalah dan bersikap menantang).  Jadi kita minta setelahnya ada pembinaan dari pihak berwenang.  Selain itu juga kita minta si VAN ini meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat,” ujar Axel yang juga mengatakan jalur hukum ini juga agar tidak terjadi gejolak dalam masyarakat atas ulah VAN. 

“Agar tidak ada tindakan anarkis juga,” pungkas Axel. 

jatimtimes.com/
Pewarta: Dede Nana Editor: Sri Kurnia Mahiruni  Jan 22, 2018 14:21

 

(nahimunkar.org)

 

 

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 1.086 kali, 1 untuk hari ini)