BANGKOK, (Panjimas.com) – Meskipun   tahun   2015   terjadi   penurunan   yang   signifikan dalam jumlah serangan   bom di   daerah   Thailand   bagian   Selatan, para   aktivis prihatin dengan tindakan   kejam   militer yang   semakin   sewenang-wenang,   menangkapi   Muslim Pattani   dan   melakukan   penyiksaan   di daerah   itu   selama   penahanan     militer, dilansir oleh   Anadolu

Media setempat Bangkok Post melaporkan     Muhammad   Ayub   Pathan, Ketua   Dewan   Masyarakat Sipil Wilayah Selatan (Chairman of the Southern Civil Society Council), mengatakan   bahwa   bagi banyak orang   di   provinsi-provinsi   selatan   Pattani,   Yala,   Narathiwat   dan     beberapa distrik   Songkhla   yang   mengalami   kekerasan   dan terus   berlanjut   semakin   parah.

“Tetapi   ruang   sosial-politik   telah   dibuat   sejak   dialog   perdamaian   [dimulai   pada tahun   2013   oleh   pemerintah pasca   kudeta, Perdana Menteri   Yingluck Shinawatra] yang   diresmikan   3   tahun   lalu,” kata   Pathan   kepada   Bangkok Post,   menyebut   hal itu sebagai   terobosan   “yang   luar   biasa”

Menurut   statistik yang dikumpulkan   oleh Southernmost Provinces Research Database , berkenaan dengan   akademik, bahwa jumlah   pemboman telah   menurun dibandingkan   tahun   sebelumnya menjadi   49 persen   pada   tahun   2015, bahkan   mencapai   65 persen   di   2007 –   dimana wilayah Selatan Muslim Pattani   telah   mengalami   insiden yang   paling kejam   sejak   tahun   2004.

Sementara   menyambut   penurunan jumlah   kekerasan, para   tokoh   masyarakat   sipil lainnya,   bagaimanapun, tetap   berjaga-jaga   dalam   optimisme   mereka, manakala kembali   terjadi hal yang tidak   diinginkan.

“Di tingkat kebijakan, aparat   keamanan   mengumumkan   seperangkat   prosedur   yang baik akan   tetapi dalam   operasi-operasi yang sebenarnya   untuk   patroli,   penahanan, pencarian dan   penangkapan   adalah   sesuatu   yang   lain   sama   sekali,” Anchana Heemmina, Direktur Duay Jai, yang telah   lama   menyelidiki   situasi   hak   asasi   manusia   di wilayah   selatan, mengatakan   kepada Bangkok Post

“Orang-orang di daftar tersangka militer ditangkap, bahkan   ketika   mereka   tidak   memiliki catatan kriminal, dan   banyak terjadi   kunjungan   rumah   untuk   mengumpulkan   sampel DNA, hal ini   telah   menjadi   suatu   norma,” tambahnya.

Anchana Heemmina, mewakili suara para Aktivis,   juga   menyatakan   keprihatinan   mendalamnya   tentang   penyiksaan   yang terjadi   selama   penahanan     militer.

“Setelah   tersangka berada di bawah tahanan militer, sulit untuk   mendapatkan bukti penyiksaan   yang   dapat   menyebabkan   hukuman dan   tuntutan   bagi   para   pelaku.”

Organisasi   hak asasi manusia telah   mendokumentasikan   28   kasus   penyiksaan   selama penahanan   militer, termasuk   diantaranya   berjumlah   15 kasus pada   tahun   2015.

Tahun   lalu, Pengadilan   Thailand   meminta   otoritas secara finansial   member   kompensasi korban   dalam 3   kasus   penyiksaan   seperti   itu, tapi   tidak   ada   pejabat yang   didakwa sebagai kriminal.

Kekacauan di wilayah selatan telah berakar lama   pada   konflik tua   etnis-budaya antara Muslim   Melayu (Pattani)   yang   hidup di 4   Provinsi dan   di pusat   kota   Thailand, dimana Budhisme menjadi agama   resmi   secara   de-facto   bagi   Negara

Kelompok   mujahidin   dibentuk   pada   tahun   1960   setelah   kediktatoran militer.

Pada   tahun   2004, sebuah   gerakan   bersenjata   (dibentuk   kembali) muncul – terdiri   dari   sel-sel lokal   banyak   pejuang   dikelompokkan di sekitar   organisasi   yang     bernama Barisan Revolusi Nasional atau   BRN (National Revolutionary Front ).

Sejak itu, konflik   telah   menewaskan   lebih dari   6.500   jiwa dan   melukai   lebih     dari 11.000 orang , membuatnya menjadi salah satu   konflik   intensitas rendah yang paling  mematikan   di   bumi   ini. [IZ]

Sumber: panjimas.com/Jum’at, 27 Rabi`ul Awal 1437H / January 8, 2016

(nahimunkar.com)