Tokoh Muda Muhammadiyah: Jika Ahok Tetap Bolehkan Miras di Minimarket, Itu Namanya Pembangkangan

Jakarta (SI Online) – Lagi-lagi Ahok mengeluarkan pernyataan kontroversial. Menanggapi mulai berlakunya larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket pada hari ini, Gubernur DKI Jakarta Ahok malah mengeluarkan wacana hendak membuat toko yang khusus menjual bir.

“Kita lagi pertimbangkan. Seharusnya sih boleh. Kalau dibuat toko kan lebih bagus,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kamis (16/04) seperti dikutip Republika Online.

Diakui, selama ini perdagangan miras tidak terkontrol di setiap minimarket. Bahkan usia konsumennya juga tidak dibatasi. Atas alasan inilah Ahok justru ingin membuat toko khusus bir.

“Dengan toko khusus bir jadi yang masuk betul-betul orang yang pengen minum bir. Jadi nggak bisa ditaruh untuk semua orang bisa masuk,” ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.

Pada 16 April ini, sesuai Permendag No 6 Tahun 2015, minimarket-minimarket dilarang menjual minuman beralkohol. Untuk mengawasi pelaksanaan aturan ini, masyarakat dapat melaporkan bila ada pelanggaran peredaran dan penjualam minol/miras melalui : SMS di nomor 0815-1522-2222; twitter di @kemendag dan @RachmatGobel; email di bapokstara@kemendag.go.id dan contact.us@kemendag.go.id.

red: abu faza, Kamis, 16/04/2015 16:25:49

***

Tokoh Muda Muhammadiyah: Jika Ahok Tetap Bolehkan Miras di Minimarket, Itu Namanya Pembangkangan

POSTED BY AL HISBAH POSTED ON 03.47

JAKARTA (al-Hisbah) – Menteri perdagangan telah mengeluarkan peraturan menteri (Permen) soal pelarangan penjualan minuman beralkohol golongan A atau berkadar kurang dari lima persen di minimarket. Namun, thaghut tingkat provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) laknatullah ‘alaihi (In syaa Allah) seperti kurang mendukung soal Permen tersebut.

Menanggapi hal itu, tokoh muda Muhammadiyah Ma’mun Murod al-Barbasy menyatakan bahwa Ahok harus menjalankan peraturan tersebut.

“Permen itu kan lebih tinggi dari pada Pergub. Jadi kalau Ahok tidak setuju dan melanggar Permen tersebut dengan misalnya tetap membolehkan miras hadir di minimarket, itu namanya pembangkangan,” tegas Ma’mun kepada RMOL di Jakarta, Jum’at malam (30/1/2015).

Lebih lanjut Ma’mun mengatakan, Permen itu dibuat adalah untuk kepentingan khalayak banyak, bukan hanya segelintir kalangan saja, sehingga hal tersebut harus ditaati.

Selain itu, Ma’mun juga menghimbau masyarakat agar turut serta dalam pengawasan Permen tersebut.

“Tentu aparat pemda harus awasi pelaksanaan Permen itu. Masyarakat sebenarnya bisa juga turut awasi langsung,” kata Ma’mun.

“Kalau ada minimarket yang masih jual, masyarakat bisa melaporkan kepada yang berwajib,” tambahnya. [OJA]

Sumber : Salam-online dan RMOL

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.112 kali, 1 untuk hari ini)