MIUMI Aceh meminta kepada pemerintah pusat untuk melarang acara Miss Indonesia, Putri Indonesia dan kontes kecantikan sejenisnya. Acara  tersebut merupaka produk budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Tentu akibatnya bisa menghancurkan moral generasi Indonesia dan mencemarkan nama Indonesia sebagai negara terbesar mayoritas muslim. Acara tersebut jelas sangat bertentangan dengan agama, moral dan Pancasila.

Umat Islam dan rakyat Indonesia yang masih punya moral patut kecewa dan menyanyangkan sikap pemerintah pusat yang tidak peduli terhadap persoalan moral ini dan tidak melarang acara maksiat tersebut. Selama ini, acara seperti itu terus terjadi setiap tahunnya. Di manakah hati nurani dan tanggungjawab pemimpin bangsa ini?

Pemerintah pusat seharusnya melarang acara Miss Indonesia, Putri Indonesia dan kontes kentikan/pamer aurat lainnya. Membiarkan acara maksiat tersebut sama saja meridhainya. Melakukan atau meridhai kemaksiatan sama saja menuai dosa dan bala/bencana. Bisa jadi berbagai bencana yang menimpa bangsa Indonesia selama ini akibat marejalelanya kemaksiatan dan diamnya para pemimpin. Semoga menjadi introspeksi bagi para pemimpin bangsa ini.

 

Inilah tanggapan MIUMI Aceh selengkapnya.

***

 

Tanggapan MIUMI Aceh Terhadap kontestan Miss Indonesia dan Putri Indonesia dari Aceh

Bismillahirahmaanirrahim

Terkait dengan kasus Ratna Nurlia Alfiandi kontestan Miss Indonesia 2015 mewakili Aceh dan Jeyskia Ayunda Sembiring kontestan Putri Indonesia 2015 mewakili Aceh yang akan dihelat pada Jumat 20 Februari 2015 seperti diberitakan oleh Serambi Indonesia  (Rabu,18/2/2015), maka Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Aceh memberi sikap dan tanggapan sebagai berikut:

Pertama: Acara kontes  Miss Indonesia dan Putri Indonesia tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Acara ini  merupakan ajang maksiat dengan mempertontonkan aurat dan mengeksploitasi wanita. Jelas ini dosa besar. Islam telah melindungi dan  menempatkan wanita sebagai posisi yang mulia. Acara maksiat ini justru merendahkan martabat dan harga diri wanita. Selain itu, acara ini tidak sesuai dengan budaya dan local wisdom di Aceh.

Kedua: Mengecam tindakan Ratna Nurlia Alfiandini (model kelahiran Surabaya keturunan Aceh dari kakeknya) dan Jeyskia Ayunda Sembiring (tinggal di Pekan Baru, ayahnya dari Karo Sumatera Utara dan ibunya dari Aceh) yang mengaku dan mengatasnamakan dari Aceh dalam mengikuti acara maksiat ini. Padahal pemerintah dan masyarakat Aceh tidak mengirim peserta untuk ajang maksiat ini, bahkan tidak ridha menyebutkan diri mereka dari Aceh untuk ikut ajang maksiat ini. Ini jelas tindakan pembohongan publik dan pencatutan nama Aceh.

Ketiga: Meminta kepada keduanya untuk mengundurkan diri dari acara ini dan meminta maaf kepada masyarakat Aceh atas kesalahan mereka tersebut yang telah mencemarkan nama Aceh.

Keempat: Meminta kepada pemerintah Aceh utk memberi sanksi yang tegas kepada kedua peserta acara maksiat ini, karena tindakan keduanya  ini merugikan dan mencemarkan nama baik Aceh sebagai negeri syariat. Terlebih lagi keduanya telah  melakukan pencatutan nama Aceh dan pembohongan publik  dengan mengatasnamakan peserta mewakili dari Aceh dalam acara maksiat ini.

Kelima: Meminta kepada pemerintah dan masyarakat Aceh untuk senantiasa mengawal syariat Islam di Aceh dan menjaga nama baik Aceh sebagai negeri syariat dan Serambi Mekkah. Pemerintah Aceh diharapkan serius dan komit terhadap penegakan syariat Islam termasuk  melarang acara maksiat seperti ini. Sudah beberapa kali kontestan mewakili Aceh ikut meramaikan acara maksiat tersebut. Kasus ini terus berulang setiap tahunnya. Maka diharapkan ketegasan pemerintah Aceh dalam melarang orang Aceh mengikuti acara maksiat ini.

Keenam: Meminta kepada pihak penyelenggara, Miss Indonesia dan Putri Indonesia, untuk menghormati syariat Islam dan Aceh sebagai negeri syariat dan Serambi Mekkah dengan tidak mengundang dan menerima peserta dari Aceh atau tidak mencantumkan nama Aceh, karena pemerintah dan masyarakat Aceh tidak ridha mengikuti acara yang bertentangan dengan syariat Islam ini. Pemerintah dan masyarakat Aceh berkomitmen untuk menjalankan syariat Islam di Aceh. Maka jangan mencemarkan nama Aceh dengan ajang maksiat ini.

Ketujuh: Meminta kepada pemerintah pusat untuk melarang acara Miss Indonesia, Putri Indonesia dan kontes kecantikan sejenisnya. Acara  tersebut merupaka produk budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Tentu akibatnya bisa menghancurkan moral generasi Indonesia dan mencemarkan nama Indonesia sebagai negara terbesar mayoritas muslim. Acara tersebut jelas sangat bertentangan dengan agama, moral dan Pancasila.

Umat Islam dan rakyat Indonesia yang masih punya moral patut kecewa dan menyanyangkan sikap pemerintah pusat yang tidak peduli terhadap persoalan moral ini dan tidak melarang acara maksiat tersebut. Selama ini, acara seperti itu terus terjadi setiap tahunnya. Di manakah hati nurani dan tanggungjawab pemimpin bangsa ini?

Pemerintah pusat seharusnya melarang acara Miss Indonesia, Putri Indonesia dan kontes kentikan/pamer aurat lainnya. Membiarkan acara maksiat tersebut sama saja meridhainya. Melakukan atau meridhai kemaksiatan sama saja menuai dosa dan bala/bencana. Bisa jadi berbagai bencana yang menimpa bangsa Indonesia selama ini akibat marejalelanya kemaksiatan dan diamnya para pemimpin. Semoga menjadi introspeksi bagi para pemimpin bangsa ini.

Demikian tanggapan MIUMI Aceh. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Swt dan dijaga dari kemaksiatan.

Billahittaufik wal hidayah

Wassalam
Ketua MIUMI Aceh

Muhammad Yusran Hadi, Lc,MA

(nahimunkar.com)